CIC Minta BPK Audit BPDPKS,Diduga Banyak Penyimpangan

  • Whatsapp

BREAKING NEWS

JAKARTA-KANALPK

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (CIC) meminta pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) agar segera melakukan audit terhadap Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dinilai banyak penyimpangan.

Masalah ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Dewi Mayang Sari, setelah pihak Kejaksaan Agung menetapkan beberapa petinggi perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka mafia minyak goreng belum lama ini.

Wakil Ketua Umum CIC Dewi Mayang Sari menegaskan,”Saya harap pihak pemerintah harus perlu mendeteksi dan melakukan pembaharuan atau pemulihan terhadap lembaga terkait dengan manajemen produksi dan distribusi Kepala sawit dan CPO saat ini.

Publik khususnya para petani sawit rakyat berhak tahu perihal pengelolaan dana sawit oleh BPDPKS yang terkesan tidak transparan dan terindikasi didistribusikan secara tidak proporsional,” tegas Dewi MS kepada awak media Selasa (26/4/2022) di Jakarta.

CIC menilai BPDPKS, tentang pengelolaan dana pungutan sawit yang hampir mencapai Rp70 triliun saat ini harus diawasi secara ketat.

Terutama ketika terjadi fenomena kelangkaan minyak goreng dan biosolar yang sangat meresahkan masyarakat beberapa waktu yang lalu yang cukup langkah di temukan,bahkan banyak antrian panjang mobil truk di setiap SPBU di Sumatera dan Jawa.

Dewi Mayang Sari memaparkan,””Dengan jumlah dana yang cukup besar, tanggung jawab dan kontribusi BPDPKS dalam menjaga produktivitas, suplai, dan harga CPO serta biosolar B30 patut dipertanyakan, dengan adanya audit dari pihak BPK, CIC berharap akan menemukan sumber masalah kelangkaan yang terjadi selama ini,”ujar Wakil Ketua Umum CIC ini.

Sementara itu,hal senada yang disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP CIC Henny Wirna Ningsih menerangkan, bahwa masih ada serta banyak petani sawit yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan bantuan pembiayaan peremajaan sawit di daerah.

Permasalahan ini dikarenakan gara- gara mekanisme pembiayaan yang dinilai sangat birokratis dengan skema kredit usaha rakyat (KUR).

Serta dana Sawit hanya dinikmati oleh korporasi dan para pengusaha sawit saja,sementara petani sawit tidak dapat menikmati hal tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal CIC Henny Wirna Ningsih mengungkapkan,” Untuk itu CIC meminta dengan tegas agar pihak BPK segera melakukan audit terhadap BPDPKS dan menindak tegas jika ditemukan penyelewengan dana Sawit tersebut sesuai hukum yang berlaku,karena CIC yakin para mafia CPO,Minyak Goreng serta BMM masih berlindung dibalik “Baju Seragam”,hukum itu jangan Tumpul keatas,tapi tajam kebawah,”pungkas Henny Wirna Ningsih.

Dengan pungutan yang semakin besar di tengah naiknya harga ekspor CPO, pemerintah harus menempatkan BPDPKS selayaknya Bea Cukai, yang hanya menjadi subordinat Kementerian Keuangan.

(BURHANUDDIN/MULYADI)

Related posts