CIC Minta Kapolri,Kejagung dan KPK Menelisik Dugaan Sekdaprov Riau ada Konspirasi Dengan Oknum Pokja dengan Rekanan Atur Proyek

  • Whatsapp

JAKARTA-KANALPK

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Commiittee (CIC) meminta kepada pihak penegak hukum segera mengusut tuntas adanya “Korupsi Berjamaah” yang dilakukan oknum Sekdaprov Riau bersama panitia atau Pokjan dan beberapa rekanan kontraktor mengatur pemenangan tender di Riau. Dimana, Tim Pokja sudah sepakat untuk memenangkan salah satu perusahaan sebelum selesai kualifikasi.

Sementara proyek yang akan dimenangkan kepada salah satu rekanan,proyek tersebut adalah Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Baganiapiapi – Teluk Piyai (Kubu) DAK. Sumber.Dana : APBD RIAU TAHUN 2022. Pagu :Rp.29.831.834.065,00. Bowheer atau Pemilik proyek Dinas PUPR Riau.

CIC menilai,dalam penentuan pemenang proyek ini diduga kuat ada permainan ditingkat Pokja dalam paket rekonstruksi jalan Lintas Pesisir Teluk Piyai kabupaten Rokan Hilir, sehingga peserta nomor urut 1 sampai hari ini tidak mendapatkan undangan untuk verifikasi.Sementara,peserta lelang nomor urut 1 sudah memenuhi kriteria lelang dan didukung penuh oleh BUMN dalam proses pelaksanaan pekerjaan,sedangkan jadwal evaluasi dan pembuktian kualifikasi masih berlangsung s/d tanggal 13 April 2022 pukul 23.59 wib.

Ketua Umum CIC R.Bambang.SS menegaskan,”Jikaada kekurangan berkas administrasi PT yang mendapat nomor 1 secara administrasi hukum perusahaan nomor 1 masih memiliki waktu untuk melengkapi, tapi sepertinya ada pokja sudah melampaui kewenangan dan cenderung menyalahgunakan wewenangnya,untuk itu CIC meminta penegak hukum segera melakukan penyelidikan terhadap proyek tersebut,karena ada dugaan korupsi berjamaah,”tegas R.Bambang.SS kepada wartawan Selasa (12/04/2022) saat usai buka bersama media di Jakarta.

R.Bambang.SS menilai, pihak pokja tidak memberikan kesempatan untuk penbuktian dan klarifikasi dokumen. Padahal
Penawaran (PT Kemuning Yona Pratama) berada pada urutan 1 serta didukung penuh pelaksanaan pekerjaan oleh salah satu perusahaan plat merah atau BUMN,tambahnya.

CIC meminta dengan tegas kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,
Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Firli Bajuri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera melakukan penyidikan terhadap kasus proyek di Provinsi Riau yang melibatkan oknum Sekdaprov Riau dan Kepala biro yang diduga kuat kong kali kong dalam menentukan pemenang proyek ini.

Ketua Umum CIC,mengatakan,”minta aparat hukum masuk menelisik dugaan permainan pokja dengan rekanan ini. Jika pola seperti ini terus berlangsung, saya khawatir seluruh proyek proyek yang ada tidak akan bagus kualitas pekerjaannya karena sebagian nggaran sudah dibuang untuk kepentingan oknum pejabat di dinas bersangkutan,”ujarnya.

Yang jelas ada “Permainan Kotor”dimana indikasi oknum sekda danoknum kepala biro mengatur proyek untuk memenangkan rekanan atau kontraktor yang bermitra dengan mereka.

Seiring dengan kabar tersebut, CIC melakukan investigasi keterkaitan SF Hariyanto dalam kasus korupsi. Memang, nama SF Hariyanto pernah disebut dalam persidangan kasus korupsi di Dinas Pendapatan Daerah yang kini berubah nomenklatur menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

SF Hariyanto sempat menjabat sebagai Kepala Dispenda Riau pada periode 2015-2016 lalu. Kasus yang terjadi yakni dugaan korupsi uang pengganti (UP), ganti uang (GU) dan perjalanan dinas. Dalam perkara tersebut, telah dijatuhi hukuman terhadap dua terpidana yakni Deliana (mantan Sekretaris Bapenda Riau ) dan Deyu (mantan Kasubag Keuangan Bapenda).

Ketua Umum CIC R.Bambang.SS mengungkapkan,”terpidana Deyu dalam kasus tersebut yang mengungkap adanya keterkaitan SF Hariyanto dalam kasus tersebut. Deyu dalam persidangan membuka aliran dana korupsi tersebut yang dinikmati sejumlah orang, termasuk kalangan LSM dan wartawan,”pungkasnya.

Dalam daftar catatan Deyu, disebutkan nama-nama sejumlah anggota DPRD Riau yang menerima yakni Su sebanyak Rp50 juta, Ha, In dan Ai sebanyak Rp15 juta serta Il sebanyak Rp13 juta. Termasuk juga aliran uang kepada staf DPRD Do diduga menerima sebesar Rp 9 juta serta membayar pajak mobil anggota DPRD Riau Er sebesar Rp 12,9 juta.

Penggunaan uang korupsi juga diduga dipakai untuk sebuah lembaga hukum sebesar Rp 75 juta terkait kasus korupsi di Rohul. Termasuk untuk keperluan ke Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 131,7 juta.

Terpidana Deyu juga mencatat aliran uang untuk keperluan Kepala Dinas saat itu mencapai Rp 71 juta serta uang operasional SF Hariyanto ke Bali total Rp 50 juta.

Sementara itu,terpidana Deyu juga mencatat ada uang yang diserahkan berasal dari sisa uang kegiatan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 100 juta dan sisa uang kegiatan fisik Rp 50 juta termasuk uang pengembalian pengolahan data Rp 40 juta. Terhadap sisa uang kegiatan tersebut, Deyu mencatat kalau SF Hariyanto meminta agar digenapkan menjadi Rp 300 juta,pihak pengadilan tidak pernah melihat fakta fakta dalam persidangan.

(DEWI MS/HENNY WN)

Related posts