Info Buat Kejagung, Kejati Lampung Lamban Tindak Lanjuti Pengaduan Masyarakat

  • Whatsapp
R.Bambang.SS Ketum CIC
banner 468x60
JAKARTA-KANALPK

Ketua Umum CIC (Corruption Investigastion Commiittee) R.Bambang.SS menilai Kejaksaan Tinggi Lampung lamban dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait korupsi penyimpangan Dana BOS Afirmasi di Dinas Pendidikan Lampung Tengah Provinsi Lampung tahun anggaran 2020, yang di duduga terjadi banyak markup.

Dana BOS Afirmasi Lampung Tengah sebesar 13, 5 miliar, seharusnya dipertuntukan bagi siswa dari keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kepeluan proses pembelajaran daring selama masa pamdemi covid 19.

“Saya yakin banyak terjadi penggelembungan dana untuk pengadaan kebutuhan sekolah melalui BOS Afirmasi, kalau kita mau buka penggunaan dananya pasti akan muncul semua,”kata R.Bambang.SS keterangan Pers kepada Kanalpk (15/03/2021) di Jakarta.

Adapun dana tersebut menurut Ketua Umum CIC,seharus di manfaatkan untuk pengadaan barang kaperluan keperluan siswa tidak mampu membelinya diantaranya berupa note books, komputer atau keperluan pendukung pembelajaran lainnya selama proses pembelajaran daring dimasa pandemi covid 19.

“Sekolah harus membelanjakan dana bos afiemasi sesuai kebutuhan siswa untuk mendukung pembelajaran daring, artinya kepala sekolah belanja barang utk di gunakan oleh siwa bukan dimanfaatkan oleh sekolah,” kata R.Bambang.SS Ketum CIC .

Kantor Kejati Lampung, Jl. WR Monginsidi No.226, Talang, Kec. TBS, Kota Bandar Lampung.

Memang dalam pembelanajaan dana bos afirmasi dilakukan oleh kepala sekolah tapi tentu atas sepengetahuan kepala Dinas Pendidikan, jika dalam perjalanan terjadi dungaan markup yang dilaporkan oleh masyarakat maka aparat penegak hukum jangan hanya melakukan pemeriksaan kepada kepala sekolah saja, tapi selayaknya pemeriksaan juga dilakukan kepada kepala dinas, karena semua kebijakan bermuara pada kepala dinas pendidikan.

Ia juga menghendaki keseriusan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan mark up yang di laporkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung.

” Karena uang tersebut untuk keberlangsungan pendidikan maka Kejati Lampung harus memeriksa secara tuntas pengaduan masyarakat, kepada Jamwas Kejaksaan Agung agar ikut mengawasi kinerja Kejati Lampung,” tandas R.Bambang.SS.

Terkait dengan dugan markup tersebut, hingga berita ini di unggah Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah Syarif Kusen belum bisa di konfirmasi.

Untuk itu,agar pihak Kejaksaan Agung RI (Kejagung) segera menindak jajarannya tidak bekerja secara profesional,serta tidak mengedepankan penegakan hukum di daerah,termasuk yang terjadi di Kejati Lampung selalu mandek dalam mengungkap kasus korupsi di Lampung.”Tumpul Keatas,Tajam Kebawah.(Mulyadi/Burhanudin)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60