Andi Kusuma. S.H.MK.n Pandangan Hukum Terhadap Penyalagunaan Wewenang Kepala Daerah

  • Whatsapp

BRESKING NEWS

JAKARTA-KANALPK

Salah satu pilihan kebijakan yang terkandung dalam berbagai peraturan
mengenai pemerintahan daerah adalah kebijakan desentralisasi pemerintahan
daerah yang sejak dulu dianggap sebagai suatu yang niscaya.

Penyelenggaraan desentralisasi itu sendiri dalam sejarah Indonesia bahkan telah berlangsung jauh sebelum Decentralisatie Wet ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1903.

Kemudian kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Untuk itu perlu memperkuat peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

DPRD yang seharusnya mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai
dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya merusak dan mengkondisikan
Eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan
yang berlaku, melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan
dirinya, serta setiap kegiatan yang seharusnya digunakan untuk mengontrol

eksekutif sehingga eksekutif perhatiannya menjadi lebih terfokus untuk memanjakan
anggota DPRD dibandingkan dengan masyarakat keseluruhan.

Kata Kunci Peraturan Daerah, Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Berdasarkan Permendagri 74 Tahun 2016 menegaskan, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, Dan Pelaksana Tugas Walikota mempunyai tugas dan wewenang:

Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil,
menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, dan
melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota tidak bisa serta merta melakukan pergantian atau pengisian terhadap perangkat daerah.

Sebagaimana juga tertuang di Undang – Undang No 10 Tahun 2016 Pasal 71 menyatakan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Menurut Praktisi Hukum Andi Kusuma S.H.MK.n menegaskan,” Hal ini mengandung arti segala sesuatu atas tindakan atau keputusan yang diterbitkan ada aturan ataupun persyaratan yang ditentukan oleh tenggang waktunya, jika Pejabat Daerah melakukan tindakan ataupun keputusan dengan menerbitkan surat keputusan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran penyalahgunaan wewenang dan dapat dikaitkan dengan Undang Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bagian ketujuh tentang Larangan Penyalahgunaan Wewenang pada pasal 17 dan pasal 18,”tegas Andi Kusuma.SH.MK.n kepada awak media Kamis (3/3/2022) di Jakarta.

Dia menambahkan, Segala Tindakan Pejabat Daerah terikat dengan aturan, perundang – undangan dan memiliki sanksi administrasi atau dapat digugat pada Peradilan Tata Usaha Negara,ujarnnya.

Andi Kusuma. SH.MKN menilai, Latar Belakang Pemerintahan daerah diatur
dalam Bab tersendiri pada Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam
Bab VI.

Sejak sebelum kemerdekaan,
sudah banyak peraturan yang dibuat
untuk mengatur mengenai persoalan
pemerintahan di daerah dan persoalan
yang berkaitan dengan soal desentralisasi.

Salah satu pilihan kebijakan yang terkandung dalam berbagai peraturan mengenai pemerintahan daerah adalah kebijakan
desentralisasi pemerintahan daerah
yang sejak dulu dianggap sebagai
suatu yang niscaya.

Penyelenggaraan desentralisasi dalam sejarah Indonesia bahkan berlangsung jauh sebelum Decentralisatie Wet pada tanggal 23
Juni 1903.

Awalnya desentralisasi
diatur dalam Regering Reglement (RR)
yang ditetapkan pada tahun 1854.

Regering Reglement kemudian diganti
dengan Wet op de Staatsinrichting van
Nederlands Indie yang biasa disebut
Indische Staatsregeling (IS) Perubahan yang sangat pentingdari sistem pemerintahan daerah setelah diberlakukannya UU Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah adalah dipisahkannya secara
tegas antara institusi kepala
daerah/wakil kepala daerah dengan
DPRD.

Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974 diatur bahwa yang disebut
pemerintah daerah adalah kepala
daerah/wakil kepala daerah dan DPRD

Andi Kusuma.SH.MK.n menjelaskan,” Pengantar Ilmu Hukum
Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 23 sehingga DPRD dianggap sebagai lembaga eksekutif maka di dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang pemerintahan daerah
secara tegas menyebutkan bahwa di
daerah dibentuk DPRD sebagai badan
legislatif daerah dan pemerintah
daerah sebagai badan eksekutif daerah
yang terdiri dari kepala daerah/wakil
kepala daerah beserta perangkat
daerah,”tutur Andi Kusuma.S.H.MK.n.

Pemerintahan daerah yang baik
(good local governance) merupakan
isu yang paling mengemuka dalam
pengelolaan administrasi publik
dewasa ini.

Tuntutan yang dilakukan
masyarakat kepada pemerintah untuk
pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang baik adalah
sejalan dengan meningkatnya
pengetahuan masyarakat di samping
adanya globalisasi pergeseran
paradigma pemerintah yang dipahami
sebagai suatu fenomena berdemokrasi
secara adil, sehingga peran dan fungsi.

(R.BAMBANG.SS)

Related posts