CIC Negara Jangan Kalah Dengan Para Mafia Tanah

  • Whatsapp

JAKARTA-KANALPK

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigastion Commiittee (CIC) modus praktik mafia tanah di Indonesia seakan tak ada habisnya. Segala ruang nampaknya bisa dimanfaatkan untuk membajak hak tanah seseorang.

Modus operandi yang dilakukan para mafia tanah beragam cara, ada yang buat girik palsu. Semua tahu,bahwa tanah adat itu bukti kepemilikannya adalah girik. Girik ini bukti pembayaran pajak tanah dulu, tapi tahun 90-an, girik sempat tidak dipakai lagi sehingga ini tidak terkelola.

Girik yang tidak terkelola ini kemudian dimanfaatkan oleh mafia tanah. Caranya dengan mencari form girik yang sudah tidak terkelola yang ada di kantor pajak
,sehingga para mafia tanah memfaatkan hal tersebut.

CIC menilai sejumlah temuan pihak kepolisian, dimana terdapat form-nya asli. Tetapi keterangannya palsu, setelah itu, girik palsu ini digunakan untuk menggugat tanah seseorang oleh para mafia tanah dengan bekerjasama oknum BPN untuk melancarkan aksi mereka.

CIC menyoroti,ketika seseorang digugat oleh mafia tanah, kemenangan menjadi milik pembajak (Mafia Tanah), karena mereka punya dana serta jaringan yang kuat di BPN.

Ketua Umum CIC R.Bambang.SS menegaskan,”Mafia tanah itu adalah penjahat yang berlindung dibalik “Baju Seragam” dan menggunakan lahan tanah rakyat sebagai obyek kejahatan, maka dari itu Negara tidak boleh kalah dengan para mafia tanah, berbagai oknum terlibat dalam praktik mafia tanah. Mulai dari oknum BPN, oknum kepala desa, oknum notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oknum aparat penegak hukum, serta oknum pengadilan,”tegas R.Bambang.SS Rabu (15/12/2021) kepada wartawan di Jakarta.

CIC mengajak seluruh elemen yang ada untuk melakukan perang terhadap mafia tanah merupakan upaya sistematik karena tujuan akhirnya adalah kepastian hukum hak atas tanah.

CIC berharap,kejahatan di bidang pertanahan sedang mendapat perhatian khusus oleh berbagai pihak. Tidak hanya oleh masyarakat, pemberantasan kejahatan di bidang pertanahan juga menjadi prioritas bagi lembaga tertinggi negara, Presiden, dan DPR RI.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan aparat penegak hukum, yakni Kepolisian RI (Polri) maupun Kejaksaan Agung RI untuk memberantas praktik kejahatan pertanahan.

Contoh kasus mafia tanah di Pekanbaru yang melibatkan Walikota Pekanbaru Firdaus,yang sudah dilaporkan kesatgas mafia tanah Polri,namun hingga kini masih jalan ditempat.

R.Bambang.SS mengungkapkan,”Pemerintah harus serius memerangi mafia tanah, dengan dukungan dari, Polri,Kejagung, DPR RI serta KPK RI, kita harus memerangi mafia tanah, sehingga keadilan di bidang hukum dan pertanahan semakin membaik, dimasa yang akan datang,” ungkap Ketua Umum CIC.

Corruption Investigastion Commiittee (CIC) mengungkapkan banyak kasus mafia tanah terkait dengan tindak pidana korupsi, yang menyangkut aset negara, aset BUMN, serta yang melibatkan aparat pemerintah (ASN) dengan bekerja sama oleh oknum tertentu.

R.Bambang.SS mengungkap bahwa ada oknum dari BPN yang terlibat praktik mafia tanah, tetapi sudah diambil tindakan untuk oknum yang terbukti melakukan praktik mafia tanah,salah satunya mantan Kanwil BPN DKI Jaya,yang sudah menjadi tersangka kini bebas masalah tanah di Cakung, ini jelas hukum masih belum tegas.

CIC meyakini bahwa tidak mungkin ada mafia tanah jika tidak ada kerja sama dengan ‘orang dalam’. Berikutnya, sertipikat tanah yang sudah terbit akan diperkarakan di pengadilan. Oleh karena itu, perlu pembenahan terhadap oknum-
oknum para penegak hukum.

“Jadi ada dua hal, sebelum terbit sertipikat, pembenahan dilakukan di internal Kementerian ATR/BPN. Lalu, setelah terbit sertipikat tanah dan ada masalah maka akan terjadi sengketa hukum ataupun konflik hukum sehingga perlu pembenahan sumber daya manusia dari penegak hukum itu sendiri,”ujar R.Bambang.SS.

Menurut Ketua Umum CIC R.Bambang.SS pembentukan satgas pemberantasan mafia tanah juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.
,”mengatakan bahwa Jaksa Agung akan menindak tegas bagi oknum kejaksaan yang menjadi ‘backing’ atau turut serta menjadi bagian penyertaan yang sempurna dari mafia tanah,”paparnya.

Mafia tanah tidak bergerak sendiri karena ada peran yang sudah terstruktur dan terencana dibalik “Baju Seragam”.

Komitmen memberan
tas mafia tanah juga harus dilakukan seluruh elemen yang ada,baik dari Polri,TNI,Kejaksaan,KPK,Pemerintah, LSM dan masyarakat,
sehingg tidak ada ruang bagi para mafia tanah untuk melakukan aksinya.Dan Negara tidak boleh kalah atas mafia tanah.

(BURHANUDDIN/ JUPITER SEMBIRING)

Related posts