Kapolri Segera Tindak Tegas Mafia Tanah

  • Whatsapp
banner 468x60
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA-KANALPK

Dalam pengusutan kasus mafia tanah, Satuan Tugas Mafia Tanah Polri menyebut kini tengah menyelesaikan 37 kasus yang menjadi target penyelesaian di program kerja 100 hari Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sengketa Lahan tanah dengan SHM-139/Pegangsaan II terus menjadi bola panas antara Robert Sudjasmin dan PT Summarecon Agung Tbk (PT SA).

Keduanya sampai saat ini saling klaim sebagai pemilik sah atas tanah tersebut.

Robert mengaku sudah membeli tanah itu kepada Kementerian Keuangan melalui proses lelang tahun 1990, sementara PT SA juga memiliki dokumen Hak Guna Bangunan dan mengaku sudah membeli tanah tersebut sebelum proses lelang sehingga merasa berhak mendirikan beberapa ruko dan bangunan permanen di atasnya.

Pada awal-awal konflik terjadi, sebetulnya sudah ada beberapa keputusan yang lebih berpihak kepada Robert Sudjasmin. Misalnya surat keputusan dari Wali Kota Jakarta Utara R. Moeljadi pada 4 Januari 1991. Surat tersebut ditujukan kepada PT SA agar segera menghentikan pembangunan karena proses penyelesain konflik masih berlangsung.

“Sehubungan adanya permasalahan di atas tanah Sertifikat H.M No.139/Pegangsaan II Kecamatan Koja a/n. Robert Sudjasmin. Sesuai hasil rapat Koordinasi antar instansi terkait tingkat wilayah Jakarta Utara tanggal 6 Desember 1990 peninjauan lokasi tanggal 10 10 Desember 1990 dan undang-undang Walikota Jakarta Utara tanggal 26 Desember 1990 kepada PT Summarecon Agung yang dihadiri oleh saudara Herman.”ujarnya.

Dimana pada tanggal 26 desember 1990 PT SA diminta menghentikan kegiatan pembangunan di atas tanah sertifikat HM No. 139/Pegangsaan II.

Namun berdasarkan pemantauan di lapangan, masih diadakan terus kegiatan pembangunan pada sebagian tanah sertifikat HM No. 139/Pegangsaan II oleh PT SA.

Sebelum adanya penyelesaian masalah tanah sertifikat HM No.139/Pegangsaan II dan untuk mencegah berkembangnya permasalahan di lapangan, diminta kepada saudara agar menghentikan kegiatan pembangunan dalam waktu 1×24 jam (1 hari) setelah menerima surat ini.

Surat serupa juga pernah dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Seorjadi Soedirdja pada tanggal 2 Oktober 1997 tentang perbaikan SIPPT No. 01805/IV/1985 a.n PT. Summarecon Agung.

PT. Summarecon Agung sampai saat ini belum dapat membebaskan tanah SHM No. 139/kelurahan Pegangsaan dua dari pemegang hak, maka bersama ini SIPPT No. 01805/IV/1985 tanggal 29 April 1985 atas nama PT. Summarecon Agung diadakan perbaikan (revisi) yakni tanah SHM No. 139/Kel. Pegangsaan Dua tidak termasuk atau dikeluarkan dari SIPPT Nomor 01805/IV/1985 atas nama PT. Summarecon Agung, sehingga pemegang Hak tidak dirugikan.

Pihak Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Rahayu Puspasari, mengatakan, permasalahan tersebut saat ini berada dalam pengawasan pengawasan Dirjen Kekayaan Negara.

“Nanti saja habis lebaran, saat ini sudah libur mohon maaf. Terkait dengan masalah ini mungkin nanti bisa kami arahkan ke bagian sengketa konflik & perkara,” kata Kabag Humas Kementerian ATR/BPN Indra Gunawan.

Kepala Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kemenkopolhukam Brigjen Pol Bambang P mengatakan saat ini memang kerap ditemukan kasus tumpang tindih kepemilikan lahan dalam satu bidang tanah yang dikeluarkan lembaga resmi, yakni BPN. Namun dia yakin, salah satu surat tersebut pasti didapatkan dengan cara-cara yang tidak sah. Karena itu, proses penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cara pengusutan data awal dari tingkat kelurahan.

“Sebetulnya penyelesaiannya mudah. Di BPN kan ada warkah. Produk BPN harus ditarik ke belakang, memeriksa riwayat kepemilikan tanah, dokumen sampai di tingkat desa, kelurahan. Kalau di desa ada patok D, pasti ketemu pemilik tanah yang sah,” kata Bambang kepada wartawan.

Bambang menjelaskan bahwa pemalsuan salah satu surat tersebut pasti diperoleh saat pengajuan sertifikat. Namun jika bekerja dengan nurani, pasti akan mudah mengetahui siapa yang berhak atas tanah dengan dua surat kepemilikan.

Kalau ingin mengungkap kebenaran, pasti ketemu siapa sebenarnya yang berhak atas tanah dengan surat tumpang tindih itu,” ujarnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi mengatakan, dari 37 kasus berkas perkara, 16 di antaranya telah dinyatakan lengkap (P21) dan telah dilimpahkan tahap II.

“Menyusul 8 kasus yang masih di tahap I dan 13 kasus masih dalam proses penyidikan,” kata Andi kepada wartawan.

Sementara untuk detail jumlah tersangka pada kasus mafia tanah ini, Andi membeberkan ada 24 orang di kasus mafia tanah yang sudah berada di tahap II.

Satgas Mafia Tanah menargetkan bisa merampungkan 87 perkara hingga akhir Tahun 2021. Andi membeberkan dari 89 kasus, 37 masuk menjadi perkara program kerja 100 hari Kapolri. Sedangkan 52 kasus menjadi target penyelesaian non program.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah di seluruh Indonesia. Upaya ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Jokowi yang fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di Indonesia.

Sengketa lahan tanah apartemen Sherwood Kelapa Gading, Jakarta Utara, terus bergulir.

Sidang gugatan yang dilayangkan oleh ahli waris Makawi sebagai penggugat terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menggugat Summarecon Group untuk membuktikan keabsahan status hukum yang diklaim sudah menjadi miliknya.

Lahan itu memiliki luas sekitar 3 hektare. Dengan dasar Girik C.No 1242 persil 896 Blok S.I Kohir N-2-04-10-01-04-00-0060 luas 13.005 m2 tercatat atas wajib pajak, Girik C.No 1242 persil 896 Blok S.II Kohir N-2-04-10-01-04-00-0040 luas 17.204 m2 tercatat atas nama wajib pajak H.Abdul Halim, dan sebagian lagi luas 6.200 m2 masih berupa Segel Tanah Garapan atas nama keluarga ahli waris Makawi.

Keluarga ahli waris mengklaim tidak pernah melakukan jual beli seperti yang disampaikan oleh pihak Summarecon melalui akta jual beli yang dilakukan puluhan tahun lalu.

Tanah seluas 23 hektar yang berada di atas lahan Gading Orchard Summarecon (GOS) ternyata sedang berkonflik. CV Trijava mengklaim, jika lahan tersebut adalah miliknya, sedangkan PT Summarecon Agung Tbk menyerobotinya untuk membangun ribuan ruko yang total harganya hingga mencapai triliunan. Saat ini tanah tersebut telah dikuasi PT Summarecon dan telah dibangun di atasnya ruko-ruko yang telah di sewa dan sebagiannya dijual.(R.BAMBANG.SS)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60