CIC Dukung Polri Dalam Kasus Payment Gateway

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigastion Commiittee (CIC) mendukung langkah pihak Polri untuk menuntaskan kasus Payment Gateway sejak 3015 silam yang melibatkan mantan wakil Menteri Hukum dan Ham Deni Indrayana.

Kasus Payment Gatewayyang kini tengah ditangani oleh instansi Polri.

Kasus dugaan korupsi payment gateway di Imigrasi Kemenkumham itu menyeret nama mantan Wamenkumham era SBY Denny Indrayana.

Kasus payment gateway di Imigrasi yang sedang ditangani pihak Polda Metro Jaya serta Kejati DKI Jakarta harus segera tuntas dan menahan pelaku dibalik kasus ini.

Ketua Umum CIC R.Bambang.SS mengatakan kasus yang kini sedang ditangani oleh pihak Polri harus segera tuntas,dan jangan kasi ruang bagi para koruptor,dan negara tidak boleh kalah dengan kelompok pelaku koruptor siapapun mereka,apa lagi hari ini moment yang tepat,karena hari adalah hari Pahlawan ,”ujar R.Bambang.SS kepada awak media Rabu (10/11/2021) di Jakarta.

CIC menilai kinerja instansi Polri pihak yang berwenang untuk memberitahukan informasi terkini terkait perkembangan kasus Payment Gateway tersebut dan siapa “Otak Intlektual” dibelakang kasus ini.

CIC meminta kepada pihak Polri, dan untuk diketahui, keterlibatan Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam implementasi pelaksanaan payment gateway di Kemenhumkan sudah sangat tepat,dari sini akan terbongkar siapa saja yang terlibat dalam kasus Payment Gateway di Imigrasi yang bergulir sejak 2015 silam.

Penetapan tersangka berdasar laporan polisi bernomor LP/166/2015/Bareskrim pada 2015.

Sebenarnya penetapan tersangka berdasar laporan polisi bernomor LP/166/2015/Bareskrim pada 2015 sudah terlalu lama,sehingga banyak cela tersangka diduga untuk melakukan lobi lobi,seharusnya sejak ditetapkan tersangka harus melakukan penahanan.

Apa lagi kasus ini,program yang menjadi bancakan dugaan korupsi itu diluncurkan pada Juli 2014 saat Denny menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Sementara itu menurut R.Bambang.SS memaparkan,’Kementerian Keuangan menyebut program tersebut tidak mengantongi izin.Program itu juga diklaim oleh Polri telah merugikan negara Rp 32,4 miliar mengacu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),”tegas Ketua Umum CIC.

Disisi lain sosok Denny Indrayana juga diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai Wamenkumham dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik.

CIC menduga,Deni Indrayana berperan menginstruksikan penunjukan dan fasilitasi vendor payment gateway, yaitu PT Nusa Inti Artha (Doku) dan PT Pinnet Indonesia.

Yang jelas CIC menegaskan agar pihak Polri segera menuntaskan kasus ini,serta menahan tersangka.

(JUPITER SEMBIRING)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60