DPP CIC Menilai, Konsep Mencetak Sawah?

  • Whatsapp
banner 468x60
Ketua Umum CIC R.Bambang.SS

JAKARTA-KANALPK

Dewan Pimpinan Pusat Cooruption Investigastion Commiittee (DPP CIC) menjadi salah satu pihak yang mengkritik rencana pemerintah mencetak sawah dengan menggandeng TNI AD sebagai rekanan utama.

Penunjukan militer dalam proyek pangan dinilai tidak tepat karena bukan ranah dan wewenang tentara selain perang.

“Menggandeng TNI, secara teori good governance itu tidak tepat. Pencetakan sawah dan proses penunjukan lokasinya harus diawasi publik. Bukan menggunakan cara-cara sentralistik dan melibatkan TNI,” ujar R.Bambang.SS Ketua Umum CIC kepada wartawan (27/05/2021) di Jakarta.

R.Bambang.SS menegaskan,implementasi di lapangan yang membuat program cetak sawah ini tidak membuahkan hasil maksimal seperti yang direncanakan.

Kementan harusnya menggandeng institusi yang lebih kredibel di bidang pertanian dan lebih banyak melibatkan petani lokal.

“Secara prinsip, program cetak sawah dibutuhkan karena angka konversi sawah kita itu tinggi. Ada kebutuhan, namun cara pengerjaan, siapa yang mengerjakan, dan peruntukan pengerjaannya itu yang kami kritisi,”tegasnya.

DPP CIC,temuan BPK yang selalu muncul setiap tahun terkait proyek cetak sawah tersebut. CIC dan koalisi besar pemerhati pertanian sudah memperingatkan jauh-jauh hari tentang potensi kegagalan program cetak sawah karena mengesampingkan aspek keterlibatan masyarakat lokal.

“Walaupun tidak ada temuan BPK, dalam arti semua pengerjaannya dijalankan dengan baik, pasti secara hasil tidak maksimal. Mentan harusnya paham, bahwa mencetak sawah itu bukan sekedar proyek, tapi juga harus memperhatikan kultur masyarakat setempat. Apakah lokasi tersebut sudah terbiasa dengan metode pertanian basah? Kan belum tentu,” ungkap Ketua Umum CIC R.Bambang.SS.

R.Bambang.SS menuturkan,pemerintah seolah tidak belajar dari kegagalan program cetak sawah yang sudah dilakukan sejak Orde Baru. Yang sering kali salah, proses pencetakan sawah cenderung mengesampingkan aspek akademik. Banyak lokasi cetak sawah yang minim unsur hara, misalnya di lahan gambut.

“Sering kali kebijakan-kebijakan semacam ini hanya menyelamatkan kontraktor pembangunan sawah. Hanya bersifat proyek. Yang untung itu perusahaan. Tidak integratif dengan masyarakat lokal,” ucapnya.

Jika benar-benar ingin membangun kemandirian pangan, pemerintah perlu menyelesaikan masalah dari hulu sampai hilir. Sektor pertanian di Indonesia memiliki masalah serius mulai dari kepemilikan lahan, proses penggarapan, hingga pasca panen.

“Lahan harus diprioritaskan untuk petani. Proses produksi harus didukung, secara benih, pupuk, dan teknologi. Harus ada jaminan pasar. Petani itu rasional, kalau intensif yang mereka terima besar, mereka akan meningkatkan produksi. Jadi, kuncinya harus mereorientasi pembangunan pertanian kita untuk petani. Selama ini hanya mengatasnamakan petani, padahal bukan untuk petani.”kata Ketum CIC.

CIC,meminta kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan pihak penegak hukum untuk segera melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai kasus cetak sawah.

Menurut R.Bambang.SS,program yang digagas oleh Presiden Jokowi tersebut mendapatkan catatan merah dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ia juga mendesak pada KPK untuk lebih aktif untuk menyikapi program cetak sawah tersebut.

“Perlu untuk terus ditelusuri (program cetak sawah), temuan BPK-nya sudah ada dan sebaiknya harus dilakukan penyidikan lebih lanjut,” katanya.

R.Bambang.SS,menyebut pemerintah perlu belajar dari terjadinya kerugian besar pada terjadinya Karhutla pada 2015 mencapai Rp221 triliun sementara kerugian Karhutla pada 2019 mencapai Rp73 triliun. Kerugian tersebut di luar penghitungan kerugian sektor kesehatan, pendidikan, kehilangan plasma nutfah, emisi karbon dan lainnya.

Pencetakan sawah di lahan gambut, tidak sesuai dengan sejumlah aturan yang sudah ditetapkan antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Peraturan Presiden (Perpres) No 1 tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Restorasi Gambut dalam rangka pemulihan ekosistem lahan gambut dan Instruksi Presiden No 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Selain tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah sendiri, pencetakan sawah di lahan gambut akan menghambat pencapaian komitmen internasional Indonesia terkait dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030 sebagai bagian dari “Paris Agreement” yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia.

Terlepas dari catatan merah BPK terhadap program cetak sawah,meminta pemerintah belajar dari program cetak sawah sebelumnya.

“Setelah rapor merah BPK soal program cetak sawah beberapa tahun lalu. Jangan sampai rencana pencetakan sawah di lahan gambut menimbulkan permasalahan baru. Kita berkewajiban mengingatkan pemerintah, jangan sampai kegagalan pencetakan sawah di lahan gambut di masa lalu terulang kembali,” tuturnya.

Menurut R.Bambang.SS, salah satu persoalan pertanian di Indonesia yaitu pemanfaatan lahan yang kurang optimal. Di Indonesia ada banyak sekali lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Pemanfaatan lahan tidur akan lebih efektif dibandingkan dengan mencetak sawah baru.

Cetak SawahK

Hal senada dingkapkan Wakil Ketua Umum CIC Jupiter Sembiring,Proyek Bermasalah, Penegakan Hukum Loyo?.

Jupiter Sembiring,mengatakan kalau dalam hal ini KPK masih melakukan pengumpulan data untuk mengusut dugaan korupsi cetak sawah. Hal tersebut, menyikapi catatan merah dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2015 hingga 2017 terkait program tersebut.

“Dalam kasus ini KPK segera mempelajari terkait kasus ini,” kata Jupiter Sembiring.

Meski begitu, nyatanya pada 2018 BPK mendalami kajian tersebut. Anggota I BPK Agung Firman Sampurna mengatakan bahwa pihaknya sedang mendalami masalah cetak sawah karena ada potensi kerugian dari anggaran yang digunakan negara. Adapun anggaran yang digelontorkan untuk program ini terbilang cukup fantastis. Anggaran program cetak sawah dalam APBN pada 2017 mencapai Rp 1,18 triliun untuk 72.033 hektare. Adapun, pagu anggaran cetak sawah 2016 Rp 2,06 triliun untuk 129.096 hektare.(JONI/BURHANUDDIN)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60