Harun Masiku Segera Menyerahkan Diri, Sebelum KPK Menangkap

  • Whatsapp
Sang Buronan Harun Masiku
banner 468x60

JALARTA-KANALPK

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus memburu buronan seperti Eks Caleg PDI Perjuangan Harus Masiku dalam kasus suap PAW anggota DPR RI tahun 2019-2024. Harun diketahui telah menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu kini sudah divonis di pengadilan tingkat pertama.

Sementara KPK meminta yang masih menghirup udara bebas agar segera menyerahkan diri.

Hal ini disampaikan pihak Deputi Penindakan KPK, Karyoto menyusul penangkapan buronan pemilik PT. Borneo Lumbung Energi, Samin Tan. Samin Tan merupakan salah satu buronan KPK yang masuk Daftar Pencarian Orang sejak April 2020.

“Saya mengimbau kepada para DPO lain (termasuk Harun Masiku) yang masih belum tertangkap saya mohon untuk bisa menyerahkan diri,” kata Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/4/2021) kepada wartawan.

Ironisnya,terpidana Wahyu menerima suap dari dua perantara Harun, yakni kader PDI Perjuangan Agustiani dan Saiful Bahri. Keduanya kini juga sudah divonis pengadilan.

Kemudian, Izil Azhar masuk DPO KPK dalam kasus perkara suap proyek bersama mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Kekinian, Irwandi pun sudah selesai menjalani hukuman penjara.

Surya Darmadi owner PT Darmex atau PT Duta Palma Group. Ia masuk DPO KPK setelah terjerat kasus suap terkait pengajuan Revisi alih Fungsi Hutan di provinsi Riau tahun 2014. Surya Darmadi masuk DPO KPK sejak tahun 9 Agustus 2019.

Terakhir, Kirana Kotama selaku agen eksklusif PT. PAL Persero. Ia masuk dalam daftar pencarian orang oleh KPK lantaran teribat kasus suap pengadaan kapal SSV untuk pemerintah Filipina tahun 2014 sampai 2017. Ia sudah masuk DPO KPK sejak 15 Juni 2017.

Karyoto pun berharap masyarakat terus memberikan informasi kepada KPK ataupun kantor kepolisian terdekat bila mengetahui keberadaan para DPO ini. Lantaran, lembaga antirasuah juga bekerjasama dengan kepolisian untuk terus mengejar para buronan koruptor ini.

Sekaligus, kata Karyoto, masyarakat dapat menginformasikan kepada KPK melalui call center 198 atau nomor telp 021 2557 8300.

“Dukungan bahkan peran serta aktif seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting bagi KPK,termasuk rekan media,” kata Karyoto.

Eni yang kini sudah menjadi terpidana dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1, diduga menyanggupi permintaan Samin Tan. Eni juga disebut meminta uang Rp 5 miliar kepada Samin untuk membantu biaya kampanye suaminya di Temanggung, Jawa Tengah.

Polemik ini berawal dari keberangkatan Harun Masiku ke Singapura, tapi kemudian sempat tak terdeteksi kepulangannya ke Indonesia. Hal ini memicu polemik sebab Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Senin, 6 Januari 2020,Harun Masiku tercatat pergi dari Indonesia menuju Singapura. Imigrasi mendapat catatan perlintasannya.

Selasa, 7 Januari 2020, Harun Masiku kembali ke Indonesia. Namun, data perlintasan itu sempat tak tercatat. (Belakangan, Imigrasi memperbaharui data perlintasan Harun Masiku).

Kamis, 9 Januari 2020, pihak KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka bersama eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks caleg PDIP sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina; dan swasta yang juga eks caleg PDIP, Saeful Bahri.

Harun Masiku diduga menyuap Wahyu senilai Rp 400 juta melalui Saeful Bahri dan Agustiani Tio. Suap itu agar Harun menggantikan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI dalam mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Ketiga tersangka di antaranya telah ditahan. Sementara, Harun Masiku tak termasuk yang terjaring OTT. Saat itu, KPK meminta Harun Masiku agar menyerahkan diri.

Senin, 20 Januari 2020, Ketua KPK Firli Bahuri, menyatakan Harun Masiku telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun tak disebut sejak kapan Harun Masiku menjadi DPO.(R.BAMBANG.SS)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60