CIC Menilai Airlangga Jangan Jadi “Antek Pengusaha”

  • Whatsapp

JAKARTA-KANALPK

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigastion Commiittee (CIC), Airlangga Hartarto jangan menjadi antek para pengu
saha untuk membela kepentingan pihak pengusaha yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seharusnya Airlangga berdiri ditengah,bukan sebaliknya.

Dalam hal ini, CIC merespons konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji formil UU Cipta Kerja.Jelas ini ada keberpihakan Airlangga Hartarto kepada pihak pengusaha.

Ketua Umum Corruption Investigastion Commiittee (CIC) R.Bambang.SS mengungkapkan,”Menyikapi ucapan Menko Perekonomian , dimana Menko jangan menjadi antek para pengusaha, seharusnya dia berdiri ditengah menjadi pemerintah yang adil dan bisa menjelaskan amar putusan 1-7 secara hukum,” tegas R.Bambang.SS kepada awak media Sabtu (27/11/2022) di Jakarta.

CIC sangat mengecam langkah dan sikap Airlangga pada konferensi pers, yang menciptakan propaganda karena hanya mengulang
-ulang poin keempat amar putusan MK.

Adapun dalam amar putusan yang dimaksud berbunyi, Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut.

CIC dalam hal ini menilai, jika dilihat secara lengkap amar putusan poin pertama hingga ketujuh, dijelaskan pemerintah harus menangguhkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas,khusunya nasib bagi buruh.

CIC meminta dengan tegas,agar pemerintah harus menjelaskan secara rinci kepada publik terkait seluruh poin keputusan dan tidak hanya mengulang poin tertentu yang menguatkan klaim pihak tertentu.

Menurut R.Bambang.SS memaparkan,”Hal ini sangat berbahaya sekali, kalau pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian yang kebetulan berasal dari pengusaha berulang-ulang itu sifatnya propaganda dan menguntungkan terhadap satu pihak,yakni pengusaha,”ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, dunia kerja Indonesia diramaikan dengan munculnya pembicaraan seputar Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang dikenal juga sebagai UU Cipta Kerja. Dalam rancangan omnibus law UU Cipta Kerja, terdapat banyak pasal yang ditakuti dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), terutama menyangkut hak para pekerja.

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan menimbulkan aksi penolakan yang besar dari masyarakat. Sebagai respons dari opini yang muncul di masyarakat, pemerintah terus berupaya mengedukasi masyarakat terkait UU ini.

Pengertian UU Cipta Kerja

Berdasarkan rancangan UU Cipta Kerja, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Ketua Umum CIC mengungkapkan,”Setelah disahkan, UU Cipta Kerja telah memiliki aturan turunan lengkap berupa 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Terdapat peraturan yang sudah mulai diimplementasikan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya (Outsourcing), Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),”tutur R.Bambang.SS.

Bambang menambahkan,sedikitnya ada 4 masalah pokok dalam klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja mulai dari mekanisme PKWT, pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, dan outsourcing. Pemerintah tengah merampungkan 4 RPP sebagai pelaksanaan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

Ini merupakan bukti bahwa pemerintah bersama DPR tidak melakukan perencanaan pembentukan UU dengan baik, dengan pengkajian yan matang dan reponsif.


Sejumlah undang-undang (UU) yang menjadi bagian dari Undang-Undang (UU) omnibus Cipta Kerja kembali masuk agenda revisi pada tahun ini. Ini bisa dilihat di daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebagai UU omnibus, UU Cipta Kerja menggabungkan beberapa aturan (UU) yang berbeda – bahkan dari sektor-sektor yang berbeda serta tidak jelas keterkaitannya satu sama lain – dalam satu peraturan.

Setidaknya ada enam UU dalam UU omnibus Cipta Kerja yang kembali masuk agenda revisi tahun ini, yaitu: UU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; UU Penyiaran; UU Badan Usaha Milik Negara; RUU tentang Perubahan UU Narkotika; RUU tentang perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan UU Jalan.

Untuk UU yang disebut terakhir, pemerintah bahkan sudah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU tersebut ke Komisi V DPR yang menandakan bahwa pembahasannya akan segera dimulai.

Dapatkan catatan mingguan tentang isu penting politik dan masyarakat.
Daftar sekarang

Dari agenda revisi UU Jalan ini, setidaknya terlihat tiga masalah dalam proses pembentukan undang-undang setelah UU Cipta Kerja disahkan akhir tahun lalu.

Tampak bahwa DPR dan pemerintah tidak memiliki proses perencanaan pembentukan UU yang baik. Hingga kini belum ada acuan penyusunan RUU terkait omnis law. Selain itu DPR dan pemerintah juga terlihat tergesa-gesa dan penyusunan dan revisi UU.

Tidak terencana dengan baik
Sejumlah UU yang menjadi bagian dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut belum lama direvisi, namun kini sudah kembali masuk agenda untuk revisi.

Ini merupakan bukti bahwa pemerintah bersama DPR tidak melakukan perencanaan pembentukan UU dengan baik, dengan pengkajian yang matang, dan responsif.

Akibatnya, subtansi dari UU tersebut kembali harus direvisi hanya sesaat setelah disahkan.

Padahal hasil dari revisi yang disahkan pada akhir tahun lalu tersebut belum memberikan dampak apa-apa pada negara dan masyarakat.

Bahkan sejumlah peraturan pelaksana dari UU tersebut baru disahkan pada awal Februari lalu.


Agenda revisi terhadap sejumlah UU itu juga menjadi bukti bahwa DPR bersama pemerintah menjalankan proses legalisasi dengan tergesa-gesa: belum selesai suatu pembahasan subtansi dilakukan, tapi UU sudah disahkan.

Ini terjadi bukan sekali ini saja. Tahun lalu, pemerintah bersama DPR juga merevisi sejumlah UU yang baru saja disahkan.

Misalnya UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (UU SBDPB) dan UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang disahkan pada 17 dan 18 Oktober 2019.

Dalam konteks UU SBDPB dan UU SDA, kedua UU tersebut terkesan dibuat hanya untuk kemudian direvisi melalui UU Cipta Kerja. Revisi kedua UU tersebut masuk dalam Prolegnas 2020 pada 22 Januari 2020 dan draf revisinya melalui RUU Cipta Kerja diserahkan pada 12 Februari 2020.

R.Bambang.SS menilai,”Apakah ada cukup waktu untuk mengkaji kedua UU itu sejak disahkan pada Oktober 2019 sehingga DPR dan pemerintah dapat menarik kesimpulan pada Januari 2020 harus merevisi,”katanya.

Kejadian serupa juga terjadi pada tahun lalu ketika UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) direvisi beberapa minggu setelah disahkan, dan bahkan dilakukan dalam masa sidang DPR pada tahun yang sama. Untuk itu Airlangga Hartarto harus bisa berdiri ditengah sebagai pihak pemerintah bukan sebaliknya menjadi Corong atau antek pengusaha.

(Jupiter Sembiring)

Related posts