CIC Apresiasi Langkah Kapolri Bentuk Dittipidkor Jadi Kortas

  • Whatsapp

JAKARTA-KANALPK

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigastion Commiittee (CIC) memberikan apreasiasi terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memperkuat tinda pidana korupsi di tubuh Polri ,saat acara melantik mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, dan kawan-kawan menjadi ASN Polri. Hal ini untuk memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim menjadi Korps Pemberan
tasan Korupsi (Kortas) dimasa mendatang.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya resmi melantik Novel Baswedan dan 43 eks pegawai KPK lainnya menjadi ASN Polri. Ke-44 eks pegawai KPK itu dilantik di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan.

CIC menilai,terkai tentang Pemberan
tasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam pemberantasan korupsi terkandung makna penindakan dan pencegahan korupsi, serta ruang untuk peran serta masyarakat – yang seharusnya dapat lebih ditingkatkan dengan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap informasi.

Wakil Ketua Umum CIC DJ Sembiring Mengungkapkan,”Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pelayanan publik sebagai salah satu cara melakukan pencegahan korupsi. Sedangkan di sisi penindakan, (tanpa bermaksud mengesampingkan pro kontra yang terjadi) undang-undang memberi ruang bagi para penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan dan menggunakan informasi elektronik guna memperkuat pembuktian kasus korupsi. Saat ini kita tengah menanti kehadiran Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut intersepsi dalam rangka penegakan hukum, sesuai amanah undang-undang,sehingga masyarakat memberikan laporan adanya indikasi korupsi kepada pihak yang berwenang nantinya,” ujar DJ Sembiring kepada wartawan Jumat (10/12/2021) di Jakarta.

DJ Sembiring menambahkan,”Dalam kurun waktu saat telah didapati bahwa terlalu banyak orang yang tahu bahwa tugas dan wewenang yang diamanahkan kepada KPK bukan hanya tugas yang terkait dengan penanganan kasus korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi, karena sekalipun telah banyak yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan pencegahan korupsi dan dalam mengkaji sistem administrasi lembaga negara/pemerintah yang berpotensi korupsi, kegiatan-kegiatan itu menurut kalangan pers kalah nilai jualnya jika dibandingkan dengan liputan atas penindakan korupsi,untuk itu diharapkan hadirnya Kortas Tipikor di tubuh Polri bisa membawa kecerahan bangsa dalam memberantas korupsi di Indonesia kedepanya,”imbuhnya.


Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku[1]. Karenanya ada tiga hal yang perlu digarisbawahi yaitu ‘mencegah’, ‘memberantas’ dalam arti menindak pelaku korupsi, dan ‘peran serta masyarakat’.

Kemajuan teknologi informasi sudah banyak membantu pihak Polri dalam melakukan tugas-tugasnya. Dari mulai gedung Polri yang dirancang sebagai smart building, paper-less information system yang diberlakukan sebagai mekanisme komunikasi internal di Polri, dan program-program kampanye serta pendidikan antikorupsi Polri. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat, informasi elektronik sangat dibutuhkan agar informasi yang disampaikan dapat lebih cepat diterima, lebih luas sebarann
ya, dan lebih lama penyimpanannya.

CIC menyambut baik langkah Polri untuk tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang antara lain adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik disamping untuk berbagai tujuan lain.

Wakil Ketua Umum CIC memaparkan,”Kembali pada pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, selain dipergunakan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, kemajuan teknologi informasi juga dapat menghemat APBN dalam kegiatan pengadaan barang/jasa untuk kepen
tingan pemerintah. Diharapkan e-procurement yang menyediakan fasilitas pengadaan melalui jaringan elektronik akan meningkatkan transparansi proses pengadaan sehingga bisa menekan kebocoran yang mungkin terjadi. Di berbagai kesempatan selalu saya tekankan bahwa transparansi merupakan syarat pertama dari perwujudan good governance. Mengapa? Karena transparansi akan mempermudah akses informasi bagi masyarakat yang kemudian mempermudah dan memancing partisipasi mereka. Dengan adanya kedua hal tersebut, maka pada gilirannya Polri dituntut untuk lebih akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya,”tegas DJ Sembiring.

CIC mengharapkan
,Penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sama-sama diberi kewenangan melakukan penyadapan. Dan tidak seperti yang dipersepsikan banyak orang, para penegak hukum tidak bisa sekehendak hatinya menggunakan instrumen yang sensitif ini.

(R.BAMBANG.SS)

Related posts