Banyak Terdakwa kasus korupsi,Vonis Bebas

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK
Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigastion Commiittee (CIC)
mengungkapkan rata-rata vonis kasus korupsi terendah dalam tiga tahun terakhir, bahkan ada 68 yang divonis bebas pada tahun 2015, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Sementara itu, MA menyatakan tidak melihat ada kejanggalan dalam putusan yang rendah tersebut.

Dari hasil data yang ada,terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor menunjukkan vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi meningkat menjadi 68 orang pada 2015. Tahun sebelumnya, 2014 terdakwa kasus korupsi yang divonis bebas 28 orang. Sementara pada 2013 mencapai 16 orang.

CIC menilai,524 perkara dan 564 terdakwa kasus korupsi yang ditangani Polri, KPK dan Kejaksaan pada 2015 lalu, sekitar 71 persen divonis bersalah.

Juru bicara CIC Yusuf Daut mengatakan selain vonis bebas, rata-rata putusan hakim untuk terdakwa kasus korupsi juga rendah yaitu dua tahun dua bulan.

Yusuf menyatakan tuntutan jaksa yang ringan dan tidak adanya pedoman penanganan kasus korupsi bagi para hakim dari MA menjadi penyebab rendahnya putusan hakim pengadilan Tipikor itu.

“Jaksa masih menuntut dengan tuntutan yang sangat ringan, rata-rata dituntut 1 tahun 6 bulan. Dari awal tuntutan itu ringan, sehingga pengadilan tipikor juga melakukan memutuskan cukup ringan, kedua MA ini tidak memiliki pedoman pemidanaan, jadi ketika dihadapkan pada satu kasus dan diputuskan bersalah Hakim bisanya menjatuhkan hukuman dengan hati nurani tidak ada hitungan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ada disparitas putusan. Pakai rasa-rasa hakim saja, jadi tidak ada batasnya,” ungkap Yusuf kepada www.kanalpk.com Jumat (18/06/2021) di Jakarta.

Tidak adanya pedoman itu menurut,Yusuf Daut, menyebabkan perbedaan vonis terhadap tiap terdakwa kasus korupsi juga tinggi, untuk kasus dengan kerugian negara yang sama hukumannya bisa berbeda jauh. Tak heran jika untuk kasus dengan tuntutan hukuman yang tinggi pun, vonisnya bisa sangat rendah,imbuhnya.

Sebagai contoh, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh menjatuhkan hukuman terhadap lima mantan pejabat PUPR Simeulue terdakwa korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan di kabupaten setempat masing-masing 2,6 tahun penjara.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Dahlan pada sidang pamungkas di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu (16/6).

Lima terdakwa Dedi Alkana, Ali Hasmi, Afit Linon, Iis Wahyudi dan Bereueh Firdaus hadir di persidangan didampingi masing-masing kuasa hukumnya.

Dalam putusan majelis hakim, kelima terdakwah tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum. Namun majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider.

Putusan majelis hakim pengadilan Tipikor Banda Aceh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Dimana terdakwa Afif Linon dituntut 7,6 tahun penjara, sementara terdakwa Ali Hasmi, Bereuh Firdaus, Iis Wahyudi dan Dedi Alkana masing-masing dituntut 8,6 tahun penjara ditambah membayar denda.

Terdakwa Afit Linon, Bereuh Firdaus, Iis Wahyudi dan Dedi Alkana membayar denda masing-masing Rp500 juta subsidair tiga hingga enam bulan kurungan. Sedangkan Ali Hasmi membayar denda Rp750 juta subsidair enam bulan penjara.

Selain membayar denda terdakwa Bereueh Firdaus diwajibkan membayar uang pengganti Rp 2,2 miliar lebih sementara terdakwa Dedi Alkana membayar uang pengganti sebesar Rp 2 miliar.

Jubir CIC Yusuf Daut Menegaskan,”Usai majelis membacakan putusan, para terdakwa bersama penasihat hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum yang dihadiri Rahmad Ridha dari Kejati Aceh menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut,”tegas Yusuf.

CIC menilai putusan tersebut sangat janggal dan tidak membuat efek jera bagi pelaku korupsi,untuk itu diharapkan pihak JPU harus melakukan banding atas vonis tersebut. (SHELLA/BURHANUDDIN)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60