Andi Kusuma.SH.Mkn Penegakan Hukum Di Indonesia Harus Berkeadilan

BREAKING NEWS

JAKARTA-KANALPK

Salah satu pilar demokrasi adalah bagaimana memastikan institusi penegak hukum bekerja lebih adil, tidak diskriminatif, dan melindungi warga negaranya. Perlu komitmen yang serius untuk menjalankannya.

Kualitas demokrasi terkait aspek keadilan dan ketegasan hukum masih dianggap buruk oleh sebagian besar masyarakat.

Menurut Andi Kusuma.SH.MKn menegaskan,”Untuk mengatasi hal itu, komitmen dan praktik untuk menegakkan hukum baik guna menjalankan mandat konstitusi maupun perlindungan HAM harus diimplementasikan secara serius,”tegas Pakar Hukum Indonesia Andi Kusuma.SH.MKn kepada awak media Senin (7/3/2022) di Jakarta.

Esensi dalam penegakan hukum adalah keadilan.

Andi Kusuma mengatakan,Keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, tergantung dari perspektifnya. Di negara mana pun sering timbul berbagai
masalah, terkait penegakan keadilan di ranah hukum.

Pakar Hukum Indonesia memaparkan,” Konsep keadilan yang sudah mapan di suatu negara belum tentu baik apabila diterapkan untuk negara lain. Meskipun demikian, dimungkinkan adanya saling pengaruh mempengaruhi atau bersifat integrasi antara pemikiran satu dengan yang lainnya mengenai makna keadilan, terutama yang mempunyai sifat universal,”ujar Andi Kusuma. SH.MKn.

Pada tataran filosofis, tentu masing-masing negara mempunyai akar pemikiran tersendiri, tergantung dari norma dasar negara dan kehidupan sosial-budaya bangsanya.

Andi Kusuma mengatakan,”Untuk mengurai lebih lanjut mengenai makna keadilan dari sudut pandang filsafat, sarana yang tepat digunakan adalah hermeneutik,”tuturnya.

Penelusuran keadilan dalam perspektif hermeneutik dalam rangka penegakan
hukum seyogyanya dibingkai juga dengan perspektif ilmu hukum, agar diperoleh titik temu dan lebih mudah dalampengimplementa siannya.

Kata Kunci, keadilan, hermeneutik, ilmu hukum dan penegakan hukum.

Negara Indonesia saat ini sedang dilanda ber-
bagai masalah hukum, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya.

“Bukan hanya ilmuwan berbagai perguruan
tinggi saja yang gelisah menghadapi multiproblem ini,bahkan sebagian aparatur pemerintahan baik yang berada di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
rakyat pun turut gelisah dengan keadaan tersebut,”ungkap Andi Kusuma.SH.MKn.

Sering diadakan diskusi, penelitian, dan pe-
nelaahan mengenai masalah tersebut, dari sudut pandang keilmuan yang berbeda, tetapi tidak menghasilkan solusi apa pun.

Andi Kusuma mengungkapkan,”Setelah diselidiki secara seksama dalam perspektif global ternyata permasalahan itu tidak terjadi di Indonesia saja, bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat pun menghadapi masalah multidimensi yang ditandai
dengan adanya tsunami ekonomi yang meng-
hancurkan pondasi sistem moneter di negara itu tahun 2008 hingga saat ini (termasuk juga beberapa negara di Eropa),”pungkas Pakar Hukum Indonesia Andi Kusuma.SH.MKn.

Fenomena ini, ada kesamaan dengan apa yang dinyatakan oleh Fritjof Capra yaitu di awal dua dasawarsa terakhir abad kedua puluh, akan ada krisis global yang serius, yaitu suatu krisis kompleks dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat.

Andi berharap,Multidimensional yang segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan.

“Krisis ini merupakan krisis dalam
dimensi-dimensi intelektual, moral, dan spiritual, suatu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah umat manusia,”imbuhnya.

Berbagai krisis multidimensi di berbagai negara, dari kacamata ilmu hukum, tentu ada suatu sistem yang salah, salah satunya masalah sistem hukum yang ada, yaitu tidak terimplementasikannya nilai-nilai
keadilan yang di dalamnya terdapat unsur moralitas dan ini berlaku secara universal.

Andi Kusuma mengutarakan,”Misalnya terjadinya krisis di Amerika Serikat, salah satunya terkait akibat dari tidak diterapkannya pelaksanaan nilai keadilan dan moralitas terhadap penyelesaian masalah di
Timur Tengah dan beberapa negara Afrika (dana pemerintah habis hanya untuk berperang, bahkan konsep berperangnya pun jauh dari prinsip equity, humanity dan ethics),” ucap Andi Kusuma.

Begitu pun permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, sudah mencapai titik nadir.

Hal ini ditandai dengan sudah tidak
percayanya rakyat terhadap realisasi hukum positif di Indonesia, terutama dalam penegakan hukum positif itu sendiri.

(R.BAMBANG.SS)

Related posts