CIC Minta Kapolri Usut Tentang BP Batam Terima Pemasukan dari Kapal Kegiatan Ilegal?

  • Whatsapp

BREAKING NEWS

JAKARTA-KANALPK

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigasi Commiittee (CIC) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera melakukan penyidikan serta bergerak cepat.

Tidak main-main dalam menangani perkara. Saksi-saksi terkait diamankannya kapal-kapal milik PT Jaticatur Niaga Trans oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam yang kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap para awak kapal, termasuk Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, Dendi Gustinandar beberapa waktu lalu,namun kasus ini diduga ada “Main Mata’ serta Kong kalikong.

Dari hasil investigasi CIC dilapangan, memang, ada tiga kapal yakni TB An Ding, TB An Rong, dan MT Tutuk diamankan karena beroperasi di wilayah perairan Indonesia dengan bendera asing serta tidak mendapat izin olah gerak.

Tapi pihak perusahaan mengklaim telah menyetor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke BP Batam ratusan hingga miliaran rupiah setiap bulannya.

Mereka mendapat pelayanan di pelabuhan BP Batam. Pertanyaannya kemudian, apakah pemasukan BP Batam itu juga ilegal?.

Menurut Wakil Ketua Umum CIC Dewi Mayang Sari menegaskan,” Masalah kasus kapal ini sudah jelas Ilegal dan diharapkan pihak penegak hukum segera melakukan penyidikan kasus tersebut yang kini ditangani pihak [PNBP] KSOP,”tegas Dewi MS Wakil Ketua Umum CIC kepada wartawan di Jakarta Rabu (20/4/2022) di Jakarta saat usai buber.

Dewi Mayang Sari memaparkan,sejak Juni 2021, berdasarkan PP 41, BP Batam jadi pengawas, pengendali, dan pengatur di sektor kepelabuhanan. Tetapi untuk faktor keselamatan dan keamanan, itu tetap menjadi ranah Kementerian Perhubungan, yaitu Syahbandar atau KSOP Batam,tambahnya.

Wakil Ketua Umum CIC mengungkapkan,”seluruh kapal yang akan memasuki daerah manapun di Indonesia, yang pertama kali dilakukan si agen atau dalam hal ini adalah PT Jaticatur harus mendaftar ke Inaport. “Setelah di Inaport oke, di situ ada semua list kapal, beratnya berapa, kapal itu namanya apa, panjangnya berapa, itu ada semua. Setelah melewati Inaport, kemudian dia masuk ke dalam sistem BP Batam B-SIMS, yang sudah kami operasikan sejak 2021. Artinya setelah dia masuk ke Inaport lalu B-SIMS, pasti ada laporannya,”ujar Dewi Mayang Sari.

Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal CIC Henny Wirna Ningsih mengungkapkan,”dalam laporan B-SIMS, TB An Ding adalah kapal tugboat yang membantu proses Ship to Ship (STS). Kapal itu masuk ke Batam sesuai dengan dokumen yang BP Batam miliki. Nomor notanya lengkap. Masuk ke Indonesia di pelabuhan asal dan tujuannya dari Singapura, dan saat masuk ke Batam membayar jasa labuh. Sehingga setelah masuk ke dalam sistem Inaport lalu ke B-SIMS, TB An Ding tercatat stand by atau berlabuh, kemudian juga melakukan kegiatan pandu masuk.Intinya kapal yang dimaksud, kegiatannya berlabuh dan itu tercatat di sistem kami,”tutur Wasekjen CIC.

Yang jelas menurut Waksekjen CIC,Data dari laporan pelabuhan PT Jaticatur Niaga Trans, untuk periode 2 Feburari sampai 6 Maret 2022, itu ada 32 kali kegiatan pemanduan keluar-masuk yang dilakukan terhadap kapal pengangkut elpiji (LPG). Total PNBP yang disetor adalah Rp942 juta. Masing-masing dari jasa pemanduan Rp400 juta, navigasi Rp221 juta, VTS Rp10 juta, pelabuhan Rp212 juta, dan nota loading Rp96 juta.TB An Ding sendiri diamankan oleh KSOP Khusus Batam lantaran melakukan alih muat barang (ship to ship) ke LNG Venus 7. Dari hasil keterangan nakhoda, kapal tersebut telah melakukan kegiatan olah gerak kapal serta penundaan tanpa izin sebanyak kurang lebih 43 (empat puluh tiga) kali.

Wakil Sekjen CIC Henny Wirna Ningsih, menuturkan,’TB An Ding sendiri diamankan oleh KSOP Khusus Batam lantaran melakukan alih muat barang (ship to ship) ke LNG Venus 7. Dari hasil keterangan nakhoda, kapal tersebut telah melakukan kegiatan olah gerak kapal serta penundaan tanpa izin sebanyak kurang lebih 43 (empat puluh tiga) kali,”ungkapnya.

CIC berharap agar kasus ini segera diusut tuntas oleh pihak penegak hukum, yakni pihak Kepolisian, dimana,dengan kasus yang tengah dialami PT Jaticatur Niaga Trans saat ini, perusahaan kapal maupun keagenan pun mengaku rugi puluhan miliar. Perusahaan juga dicap buruk oleh klien mereka di luar Indonesia. Dendi menyebut, bahwa kedua perusahaan tersebut sudah melakukan pertemuan dengan BP Batam selaku pembina investasi di Batam. Keduanya kemudian menyampaikan beberapa hal melalui surat resmi maupun lewat pertemuan terbatas, sampai saat ini pemilik perusahaan kapal maupun anak buah kapal belum ditahan,untuk itu Kapolri segera menyelidiki kasus ini,jangan hukum tumpul keatas tajam kebawah.

Laporan biaya pelabuhan yang disetorkan oleh PT Jaticatur Niaga Trans ke negara cukup mengejutkan. Rata-rata diakui Rp1 miliar per bulan. Tetapi, potensi negara merugi bisa berlipat lebih banyak. Perkiraan versi Utopis untuk satu bulan: di atas Rp2 miliar. Parahnya, bos dari perusahaan pelayaran itu mengklaim bahwa lembaga-lembaga yang berwenang justru sudah tahu bahwa ada pendapatan negara yang takbisa dibayarkan.

(JUPITER SEMBIRING/BURHANUDDIN)

Related posts