CIC Minta Kejagung Segera Usut Jaringan Mafia Bansos Covid-19 Raup Triliunan Rupiah

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Masalah Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat berdampak pandemi Covid-19, sengaja didesain sejak awal 2020 oleh para mafia.

Kelompok ini menggunakan jaringan kekuasaan, mereka mendorong agar program Bansos akibat pandemi Covid-19 menjadi kebijakan nyata, dengan dalih niat sosial.

Mulai dari elite di kementerian sosial hingga menteri bahkan petinggi partai diduga ikut menikmati lumbung anggaran bantuan sosial ini. Dan siapa saja yang terlibat,hingga kini para mafia bansos meraup triliunan rupiah dari megaproyek ini dengan dalih kemanusian.

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigastion Committee (CIC) menilai hingga kini belum semua kelompok mafia bansos terjerat hukum,hanya segelintir saja.

CIC menduga ada oknum lainnya yang terlibat dan harus diusut tuntas oleh Kejaksaan Agung. Apakah triliunan uang Bansos menjadi lumbung lintas partai?.

Program bantuan sosial ini,yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat terdampak Covid 19, diluncurkan berupa paket sembako.

Belum sepenuhnya kelar, program yang terdiri dari 14 tahap ini menjadi lumbung rezeki sejumlah oknum pejabat negara. Hal ini berawal ketika Kementerian Sosial pada April 2020 lalu, menetapkan mekanisme penunjukan langsung terhadap perusahaan penyedia paket bahan pokok, penyedia goodie bag, hingga jasa penyaluran bantuan untuk penerima manfaat.

R.Bambang.SS Ketua Umum CIC menuturkan,”Menteri Sosial non-aktif yang menjadi pemeran utama dalam kasus ini, Juliari Peter Batubara, membentuk tim khusus yang beranggotakan bawahannya sendiri, mereka antara lain Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin serta dua pejabat pembuat komitmen, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Dari upaya anak buahnya tersebut, jalan Juliari mendapat upeti Rp 10 ribu per paket Bansos terlaksana mulus,”ujar R.Bambang.SS kepada awak media Kamis (3/06/2021) di Jakarta.

R.Bambang.SS mengatakan,seperti diketahui,beberapa perusahaan yang ditunjuk langsung oleh Juliari menjadi rekanan program Bansos adalah PT Anomali Lumbung Artha, PT Famindo Meta Komunika, dan PT Integra Padma Mandiri.

Ketiganya memperoleh restu dari Politikus PDI Perjuangan Herman Herry untuk mengelola pengadaan Bansos melalui bendera PT Dwimukti Graha Elektrindo.

Sementars Herman pun disebut mendapat kuota bantuan sosial hingga 1 juta paket dalam setiap periode distribusi. Secara total, perusahaan yang terafiliasi dengan Herman memperoleh 7,6 juta paket bantuan sosial senilai Rp 2,1 triliun.

“Selain Herman, ada nama politikus PDI Perjuangan lain yang tersangkut kasus Bansos adalah Ihsan Yunus. Legislator asal Jambi yang sebelumnya duduk menjadi Wakil Ketua Komisi Sosial (Komisi VIII) DPR ini juga disebut memperoleh kuota Bansos yang angkanya mencapai 4,6 juta paket atau senilai Rp 1,4 triliun. Ihsan yang kini telah dirotasi menjadi anggota Komisi II DPR mengatur kuota miliknya lewat sejumlah perusahaan lewat adik kandung dan tangan kanannya Muhammad Rakyan Ikram dan Yogas, namun semua mereka masih bebas menghirup udara segar menikmati hasil raup dana bansos,”tegas Ketua Umum CIC R.Bambang.SS.

Keterlibatan kedua politikus PDI Perjuangan tersebut tidak lantas menegasikan bahwa anggota DPR yang lain tidak ikut campur dalam kasus korupsi Bansos. Jika tidak melibatkan pihak lain di luar partai, besar kemungkinan orang-orang yang masih dalam lingkup satu partai turut serta dalam perbuatan tersebut.

“Kalau KPK serius, menurut saya dua orang ini (Herman Herry dan Ihsan Yunus) hanya pembuka pintu, yang kemudian akan membuka secara terang benderang siapa sih sebenarnya yang terlibat,
“ungkapnya.

Kemarin Jaksa Agung, ST Burhanuddin melantik 30 anggota yang tergabung dalam Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum (Satgassus P3TPU) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada Rabu (2/6).

Hal senada diungkap Wakil Ketua Umum Jupitet Sembiring, meminta Tim Satgasus P3TPU Kejaksaan Agung segera melakukan penyidikan terhadap yang terlibat meraup dana bansos baik pusat maupun di daerah.Karena kelompok atau jaringan mafia bansos,biasanya berlindung dibalik “Seragam” untuk melakukan aksi mereka.

“CIC berharap para Satgassus P3TPU memiliki kepekaan terkait dengan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan masa kedaruratan saat ini,”tegas Jupiter Sembiring Waketum CIC.

Dia mengatakan selama masa pandemi ini, banyak kebijakan yang memberikan celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan kejahatan.

Contoh kasus pemalsuan surat hasil tes covid-19, atau saat Warga Negara India lolos tanpa proses karantina di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian, lanjutnya, seperti kasus penggunaan alat rapid antigen bekas di Bandara Kualanamu,dan kasus bansos di Kabupaten Lampung Tengah digunakan untuk pilkada salah satu calon bupati.

Terbaru adalah kasus jual beli vaksin ilegal di Medan yang melibatkan dokter dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

DPP CIC siap mendukung Satgasus P3TPU Kejagung untuk mengungkap siapa saja oknum pejabat yang terlibat,dan kemana aliran dana bansos yang mencapai triliunan rupiah.(Burhanuddin/ Joni)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60