CIC Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi di LPEI Rp 4,7 T

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Dalam dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigastion Committee (CIC), mendukung langkah pihak Kejagung untuk membuka dan melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi ini,dan CIC memberikan Apresiasi kepada Kejagung.

CIC akan mengawal serta mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Ketua Umum CIC R.Bambang.SS mengungkapkan,”Saat ini pihak Kejagung telah memeriksa enam saksi,diantaranya, yakni mantan Kepala Kantor Wilayah LPEI Surakarta berinisial AS, Senior Manager Operation TNT Indonesia Head Office berinisial MS, Manager Operation Fedex/TNT Semarang inisial EW. Kemudian saksi selanjutnya, Kepala Divisi UKM pada LPEI Tahun 2015 berinisial FS, Kepala Divisi Analisa Resiko Bisnis II pada LPEI berinisial DAP dan Kepala Divisi Restrukturisasi Aset II pada LPEI inisial YTP,ini merupakan bukti komitmen pihak Kejagung untuk memberantas korupsi dinegeri ini,”tutur R.Bambang.SS kepada www.kanalpk.com saat dihubungi Rabu mslam (30/06/2021) di Jakarta.

Daat ini Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung mulai melakukan penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi.

Menurut R.Bambang.SS,bahwa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) diduga telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Group Walet, Group Johan Darsono, Duniatex Group, Group Bara Jaya Utama, Group Arkha, PT Cipta Srigati Lestari, PT Lautan Harmoni Sejahtera dan PT Kemilau Harapan Prima, serta PT Kemilau Kemas Timur dan pembiayaan kepada para debitur tersebut sesuai dengan laporan sistem informasi manajemen resiko dalam posisi collectibility 5 (macet) per tanggal 31 Desember 2019 silam.

“Laporan keuangan LPEI pada 2019 itu mengalami kerugian senilai Rp 4,7 Triliun. Jumlah kerugian itu disebabkan karena adanya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN),”tegas Ketua Umum CIC.

DPP CIC menilai,pihak LPEI sebagai tim pengusul berikut dengan pejabat yang ada dalam struktur tersebut, tidak menerapkan prinsip terkait kebijakan LPEI. Prinsip itu tertuang dalam Peraturan Dewan Direktur No 0012/PDD/11/2010 tertanggal 30 November 2010 tentang Kebijakan Pembiayaan LPEI.

“Para debitur lembaga LPEI itu mengalami gagal bayar hingga mencapai Rp 683,6 miliar yang terdiri dari nilai pokok Rp 576 Miliar dan denda Rp 107,6 miliar,”
paparnya.

Dalam perkara tersebut di atas, hingga menyebabkan debitur Group Wallet, yaitu PT Jasa Mulya Indonesia, PT Mulya Walet Indonesia dan PT Borneo Walet Indonesia dikategorikan collectibility 5 (macet) sehingga mengalami gagal bayar sebesar Rp 683.600.000.000,- (terdiri atas nilai pokok Rp 576.000.000.000 + denda dan bunga Rp 107.600.000.000).(Jupiter Sembiring)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60