Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Pemda Natuna Seharga Rp27 Miliar Dikorupsi, CIC Minta KPK Periksa Bupati Natuna Dan Usut Tuntas

  • Whatsapp

BREAK8NG NEWS

BATAM-KANALPK

Korupsi pengadaan Ferry cepat Kapal Indra Perkasa 159 milik Pemkab Natuna yang dianggarkan melalui APBD Natuna tahun 2017, dengan pagu anggaran pengadaan kapal Rp27.325.650.000. Kapal yang direncanakan sebagai sarana pendukung untuk membuka konektifitas ke daerah-daerah terpencil, kini mulai terungkap indikasi dikorupsi, yang diduga kuat keterlibatan Bupati Natuna sekarang.

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Commiittee (CIC) menilai saat pembuatan kapal Ferry milik Pemkab Natuna dari hasil informasi yang di peroleh dari salah seorang yang bekerja di galangan kapal PT Palindo Marine Tanjung Uncang Batam memaparkan dugaan korupsi pada pembuatan kapal tersebut, dikarenakan ia juga ikut pada saat itu (2017) pada pembuatan ferry Indra Perkasa memang ada indikasi kuat di korupsi,karena pembuatan kapal tersebut tidak senilai Rp 27 M.

Dari hasil investigasi CIC,yang diketahui nilai kontrak yang dikatakan ke pihak perusahaan galangan kapal bernilai Rp 26,88 milyar. Pembuatan kapal ini dilaksanakan sekitar 19 Mei 2017. Dengan spesifikasi dimensi kapal, panjang 31 meter, lebar 5,8 meter, tinggi 2,55 meter, sarat air 1 meter, tangki bahan bakar 6.000 liter, tangki air tawar 1.000 liter, kapasitas penumpang 48 orang tambah 8 ABK, mesin penggerak gunakan Marine Engine 2×1400 HP, dan kecepatan 28 knot,kalau secara jujur harga kapal tersebut lebih kurang mencapai Rp 7 miliar.

Ketua Umum CIC Raden Bambang.SS menegaskan,”Untuk suatu pembuatan kapal, itu tergantung permintaan. “Ya jujur kadang untuk pembuatan kapal pemerintah dalam harga pembuatan sekian-sekian miliar. Tapi saat akan dibuat, langsung dipatok harga sekian. Sudah begitu, ditawar lagi dengan harga yang terlalu tipis keuntungan galangan kapal, jadi terpaksa terus terang akan menggunakan bahan kapal yang didaur ulang. Artinya bukan yang sebenarnya baru. Saya minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyidik kasus korupsi Ferry milik Pemkab Natuna yang diduga kuat melibatkan Bupati Natuna Wan Siswandi .S.sos,MSi ada indikasi terlibat dalam kasus kapal ini,jika pihak KPK melakukan penyidikan dan menelusuri, pasti ketahuan belangnya Bupati Natuna,”tegas Raden Bambang.SS Rabu (3/8/2022) kepada awak media di Batam.

CIC menilai, pembutan kapal Ferry milik Pemda Natuna,diduga Menggunakan Spare Part Kapal-Kapal Lama yang telah usang.

Ketua Umum CIC memaparkan,untuk pembuatan kapal baru yang benar-benar baru itu jauh berbeda dengan pembuatan kapal yang menggunakan bahan dasar kapal lama. Kebutuhan komponen kapal berbahan baku aluminium (contohnya) harus menggunakan bahan aluminium murni, bila tidak, itu bukan kapal baru.

Yang namanya didaur ulang untuk pengecoran pembuatan kapal, termasuk kapal Pemkab Natuna ini menggunakan logam yang bukan aluminium murni, tapi memanfaatkan scrap maupun reject material dan sebagian spare part kapal-kapal lama yang dibaharui ulang agar terlihat seperti baru.

Jadi hasil dan kualitas standar pembuatan kapal yang tidak gunakan bahan murni, itu sudah pasti tidak sesuai spesifikasi kontrak kapal yang ada. Ketika pengecoran logam yang dilakukan untuk pembuatan kapal Indra Perkasa 159, diuji atau menggunakan sand casting dan diteliti sifat fisik maupun sifat mekaniknya dengan berbagai macam metode pengujian, seperti pengujian konduktivitas listrik, uji kekerasan, perhitungan ultimate tensile strength, uji densitas, dan uji komposisi semua tidak akan masuk standar atau spesifikasi.

Raden Bambang.SS mengungkapkan,”Bahwa dugaan keterlibatan Bupati Natuna Wan Siswandi dalam kasus korupsi pada pembuatan kapal ini, beberapa saksi sudah pernah dipanggil pihak Polda Kepri untuk tindak lanjutnya, alias di “Peti Es Kan”,untuk itu CIC berharap agar pihak KPK dapat menuntaskan kasus ini secepat mungkin, dan menangkap siapa saja yang terlibat,”ungkap Ketua Umum CIC.

Raden Bambang.SS menambahkan, bahwa dugaan terjadi korupsi pada proses pembuatan ferry cepat Indra Perkasa 159 milik Pemda Natuna, yang menelan anggaran Rp27 miliar, dilihat dengan kondisi kapal serta fasilitas kapal itu secara kasat mata saja sudah tidak wajar.

CIC meminta kepada seluruh penegak hukum seperti Polri,Kejagung dan KPK segera mengusut kasus korupsi ini, dan tegakan keadilan untuk bangsa dan negara Indonesia, agar tidak ada lagi terjadi kecurangan yang sangat merugikan negara dan membahayakan penumpang dalam melakukan konetifitas ke daerah-daerah terpencil,”Hukum itu jangan Tumpul Keatas,Tapi Tajam Kebawah”,” pungkasnya.

(Burhanuddin/ Cecep Chayana)

Related posts