Dewan Pers : Kapolri Lebih Hati-hati Tentang Aturan Pers

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Kebebasan pers merupakan tolak ukur dalam fungsi melakukan tugas sosial kontrol, pers bukan merupakan musuh yang harus dibatasi dalam peliputan.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan 11 poin larangan terhadap peliputan media,namun hal tersebut banyak mendapat kritikan dari berbagai lembaga.

Sementara,Dewan Pers mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta maaf dan mencabut telegram soal peliputan media internal Polri.

Surat telegram Kapolri yang mengatur tayangan peliputan media internal Polri menuai kontroversi. Surat bernomor ST/750/IV/HUM/3.4.5/2021 tertanggal 5 April 2021 itu berisi, di antaranya, perintah agar media tak menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Poin ini pun menuai kritik publik lantaran dianggap hendak membatasi media massa. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mencabut surat telegram tersebut.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan niat awal menerbitkan surat telegram tersebut agar seluruh anak buahnya tidak arogan ketika menjalankan tugas.

Sebelumnya, beberapa telegram yang dikeluarkan Kapolri juga menuai kritik publik. Berikut beberapa di antaranya.

  1. Telegram tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Pejabat Negara

Surat telegram yang diterbitkan pada 4 April 2020 ini berisi tentang penanganan penyebar hoaks dan penghina presiden saat pandemi virus Corona atau Covid-19.

Surat Telegram itu ditandatangani Listyo Sigit saat menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Dalam suratnya, Listyo memerintahkan jajarannya melaksanakan patroli siber memantau hoaks tentang Covid-19, hoaks tentang kebijakan pemerintah, serta penghinaan kepada penguasa atau presiden dan pejabat pemerintah. Polisi mengancam akan menjerat penghina presiden dengan Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Telegram tersebut dikritik kalangan masyarakat sipil karena dianggap akan mengancam kebebasan berekspresi dan beraspirasi masyarakat. “Telegram itu membuat demokrasi Indonesia semakin cacat,” kata cendekiawan muslim Azyumardi Azra.

  1. Telegram tentang Larangan Aksi Tolak RUU Cipta Kerja

Dalam telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020, Kapolri menginstruksikan beberapa hal untuk jajarannya soal rencana aksi unjuk rasa dan mogok nasional kelompok buruh dan masyarakat sipil lainnya menolak RUU Cipta Kerja.

Beberapa instruksi di antaranya melaksanakan giat fungsi intelijen dan deteksi dini; mencegah, meredam, dan mengalihkan aksi unjuk rasa dengan dalih mencegah penyebaran Covid-19; patroli siber pada media sosial dan manajemen media untuk membangun opini publik yang tak setuju dengan aksi unjuk rasa di tengah pandemi.

Kemudian kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah; secara tegas tak memberikan izin kegiatan baik unjuk rasa maupun izin keramaian lainnya; melakukan upaya di hulu atau titik awal sebelum berkumpulnya massa; dan penegakan hukum menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Diharapkan kepada seluruh lembaga pemerintahan,baik lembaga penegak hukum agar berhat hati dalam menerbitkan aturan tentang pers,karena pers bukan musuh,melainkan mitra kerja seluruh unsur yang ada.(SHELLA/JEN KELIKY)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60