CIC Apreasiasi Kemenkumham Atas Dua Pejabat Dicopot

  • Whatsapp

JAKARTA-KANALPK

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigastion Commiittee (CIC) Mengapreasiasi langkah tegas yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, dimana dua orang pejabat dicopot dari jabatannya akibat kelalaian dalam pengawasan tugas.

Hal,CIC memberikan apreasiasi dan acungan jempol kepada Kemenkumham yang telah mengambil tindakan tegas terhadap jajaranya yang melanggar SOP dalam tugas dan tanggung jawab.

CIC menilai pencopotan terhadap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Banten, Agus Toyib, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Kantor Wilayah Banten, Nirhono Jatmokoadi sangat tepat,demi nama baik konsitusi di tubuh Kemenkumham.

Seperti pernyataan Sekretaris Jenderal Kemenkumham,”Baru saja kita menyerah
terimakan Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan Kepala Lapas,” ujar Komjen Andap Budhi Revianto, Rabu (15/12).

DJ Sembiring Wakil Ketua Umum CIC menegaskan,”Kami (CIC), sangat mendukun langkah rotasi dan mutasi jabatan itu berdasarkan Surat Keputusan Menkumham nomor:M.HH-46.KP.03.03 tanggal 14 Desember 2021 yang dilakukan Sekjen Kemenkumham Komjen.Pol.Andap Budhi Revianto,dan CIC berharap kedepanya pihak Kemenkumham dapat menempatkan pejabat didaerah dapat menjalankan fungsi tugasnya dengan baik dan amanah dalam tugas tentunya,”tutur DJ Sembiring Rabu (15/12/2022) kepada awak media di Jakarta.

Dalam SK tersebut, Kakanwil Banten Agus Toyib digantikan oleh Tejo Harwanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kakanwil Kalimantan Selatan.

Sementara Kadiv PAS Kanwil Banten Nirhono Jatmokoadi digantikan oleh Masjuno, yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv PAS Kanwil Papua Barat.

Dalam rotasi atau mutasi pagi pegawai di Kemenkumham CIC berharap kedepannya agar amanah dan bijak dalam menjalankan tugas,agar Kemenkumham memberi puluang kepada pejabat untuk menjabat dibeberapa posisi,meletakan pejabat yang dalam kurun waktu 4 tahun akan pensiun dan pejabat tersebut akan amanah dalam tugas,karena jabatan yang diberikan akan dijaga dengan baik, sehingga jabatan tersebut sebagai “Hadiah”terakhir mengabdi pada negara, jika pejabat tersebut melakukan kesalahan dalam tugas sangat mudah untuk menindak secara hukum.

CIC menilai untuk kepercayaan publik terhadap Kemenkumham dalam masalah rotasi dan mutasi jabatan khususnya di kemenkumham dapat membawa perubahan dan meningkatkan kinerjanya,baik ditingkat keimigra
sian pada umumnya yang selalu bermasalah.

Perkembangan membawa ragam dampak terhadap Indonesia. Tidak hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif khususnya di bidang keimigrasian. Pelanggaran keimigrasian yang kerap terjadi adalah tindak pidana izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana izin tinggal keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrasi keimigrasian dan penyidikan. Prakteknya, petugas lebih sering menerapkan tindakan administratif keimigrasian dalam menyelesaikan kasus izin tinggal keimigrasian. Hal ini terjadi karena dengan penanganan administrasi kasus keimigrasian dapat diselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan penyidikan.

Pada umumnya,CIC mengungkapkan
masalah ini sering terjadi daerah kepulauan,seperti Tanjung Balai Karimun Kepri,Kuala Tungkal Jambi dan Batam Kepri.

Penyidikan jarang dilaksanakan, karena dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, anggaran yang masih mencukupi dan PPNS Keimigrasian yang sangat terbatas.

Kedua, penegakan hukum terhadap tindak pidana izin tinggal keimigrasian sering mengalami hambatan karena pengawasan yang tidak efektif dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing dan terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional.

Terakhir, masih banyak masyarakat yang tidak kooperatif untuk mengirimkan laporan atau pengaduan tentang keberadaan atau kegiatan tenaga kerja asing yang bermasalah.

Semakin meningkatkan perkembangan teknologi saat ini dan banyaknya kasus-kasus pelanggaran keimigrasian, membuat CIC semakin meningkatkan pengawasannya, selain itu, juga agar Kemenkumham memberikan kebijakan-kebijakan baru terkait jabatan dan pelayanan di keimigrasian bagi pejabat yang sudah dekat masa pensiunnya.

(BURHANUDDIN)

Related posts