DPP CIC Minta Polri,Kejagung Dan KPK,Usut Jaringan Mafia Tanah Di BPN

  • Whatsapp
banner 468x60
R.Bambang.SS Ketum CIC

JAKARTA-KANALPK

Jaringan “Mafia Tanah” hal ini bukan lagi rahasia umun,bahkan hingga saat ini modus operandi mafia ranah banyak melubatkan oknum BPN dan masyarakat menjadi korban.

Di era kedua kepemimpinan Joko Widodo, pemerintah bertekad memberantas mafia tanah. Melakukan reformasi regulasi dan langsung membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Tanah.

Menurut R.Bambang.SS Ketua Umum Corruption Investigastion Commiitter (CIC),banyak konflik lahan terjadi karena adanya campur tangan mafia tanah yang berujung menghambat proses pembangunan. Namun kenyataaanya, program dan kebijakan itu belum banyak dirasakan manfaatnya.

Hingga ratusan masalah tanah dari Sabang-Merauke yang diduga melibatkan mafia tanah dan beberapa oknum pejabat seperti BPN di tingkat pusat hingga daerah. Lantas apa upaya memotong jaringan mafia tanah di tubuh lembaga pertanahan?.

R.Bambang.SS Ketua Umum CIC menuturkan,berniat ingin membersihkan jaringan mafia tanah, namun sebagai lembaga pengawas dan pengatur pertanahan BPN, juga dinilai beberapa pihak ikut bermain menambah kisruh konflik lahan dengan nilai ratusan triliun rupiah.

“Kata mafia memiliki makna sekumpulan penjahat yang bergerak secara terselubung. Pekerjaannya biasanya mencari keuntungan dengan jalan ilegal. Di bidang pertanahan, mafia sudah menjadi sebuah profesi sampingan bagi para oknum yang gemar mencari keuntungan dengan cara merampok lewat lembaga resmi milik negara,”tegas R.Bambang.SS kepada www.kanalpk.com Sabtu (29/05/2021) di Jakarta.

R.Bambang.SS menastikan,sejuta akal bulus mafia tanah dapat dengan mudah menyerobot lahan milik siapapun. Kasus perampasan tanah milik keluarga mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal hanyalah salah satu contoh kecil.

Buktinya,pihak Kepolisian hanya butuh waktu kurang lebih sebulan untuk menetapkan siapa saja tersangkanya.

Di luar itu, kasus perampasan tanah yang berlangsung selama puluhan tahun juga ada terjadi.

Robert Sudjasmin adalah contoh korban mafia tanah yang kokoh berjuang melawan kejahatan ini selama lebih 30 tahun.

R.Bambang.SS mengungkapkan,di Jakarta, kabar tentang keberadaan jaringan mafia tanah tengah santer diberitakan.Belakangan mereka mengincar rumah mewah dengan pemilik berusia lanjut atau properti yang hendak dijual ahli waris.Kasus perampasan tanah Robert menunjukkan mafia sudah bekerja sejak era orde baru. Kawasan bisnis strategis seperti Kelapa Gading, Jakarta Utara lokasi di mana lahan milik Robert raib merupakan target yang digemari para mafia tanah.

Diketahui bahwa mafia tanah, terlebih di kota-kota besar seperti Jakarta, banyak melibatkan pihak dari kalangan pengusaha dan lembaga negara guna memuluskan praktek lancung ini. Mereka biasanya terdiri dari pemodal, broker, notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT), pengadilan hingga pegawai di pemerintahan daerah hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kelompok mafia biasanya akan memalsukan berbagai dokumen, antara lain sertifikat tanah, akta-akta terkait jual beli, hingga kartu identitas pemilik untuk mencaplok sebuah lahan,”ungkap Ketua Umum CIC R.Bambang.SS.

R.Bambang.SS mengatakan,salah satu contoh kasus yang menjadi korban mafia tanah,yakni Robert Sudjasmin sudah lama berurusan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk berupaya mencari penyelesaian kasus tanahnya yang dirampas PT Summarecon Agung Tbk sejak tahun 1990. Alih-alih mendapatkan pertolongan, ia mengaku dipersulit oleh BPN, termasuk oleh pejabat Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Agus Widjayanto.

Bahkan R.Bambang.SS menuding adanya pola sistematis di tubuh BPN yang menyulitkan orang-orang ingin mendapatkan kembali hak atas tanahnya yang diambil paksa.

CIC menilai, Agus Widjayanto sebagai pejabat di bidang masalah sengketa dan konflik yang mengulur-ulur waktu penyelesaian. Bahkan , Agus kerap mengalihkan penyelesaian kasus tanah ke ranah pengadilan. Alasannya, pihak Summarecon telah memperkarakan konflik tanah dengan cara menggugat Robert ke pengadilan. Modus seperti ini memungkinkan BPN untuk tidak melanjutkan penanganan kasus dan mempersilakan korban dengan lawannya menyelesaikan perkara tanah di pengadilan.

Lebih lanjut R.Bambang.SS,menjelaskan, jaringan mafia diduga sudah mengatur beberapa jurus agar tanah yang menjadi incaran dapat berhasil dikuasai. Menurutnya BPN pusat, hingga daerah dibuat tak berdaya karena kuatnya jaringan mafia.

“Padahal warkah ada di tangan Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, kenapa mesti ke pengadilan? Kalau ada dua data (kepemilikan tanah) yang sama, buka data saja kan beres. Tinggal buka laci orang dikantongi dia semua kok datanya,” pungkas R.Bambang.SS Ketua Umum CIC.

Hal inilah yang membuat peluang munculnya mafia di BPN terbuka. Ketimbang membela korban, mafia tanah lebih memilih mengabulkan klaim kepemilikan tanah oleh pengembang meski dokumen yang dimiliki itu palsu,untuk itu DPP CIC meminta pihak yang berkompeten,seperti Polri,Kejagung dan KPK segera menyidik dan memberantas para mafia tanah dan menyeret kepenjara mafia tanah.(BURHANUDDIN/MULYADI/JEN KALIKY)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60