CIC Dukung Polri Berantas Mafia Tanah di Indonesia

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Ketua Umum Corruption Investigastion Committee (CIC) mengapresiasi dan mendukung langkah cepat Polri membentuk Satgas Mafia tanah dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam membantu warga menghadapi para mafia tanah.

“Masyarakat yang menghadapi persoalan tanah, bisa langsung mengadukannya melalui Kabareskrim Polri dan memastikan, setiap pengaduan akan langsung ditindaklanjuti Kabareskrim Polri. Masyarakat tak perlu repot lagi memperjuangkan hak dan keadilannya,”ungkap R.Bambang.SS kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (26/06/2021).

Ketua Umum CIC mendukung langkah Polri tersebut sejalan dengan perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga telah memberikan perhatian khusus dalam memberantas mafia tanah. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Tanah, bekerjasama dengan berbagai instansi terkait maupun LSM dan masyarakat.

R.Bambang.SS menegaskan,”Siapapun bisa menjadi korban para mafia tanah. Bahkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal saja beberapa waktu lalu turut menjadi korban. Selain masyarakat harus waspada, kepolisian juga harus menindak tegas para pelaku kejahatan mafia tanah tersebut,tidak menutup kemungkinan diduga keterlibatan oknum pejabat di Kementerian ATR/BPN.Sehingga memberikan efek jera,”tegas R.Bambang.SS.

Seperti diketahui, Kapolri telah menegaskan bahwa Polri harus membela hak Rakyat, mengembalikan hak rakyat serta menegakan hukum secara tegas. Kapolri juga telah mengintruksikan kepada Kapolda di seluruh Indonesia untuk membentuk satgas pemberantas mafia tanah dan menindak secara tegas para mafia tanah. Kapolri juga menegaskan agar penyidik tidak perlu ragu dalam mengusut tuntas masalah mafia tanah siapapun dalang dan bekingannya.

R.Bambang.SS menuturkan,”Karena kelompok “Mafia Tanah”selalu berlindung dibalik “Seragam” untuk melancarkan modus operandinya,”ujarnya.
Ketum CIC memaparkan, berdasarkan laporan dan data yang ada, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), sejak tahun 2015-2019, sudah ada 9 ribu laporan yang mereka terima terkait masalah lahan. Sebanyak 50 persen diantaranya terkait mafia tanah.

“Tanah adalah aset berharga yang dimiliki masyarakat, yang harus dilindungi oleh negara melalui BPN dan kepolisian. Jangan biarkan mafia tanah merampok hak rakyat,”pungkas R.Bambang.SS. (MULYADI/BURHANUDDIN)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60