CIC Menilai Pemberantasan Korupsi di Indonesia Belum Sinergis

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Negara Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Korupsi beserta turunannya, mulai dari suap hingga kolusi telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa.

Selain itu, penyalahgunaan wewenang instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi juga masih menjadi praktik yang marak di kalangan birokrat. Padahal sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklarifikasikan tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Ketua Umum Corruption Investigastion Committe (CIC), R.Bambang.SS, menilai, masifnya praktik korupsi di Indonesia memang tidak terlepas dari peran birokrat atau penyelenggara negara. Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya juga tentunya adalah keterlibatan pihak swasta.

“Korupsi ini semakin masif dan ini tidak saja terlepas dari peran birokrat atau penyelenggaran negara, tetapi juga keterlibatan pihak swasta sebagai potensi kekuataan nonbirokrasi negara,” ujar R.Bambang.SS kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Menurut R.Bambang.SS, saat ini memang harus dilakukan banyak pembenahan oleh pemerintah. Utamanya pembenahan di bidang upaya penindakan dan pencegahan korupsi yang harus dilakukan secara bersama-sama.

“Dengan makna demikian masih banyak pembenahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Dibutuhkan penegakan hukum yang sinergitas pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Pertama yaitu sinergitas dan paralelitas antara pencegahan dan penindakan. Kemudian yang kedua sinergitas dan sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi di antara Polri, Kejaksaan, dan KPK.

“Kontinuitas pemberantasan korupsi di antara tiga lembaga ini harus diakui belum maksimal dan optimal, sehingga ruang publik masih menganggap adanya divergensi kepentingan lembaga dalam pemberantasan korupsi,”ungkap Ketua Umum CIC.

Saat ini, suka ataupun tidak suka, menurutnya, publik masih memandang bahwa sinergitas tersebut masih sebatas perjanjian di atas kertas atau MoU antar kelembagaan saja. Kenyataannya di lapangan, masing-masing aparat penegak hukum sering nampak berjalan sendiri-sendiri.

Masalah kelemahan lainnya, yakni belum tuntasnya reformasi sistem penegakkan hukum di institusi penegak hukum yang ada di Indonesia. Dalam sejumlah kasus yang terjadi justru malah melibatkan aparatur penegak hukum itu sendiri.

“Kelemahan juga masih ada, yaitu belum dilakukannya reformasi sistem penegakan hukumnya, khususnya masalah integritas dan moral aparatus penegak hukumnya yang masih dibawah ekspetasi publik,” tegas R.Bambang.SS.

Dari sejumlah kasus hukum yang terjadi di Indonesia, tidak jarang memang berlatar belakang kekuatan politik. Penindakan kasus korupsi, misalnya, kerap berjalan atas latar belakang kemauan dan kekuatan politik. Begitu pula penyelesaiannya yang justru kerap menarik masalah hukum ke ranah politik.

R.Bambang.SS Ketua Umum CIC menegaskan,”hukum harus dihormati, dilaksanakan dan ditegakkan, fiat justitia et pereat mundus (sekalipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan).

“Penegakan hukum memang seharusnya tidak boleh tergantung pada pertimbangan politik. Bahkan hukum tidak boleh mengabdi pada kepentingan politik, namun justru kepentingan politik harus mengabdi pada hukum,” tutur R.Bambang.SS.

“Permasalahannya, saat ini di Indonesia, jangankan dunia runtuh. Dunia masih bulat dan kokoh pun dunia hukum di Indonesia masih mengabdi pada kepentingan politik.”

Ketua Umum CIC R.Bambang.SS menegaskan, dalam penegakan hukum yang selalu harus diperhatikan adalah pertama, unsur kepastian hukum (rechtssicherheit) yang menghendaki pelaksanaan hukum apa adanya, tidak boleh menyimpang.

Mengingat hukum memberikan perintah yang sungguh-sungguh tanpa diragukan, bertujuan dalam rangka terciptanya kepastian hukum sehingga terwujudnya ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Kedua, asas kemanfaatan (zweckmassigkeit), penegakan hukum harus mampu memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat. Maka daripada itu para penegak hukum harus peka akan apa yang dialami oleh masyarakat.

“Sebab jika tidak ada manfaatnya atau bahkan menimbulkan ketidakadilan baru maka sia-sia hukum tersebut, tidak semua perkara harus diselesaikan melalui KUHPIdana,” imbuhnya.

Ketiga yakni keadilan (gerechttigkeit), yaitu penegakan hukum secara proporsional dan seimbang, yang tujuannya adalah untuk memperoleh kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh justru menciptakan kegaduhan baru atau pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena pertimbangan politik misalnya.

Maka dari itu untuk penegakan hukum tentang pemberantasan korupsi di Indonesia,harus melibatkan seluruh elemen masyarakat,sehinggah bersenergi dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi,serta bersatu untuk memberantas korupsi.(SHELLA/BURHANUDDIN)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60