CIC Mengapreasiasi KPK Yang Telah Menetapkan Tersangka 25 Anggota DPRD Muara Enim

  • Whatsapp

JAKARTA-KANALPK

Dalam kurun waktu yang tidak lama pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil kembali menetapkan tersangka kepada 15 orang anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019 dan 2019-2023 sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pengesahan APBD 2019,Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigastion Commiittee (CIC) mengapreasiasi langkah penegakan hukum bagi para koruptor yang dilakukan KPK, akhirnya belasan orang anggota DPRD itu langsung ditahan.

DJ Sembiring Wakil Ketua Umum CIC mengungkapkan,”Berdasarkan informasi dan data yang didapat, dalam proses penyelidikan maupun penyidikan perkara sebelumnya dan juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara terdakwa Ahmad Yani dan kawan-kawan dan langkah yang diambil pihak KPK dalam mengungkap kasus ini sudah tepat,” ujar DJ Sembiring Senin (14/12/2021) kepada awak media di Jakarta.

CIC melilai, penetapan 15 orang anggota DPRD Muara Enim menjadi tersangka merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan KPK, mungkin masih ada lagi yang terlibat, sehingga pihak KPK melakukan pengembangan kasus ini dari fakta-fakta persidangan dari Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani.

DJ Sembiring menambahkan, dari 15 orang tersangka itu berinisial AFS, AF, MD, SK, dan RE, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2023,sementara tersangka lainnya adalah DR, TH, ES, FA, HD, VR, MR, TM, UP, dan BA. Mereka adalah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2014-2019. Mereka adalah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014-2019.

“CIC akan terus mendukung KPK dalam melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap Penyidikan,sehingga akan ada lagi yang menyusul sebagai tersangka,”tegas Wakil Ketua Umum CIC.

Korupsi berjamaah para anggota DPRD ini, CIC memaparkan, hal ini bukan saja terjadi di Muara Enimi, bahkan masih banyak yang mengatasnamakan wakil rakyat ini, melaku korupsi, cuma belum tercium semua borok mereka, baik dari DPR RI,DPRD tingkat provinsi hingga DPRD kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, hasil riset dan data 15 % wakil rakyat diduga melakukan korupsi menerima uang dari pengusaha.

“Terkait penerimaan para tersangka, diberikan secara bertahap yang di antaranya bertempat di salah satu rumah makan yang ada di Kabupaten Muara Enim dengan nominal minimal pemberian dari Robi Okta Fahlevi masing-masing, mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta,”ujarnya.

Penerimaan uang oleh para Tersangka selaku anggota DPRD diduga agar tidak ada gangguan dari pihak DPRD terhadap program-program Pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019.

“Uang-uang tersebut diduga digunakan oleh para Tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu,” sambungnya.

Kesepuluh anggota DPRD Muara Enim yang menjadi tersangka duluan ada 10 orang diantaranya, 1.Ahmad Reo Kusuma 2. Subhan 3. Muhardi 4. Tiardi 5. Marsito 6. Fitrianzah 7. Mardiansyah 8. Ishak Joharsah 9. Indra Gani 10. Ari Yoga Setiadi.

(BURHANUDDIN)

Related posts