CIC minta KPK menindak dugaan penyelewengan DJPL Dan Dana DKTM Kabupaten Bintan

  • Whatsapp
R.Bambang.SS Ketua Umum CIC
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigastion Commiittee (CIC) meminta kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti kasud dugaan korupsi penyelewengan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) dan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) yang dilakukan mantan bupati Bintan ANSAR AHMAD SE.MM, yang kini telah terpilih sebagai Gubernur Kepri.

Ketua Umum CIC R.Bambang.SS mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alamnya, bila kita lihat amanah yang tertuang dalam UU Nomor 33 yang artinya air, tanah, bumi, dan sumber daya alam lainnya dikuasai oleh negara untuk mensejahterkan rakyat.

Menurut R.Bambang.SS mengungkapkan,”
Berdasarkan hasil laporan BPK RI dan Supervisi KPK dapat diduga terjadinya penyelewengan Dana DJPL per 31 Maret 2017 sebesar Rp 122.601.935.070,88 tidak dapat diyakini, jumlah penarikan DJPL sebesar Rp 21.661.714.063,00 tidak dapat diyakini, jadi total keseluruhan yang tidak dapat diyakini sebesar Rp 144.273.649.133. sedangkan keterangan hasil supervise KPK sebesar Rp 168.050.000.000 belum dapat dipertanggungjawabkan,”tutur Ketua Umun CIC kepada www.kanalpk.com Jumat (23/04/2021) di Jakarta.

R.Bambang.SS menyayangkan hal ini,dimana dengan adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh Ansar Ahmad SE.MM
mantan Bupati Bintan yang kini menjadi Gubernur Kepulauan Riau (Kepri).

Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan pertambangan merupaka kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, oleh karena itu perlu adanya upaya pemerintah untuk meminimalisir kerusakan lingkungan, dan salah satu upaya tersebut dilakukan dengan cara mewajibkan perusahaan menyimpan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) dan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM), namun faktanya mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad melakukan penyelewengan dana DJPL dan DKTM.

Ketua Umum Corruption Investigastion Commiittee (CIC) R.Bambang.SS pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera untuk melakukan penyelidikan serta menindak tegas terhadap mantan Bupati Bintan, Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, SE., MM sesuai hukum yang berlaku,karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan negara.

“Terungkapnya hal ini berdasarkan Lampiran Surat Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Bintan (PD BPR Bintan) Nomor 113/PD-PD BPR Bintan/0317 tanggal 27 Maret 2017 kepada Bupati Bintan,”ujar R.Bambang.SS Ketum CIC.

Sejak tahun 2000 sampai 2017 sebanyak 58 perusahaan sudah beroperasi pada usaha penggalian pertambangan di Bintan.

Menurut R.Bambang.SS,
penitipan atau pembayaran DJPL itu adalah mutlak bagi perusahaan jika beroperasi dalam pengagalian tambang di Bintan, sementara yang sudah memeiliki IUP sebagaimana yang di amanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan SK Bupati Bintan Nomor 332/XI/2007 tentang Penetapan Besaran Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL).

Ansar Ahmad SE.MM Mantan Bupati Bintan

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

R.Bambang.SS Ketua Umum CIC minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyidikan terhadap mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad.SE.MM menelusuri kasus dana DJPL 45 perusahaan yang telah beroperasi di Bintan tersebut.(BURHANUDDIN/SHELLA)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60