CIC Dorong Polri Dan KPK panggil MenInves dan Menteri BUMN

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

DPP CIC,meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut kasus PCR dan panggil Menteri Kemaritiman dan investasi serta Menteri BUMN karena bermain dugaan bisnis Polymerase Chain Reaction (PCR).

CIC menenilai,belakangan ini rakyat Indonesia dibuat bingung dan resah mengenai aturan dan penetapan harga yang selalu berubah-ubah menyangkut kewajiban tes polymerase chain reaction (PCR) yang digunakan sebagai syarat untuk bepergian menggunakan moda transportasi pesawat.

Harga PCR berbagai fariasi, sempat mencapai angka Rp 2 juta , namun saat ini biaya tes PCR turun menjadi Rp 275 ribu rupiah untuk wilayah Jawa dan Bali dan Rp 300 ribu rupiah untuk daerah lain.

Menurut Ketua Umum CIC R.Bambang.SS mengungkapkan,”Keresahan dan kebingungan itu makin menjadi-jadi ketika Majalah TEMPO melaporkan adanya dugaan keterlibatan pejabat negara yang menggunakan kekuasaan untuk “bermain” dalam bisnis tes PCR, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir,”tutur R.Bambang.SS kepada wartawan Rabu (10/11/2021) di Jakarta.

R.Bambang.SS menambahkan,Dimana, PT. Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang mengelola laboratorium GSI menjalankan bisnis tes PCR dan
memiliki lima cabang di Jakarta dan sekitarnya memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang berkaitan dengan kedua Menteri itu, yakni PT Toba Sejahtera, PT Toba Bumi Energy dan PT Adaro Energy.

Ketua Umum CIC menegaskan,”Berdasarkan pada laporan itu, kuat dugaan adanya upaya gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam melindungi kepentingan bisnisnya,”paparnya.

Hasil investigasi CIC, PT GSI baru didirikan pada April 2020 dan beroperasi pada Agustus 2020 namun sudah mampu mengadakan lebih
dari 700 ribu kali tes PCR dan sudah membukukan pendapatan Miliaran rupiah.

R.Bambang.SS memaparkan,”Apakah mekanisme pengadaan barang dan layanan jasa yang dilakukan oleh PT GSI sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau justru ada ketentuan-ketentuan hukum
yang dilanggar oleh mereka? Berkaitan dengan hal itu, CIC meminta kepada Kapolri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil langkah dan sikap yang tegas,guna menindaklanjuti laporan investigasi Majalah TEMPO terkait dugaan adanya pejabat negara yang terlibat dalam bisnis tes PCR ini,”pungkas Ketua Umum CIC.

CIC berharap,pejabat negara tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk melindungi kepentingan bisnisnya sendiri, apalagi bisnis terhadap rakyat. Sejak awal, CIC menolak dengan tegas adanya praktik oligarkis dalam system pemerintahan dan bernegara.

CIC menegaskan,rakyat Indonesia sampai saat ini masih sangat prihatin akibat adanya pandemi Covid-19 yang menghajar sendi-sendi perekonomian dan kehidupannya.

Rakyat masih berupaya untuk bertahan hidup dalam situasi yang tidak menentu. Tapi, ada segelintir orang dan pejabat negara malah mengambil untung dari kondisi memprihatinkan seperti ini,sungguh sangat ironis.

CIC mendesak Kapolri dan KOmisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil dan memeriksa Menteri kemaritiman dan Investasi serta Menteri BUMN dalam dugaan bisnis PCR.

Mudahan apa yang sudah dilaporkan oleh teman-teman LSM secara nasional ke KPK, dan Mabes Polri, terkait dugaan itu segera ditindaklanjuti, dan aspirasi CIC ini akan disampaikan ke Kapolri dan KPK segera mungkin. (Jupiter Sembiring/Burhanuddin)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60