Gusmin Tuarita Dan Siswidodo, Akhirnya Ditahan KPK

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Akhirnya pihak KPK menahan dua pejabat yakni Gusmin Tuarita pejabat Inspektur Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Siswidodo , Kabid Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur.

Kedua jadi tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejak November 2019.

Menurut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, para tersangka ditahan masing-masing selama 20 hari kedepan terhitung sejak 24 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021.

Lili mengatakan,”Gusmin ” ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sedangkan Siswidodo di Rutan KPK Cabang Pomda Jaya Guntur,” kata Lili di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (24/3/2021)kemarin kepada wartawan.

Lili mengatakan, dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa 120 orang saksi terdiri dari pihak BPN dan pihak-pihak lainnya.

Sementara itu, Gusmin dan Siswidodo yang telah resmi mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK enggan bersuara.

Adapun konstruksi perkaranya, Gusmin Tuarita saat menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat dan saat menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Timur diduga memiliki kewenangan dalam pemberian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2013 dan mulai berlaku satu bulan sejak tanggal ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Gusmin bersama-sama dengan Siswidodo diduga menyetujui pemberian Hak Guna Usaha (HGU) bagi para pemohon dengan membentuk kepanitian khusus yang salah satu tugasnya menerbitkan surat rekomendasi pemberian HGU kepada kantor pusat BPN RI untuk luasan yang menjadi wewenang Kepala BPN RI.

Penerimaan sejumlah uang tersebut kemudian diduga disetorkan oleh Gusmin ke beberapa rekening bank atas nama pribadi miliknya dan anggota keluarga yang jumlahnya sekira Rp27 miliar.

Selain itu, Siswidodo diduga juga telah menerima bagian tersendiri dalam bentuk uang tunai dari para pemohon hak atas tanah yang di kumpulkan melalui salah satu stafnya.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar

Kumpulan uang tersebut digunakan sebagai uang operasional tidak resmi pada Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat (sebagai tambahan honor Panitia B).

Adapun penerimaan oleh Siswidodo berjumlah sekitar Rp23 miliar.

Atas penerimaan sejumlah uang tersebut oleh Gusmin dan Siswidodo menggunakan beberapa rekening atas nama sendiri, menggunakan rekening atas nama orang lain, dan untuk penyetoran selain dilakukan sendiri juga meminta bantuan orang lain yang selanjutnya digunakan untuk pembelian berbagai aset bergerak maupun tidak bergerak, serta untuk investasi lainnya.

Atas perbuatannya, dua tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 2 ayat (1) serta pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Burhanuddin)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60