Kejaksaan, Segera Tahan Jaya Exs Kanwil BPN DKI

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Penanganan Kasus dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan sertifikat tanah di Cakung Barat Jakarta Timur yang diterbitkan Jaya mantan Kanwil BPN DKI, kini mulai menemukan titik terang.

Setelah smpat terhenti selama empat bulan, penyidikan kasus korupsi ini akhirnya diteruskan oleh pihak jejaksaan.

Sebelumnya, pihak Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono, awal April 2021 menginstruksikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Asri Agung Putra agar mengawal langsung proses penyidikan perkara korupsi sertifikasi tanah Cakung Barat. Dimana perkara tersebut ditangani Kejari Jakarta Timur.

“Saya minta Kajati DKI mengawal langsung kasus mafia tanah ini. Sebab, tersangkanya mantan Kanwil BPN DKI. Saya minta untuk pendalaman dan dilanjutkan,” ucapnya.

Menurut Ali, penyidik akan memfokuskan kasus ini terkait pelanggaran pasal 9 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan atau Pasal 21 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam pasal 9 UU Tipikor tertulis, pejabat yang dengan sengaja memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dapat dipenjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp250 juta. “Kami sesuai dengan tupoksi saja.Masalah terkait korupsi ini kami usut,” tegasnya.

Ali mengakui bahwa terkait tanah di Cakung Barat tersebut, ada dua perkara sekaligus yang ditangani kejaksaan. Selain korupsi, ada pula kasus yang ditangani oleh bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kasus itu telah masuk pada ranah persidangan. “Objek tanahnya sama.

“Tapi tindak pidananya saja berbeda,” pungkasnya.

Diketahui, tim penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menemukan alat bukti permulaan yang cukup saat menetapkan Jaya sebagai tersangka terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pembatalan 38 sertifikat hak guna bangunan dan penerbitan SHM No. 4931 tanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur.

Adapun sertifikat yang dibatalkan tersebut sebelumnya adalah atas nama PT Selve Veritate.

Sedangakn sertifikat baru yang diterbitkan dengan menggunakan nama Abdul Halim dengan luas 77.852 meter persegi (m2). Nilai transaksi hanya senilai Rp220 miliar.

Padahal berdasarkan NJOP saat itu, nilai aset tersebut kurang lebih Rp700 miliar. Jika mengikuti harga pasaran, nilai tanah itu mencapai Rp1,4 triliun.

Kejari Jakarta Timur lalu mengusut kasus ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No.Print-05/M.1.13/Fd.1/11/2020 tertanggal 12 November 2020. Setelah ditemukan peristiwa pidana, penyidik menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No.01/M.1.13/Fd.1/12/2020 tertanggal 1 Desember 2020.

Penyidik pun kemudian menetapkan Jaya dan Abdul Halim sebagai tersangka.

Berdasarkan temuan penyidik kejaksaan tersebut, seberapa besar sebenarnya kerugian negara akibat perbuatan Jaya dan Abdul Halim.

Bila mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 terdapat beberapa pendapatan negara dalam proses jual beli hingga diterbitkannya sertifikat tersebut.

Pendapatan berupa pajak tersebut terdiri dari PPh, PPN dan BPHTB.
Dari ketiga beban pajak tersebut, setidaknya dalam proses jual beli tanah seluas 77.852 M2 ini ada beban pajak total 17,5% dari total nila transaksi yang berdasarkan NJOP.

Dan jika melihat proses diterbitkannya sertifikat yang hanya mencantunkan nilai transaksi hanya sebesar Rp220 miliar, maka yang dibayarkan hanya sebesar Rp38,5 miliar saja.

Padahal, bila mengacu pada peraturan tersebut, seharusnya negara bisa mendapatkan pemasukan antara Rp122,5 miliar sampai Rp245 miliar.

Sehingga, potensi kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan kedua tersangka tersebut berkisar antara Rp84 miliar sampai Rp206,5 miliar.

Satu Tanah Dua Perkara
Seperti diakui Ali Mukartono, kasus tanah Cakung Barat juga sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya.

Bila kejaksaan terkait pidana khusus maka kepolisian terkait pidana umum.

Dalam perkara pidana umum, menjadi pelapor justru Abdul Halim yang menjadi tersangka dalam perkara pidana khusus di kejaksaan.

Sedangkan para tersangka di kepolisian adalah Paryoto (mantan juru ukur di Kanwil BPN Jakarta), Djufri dan Benny Tabalujan.

Perkara pidana umum terkait objek tanah di Cakung Barat ini kini sudah di pengadilan.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur menvonis bebas murni kepada Paryoto dan Djufri.

Majelis hakim yang menyidangkan mereka menilai tidak ditemukan kesalahan disaat mereka menjalankan tugasnya.

Paryoto seusai divonis bebas murni mengatakan apa yang disangkakan terhadapnya hanyalah kambing hitam semata.

“Banyak oknum-oknum yang terlibat dalam perkaranya ini. Apa yang saya alami sepertinya telah di-setting layaknya perbuatan untuk mendzolimi seseorang,” ucapnya

Paryoto yang sempat diperiksa dua kali oleh jaksa penyidik ini menyebutkan masih ada aktor intelektual yang belum tersentuh penyidik kejaksaan.

Setidaknya ada dua orang lagi yang bisa ditetapkan sebagai tersangka.

“Kok cuma dua orang jadi tersangka. Padahal ada lagi aktif saat mengorbankan saya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Paryoto menguraikan, bila kembali kebelakang, saat dirinya meminta perlindungan kepada pimpinan di Kanwil BPN DKI Jakarta, Jaya malah menyuruh dirinya agar menemui Kepala Kantor Petanahanan Jakarta Timur, yang waktu itu dijabat Syamsul.

Disana, Paryoto mendapat iming-iming menunjukkan pesan WhatsApp yang menyatakan perkara yang dihadapinya akan dijamin aman.

“Itu pesan dari Awi, seseorang yang tidak saya kenal,” sebutnya.

Belakangan, Syamsul memberikan nomor kontak Paryoto kepada Awi.

Dan malapetaka pun muncul. Dari pertemuan yang dilakukan, bukannya solusi yang didapat, malah tekanan dan intimidasi yang diterimanya.

“Saya disuruh melempar bola panas ke pihak Pak Djufri,” pungkasnya.

Seharusnya, instruksi Jampidsus dalam pengawalan kasus ini? Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam mengatakan,”bahwa penyidik terus bekerja untuk menuntaskan kasus korupsi tersebut.,”tuturnya.

Soal jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan Jaya dan Abdul halim tersebut, Ashari menyampaikan pihaknya belum bisa menentukanmya.

Sementara itu secara terpisah, Ketua Jagratara Merah Putih Law Firm, Brigjen. Pol (P) ADV Drs. Siswandi, kepada wartawan mengaku mengapresiasi langkah yang dilakukan kejaksaan dalam kasus Cakung Barat.

Menurutnya, bila melihat salah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sangat besar kemungkinan telah terjadi praktek mafia tanah. “Abdul Halim itu hanya mantan Lurah.

Nggak mungkin punya uang sebesar itu untuk beli tanah,” ujarnya.

Karenanya, selagi pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas mafia tanah, Siswandi berharap penyidik kejaksaan dapak mengungkap siapa penyokong dana untuk menyerobot tanah tersebut.

“Disini lah kita nantikan penegakan hukum yang sesungguhnya. Jangan sampai instrumen hukum dipermainkan oleh mafia tanah,dan hukun jangan ,” Tumpul Kebawa,Tajam Keatas,”tegasnya.(SHELLA/BURHANUDDIN)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60