CIC Minta Jaksa Agung Waka Jagung Copot Kajari Yang Menyalagunakan Tugas

  • Whatsapp

MEDAN-KANALPK

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigastion Commiittee (CIC) meminta kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi agar segera mencopot Kajati sampai Kajari yang melakukan penyimpangan dalam jabatan untuk memulihkan Marwah Kejaksaan.

Seperti yang dilakukan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Amran dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Yusuf beberapa waktu lalu.

Ketua Umum CIC R.Bambang.SS menegaskan,CIC meminta pencopotan Kajari Karimun yang tidak melakukan fungsi tugasnya ini dalam rangka Pemberantasan korupsi sesuai Peraturan Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan RI,”Alasan pencopotan Kajari Karimun didasarkan atas penyalahan wewenang tugas dan jabatan yang melaggar Marwah Institusi kejaksaan .
Selain itu, maka dari itu CIC meminta Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung segera mencopot Kejari Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang selama ini dinilai telah menyalah gunakan jabatan terkait kasus kasus korupsi di Karimun,karena mutasi tersebut juga diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,”tegas R.Bambang.SS Ketua Umum CIC Minggu (19/12/2022) kepada awak media di Medan.

CIC berharap,Kejaksaan Agung mengambil sikap tegas terhadap Melinda.SH.MH Kejari Karimun agar segera mencopot jabatanya sebagai Kajari.

Ketua Umum CIC mengungkapkan,”Kajari Karimun Melinda.SH.MH telah banyak melakukan kesalahan,baik dari sisi jabatan mapun tentang menangani kasus kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepri,dimana setiap kasus korupsi selalu tunggal dan tidak ada orang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi,padahal sudah bukan rahasia umum lagi,banyak oknum pejabat di Karimun diduga melakukan korupsi secara berjamaah,termasuk keterlibatan Bupati Karimun hingga kini tidak pernah terjangkau oleh hukum maupun pihak Kajari Karimun,”tutur R.Bambang.SS.

CIC menilai,perbuatan Kajari Karimun Melinda.SH.MH tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu “pegawai negeri sipil wajib mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang resmi.

Adapun pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 huruf a dan pasal 4 huruf a Peraturan Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa yaitu “dalam melaksanakan tugas profesi, wajib mentaati hukum peraturan peraturan perundang-undangan undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku” serta “dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan pihak lain.

(BURHANUDDIN/SUNAR)

Related posts