16 Kasus Korupsi Mangkrak, Dibongkar Kejagung

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Pihak Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono menyatakan pihaknya tengah berupaya menyelesaikan 16 tunggakan perkara kasus tindak pidana korupsi. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan gelar perkara.

Kasus ini banyak terjadi pada masa kepemimpinan Jampidsus sebelumnya, Adi Toegarisman.

Tudingan 16 kasus mangkrak seperti yang digugat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Kejagung mengatakan menangani kasus tidak seperti semudah membalik telapak tangan.

16 kasus yang mangkrak ini adalah kasus korupsi yang pelakunya memiliki intelektual tinggi, memiliki jaringan serta memiliki kekuasaan dan kewenangan. Sehingga, dalam menangani kasus ini pihaknya harus sangat hati-hati.

“Dari laporan yang saya terima itu dari Dirdik (Direktur Penyidikan), ada 16 kasus yang kami tangani langsung,” kata Ali kepada wartawan, Jumat (23/4) kemarin.

Dia menyebutkan bahwa para penyidik tengah disibukkan untuk melakukan telaah perkara hingga penyidikan sejumlah kasus yang tak terselesaikan. Namun demikian, Ali tak menyebutkan kasus-kasus yang mangkrak itu.

Dalam waktu dekat, kata dia, penyidik bakal melakukan gelar perkara untuk menentukan kejelasan penanganan kasus-kasus mangkrak itu. Ali menjelaskan, kasus-kasus berpotensi untuk disetop apabila memang tidak ditemukan cukup bukti.

“Intinya, saya enggak suka punya tunggakan. Makanya, banyak yang mau dijadwalkan (gelar perkara), dia (Dirdik) sudah minta waktu kepada saya untuk gelar perkara,” jelasnya.

Ali menjelaskan, awalnya jumlah perkara yang mangkrak terdapat 31 kasus. Hanya saja, penyidik telah melakukan beberapa kali gelar perkara dan diputuskan untuk melimpahkan 15 kasus dikembalikan ke Kejaksaan Tinggi sesuai locus delicti (tempat terjadinya tindak pidana).

“Misalnya, sudah ada tersangka, terus tidak ada bukti, ya dihentikan. Kalau ada alat bukti segera dilanjutkan jangan sampai orang jadi tersangka terlalu lama karena melanggar HAM,” kata Ali.

Soal komitmen pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pembahasan dan penyetujuan RUU Perampasan Aset sendiri mengatur soal ketentuan soal penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset tindak pidana korupsi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memprakarsai pembuatan RUU tersebut pada 2009 lalu. Pada 2014, RUU ini kemudian disampaikan kepada Jokowi dan diharmonisasi di Deputi Perundang-undangan di Istana Negara. Pada medio awal 2017, draf RUU itu sudah ditandatangani oleh pejabat PPATK dan diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.(R.BAMBANG.SS)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60