Babak Baru Perkara Korupsi e-KTP di KPK,CIC Minta Usut Secara Transparan

  • Whatsapp

JAKARTA-KANALPK

Salah satu perkara lawas yang diusut KPK kembali muncul ke permukaan dengan penahanan terhadap dua orang tersangka, yaitu korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik atau e-KTP. Korupsi besar-besaran ini setidaknya membuat negara rugi sekitar Rp 2,3 triliun.

CIC menilai kasus ini harus segera diusut secara transparan siapa saja oknum pejabat yang terlibat serta menyeret “Otak Intlektual” dalam kasus korupsi e-KTP ini.

Keberhasilan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap serta membuka tabir baru korupsi e-KTP Corruption Investigastion Commiittee (CIC) memberikan Apresiasi langkah KPK,dari hasil penyelidikan,pihak KPK telah menetapkan dua tersangka,yakni Isnu Edhy Wijaya dan Husni Fahmi, dua tersangka yang baru pada Kamis, 3 Februari 2022, ditahan penyidik KPK. Isnu diketahui sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, sedangkan Husni sebagai Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP.

CIC meminta kepada KPK,agar dua orang tersangka itu merupakan angkatan kesembilan tersangka yang dijerat KPK. Deretan tersangka dalam perkara ini memang sebegitu panjangnya hingga terbagi menjadi setidaknya sembilan angkatan dan CIC berharap dapat membuka tabir dan lembaran baru dalam kasus e-KTP yang selama ini sempat mendek.

Jeda penetapan tersangka hingga penahanan terhadap dua orang ini cukup lama: 2 tahun. Namun setidaknya skandal e-KTP kembali mencuat selepas dua tersangka itu ditahan KPK kini.

Ketua Umum CIC R.Bambang.SS mengungkapkan,”Masalah kasus korupsi e-KTP memang sudah cukup lama,bahkan terhenti beberapa tahun. CIC menilai kinerja pihak KPK ,telah membuktikan bahwa lembaga anti rasuah ini (KPK) benar benar berkomitmen untuk menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia hingga tuntas, sehingga tidak ada ruang bagi para koruptor yang selama ini bersembunyi,baik diluar negeri,maupun dalam negeri serta berlindung dibalik “Baju Seragam” yang sulit terjamah hukum,”ujar R.Bambang.SS Ketua Umum CIC Senin (7/2/2022) kepada www.kanalpk.com di Jakarta.

Corruption Investigastion Commiittee (CIC) berharap terungkapnya tabir baru dalam pengungkapan kasus korupsi e-KTP dan pihak KPK yang baru menahan para tersangka korupsi tidak ada tempat untuk bersembunyi. CIC juga mengingatkan terkait masa kedaluwarsa perkara korupsi. Siapa pun jika cukup bukti dipastikan akan dimintai pertanggungjawaban tanpa pandang bulu. Itu prinsip dan komitmen serta kerja KPK yang diharapkan masyarakat.

Ketua Umum CIC menegaskan,selain Isnu dan Husni, ada beberapa nama lain yang ‘diduga’ terlibat dan segera menjadi tersangka e-KTP, seperti Miryam S Haryani dan Paulus Tannos. Miryam sendiri sebelumnya merupakan anggota DPR yang sudah lebih dulu dijerat terkait perkara memberikan keterangan palsu dalam sidang perkara korupsi e-KTP sebelumnya.

Salah satu tersangka yang kini bersembunyi di negara tetangga Singapura,yakni Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, yang dalam akta perjanjian konsorsium, disebutkan perusahaan itu bertanggung jawab atas pekerjaan pembuatan, personalisasi, dan distribusi blangko e-KTP sehingga sulit pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membawa keruang tahanan.

Karena ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura menjadi angin segar berkaitan dengan penyidikan e-KTP ini.

Tannos, yang berada di Singapura, CIC menyebut akan lebih mudah dijangkau, maka dari itu CIC meminta para penegak hukum agar sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini ,baik Polri, Kejagung serta KPK.

Sementara itu,Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura menjadi angin segar berkaitan dengan penyidikan e-KTP ini. Tannos, yang berada di Singapura, disebut Karyoto akan lebih mudah dijangkau.

Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan,”Artinya begini, kita sangat gembira dengan adanya perkembangan yang terakhir adalah celah dibuka perjanjian ekstradisi kesepakatan kedua belah negara. Nah, ini yang jadi masalah mudah-mudahan perlintasan sudah mulai dibuka,” kata Karyoto Kamis (3/2/2022) belum lama ini.

R.Bambang.SS memaparkan,”Mega korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) memasuki babak baru. Setelah ditetapkan dua tersangka baru lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) korupsi E-KTP tidak hanya melibatkan pejabat Kementerian Dalam Negeri tetapi juga sejumlah politisi senayan. Nama-namanya tercantum dalam dakwaan yang akan dibacakan pada sidang sidang yang telah dilakukan KPK,”tegas Ketua Umum CIC.

Untuk itu CIC meminta Skandal E-KTP ini sekali lagi akan menunjukkan persekongkolan pemerintah dan DPR dalam kasus korupsi tingkat tinggi. Sebelumnya, telah banyak kasus korupsi yang melibatkan kedua belah pihak dengan modus serupa, yaitu mark up anggaran hingga calo informasi ke rekanan.

Diharapkan, pengusutan kasus korupsi E-KTP yang telah memasuki babak baru ini dapat menimbulkan efek jera bagi pihak pemerintah, DPR, dan swasta sehingga kasus korupsi proyek anggaran negara tidak terulang. Efek jera tersebut dapat muncul apabila seluruh pihak yang terlibat, termasuk partai politik, di proses secara hukum dan dikenai sanksi maksimal.

(JUPITER SEMBIRING / BURHANUDDIN)

Related posts