Kejaksaan tinggi Maluku harus berani membongkar kasus aliran dana Covid 19 dan Monopoli Proyek

  • Whatsapp
banner 468x60
S.Hamid FAKAUBUN, MH. Dirut LBH Fak. Syariah. Lawyers di Kantor Advokat Fahri Bachmid. Dan karteketer ketua KNPI Kota Ambon

MALUKU-KANALPK

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.

Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan maka diharapkan untuk Kejakasaan tinggi Maluku dalam hal ini penyidik mampu membongkar dugaan kasus korupsi Monopoli Proyek dan aliran dana Covid 19 yang diduga melibatkan orang nomor satu di Kab.Maluku tenggara tersebut.

Sebab, Lembaga 
Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Dilihat dari berbagai fungsi, tugas dan wewenangnya maka kiranya Kejati Maluku dalam hal ini Tim Penyidik untuk membongkar dan segara menaikan status para pihak yang terlibat dalam kasus Monopoli Proyek dan aliran dana Covid 19 Tersebut yang jelas-jelas telah bertentangan dan melanggar ketentuan perundang-undangan.

Mirisnya perbuatan dugaan korupsi tersebut dilakukan ditengah-tengah massa pandemi Cofid 19.

Kami melihat sejauh ini kerja tim penyedik kejati maluku sangat serius menangngani kasus ini karena ada progres dalam setiap tahapanya.

Keseriusan ini dibuktikan sejak adanya demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan pemuda yang mengatas namakan FPLRM (Forum Penyambung Lidah Rakyat Maluku) beberapa pekan lalu di depan kantor kejaksaan tinggi Maluku.

Kenapa kami harus memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada tim peyelidik
Kejaksaan tinggi Maluku, sebab kerja mereka sangat profisional dan independen dalam menjalankan tugasnya.

Kalau mereka berpihak atau ingin menunda pemeriksaan perkaranya hakkul yakin pasti tidak ada pengembangan dalam setiap laporan yang diberikan dan tidak mungkin ada progres dalam setiap tahapanya.

Keseriusan pengembangan kasus ini dilihat saja dari pihak-pihak dan instansi terkait terlibat dalam dugaan kasus tersebut.

Kalau tidak salah yang sudah terkonfirmasi mendapatkan panggilan untuk dimintai keterangan jumlahnya sudah hampir puluhan orang.

Dugaan korupsi Kasus Monopoli proyek dan Aliran Dana Covid 19 ini yang diduga melibatkan orang nomor satu tersebut diantaranya, proyek pembangunan Kantor Perpustakaan Umum Daerah, dengan nilai kontrak sekitar Rp. 9.650.000.000, pemenang tender CV Karya Bima Prima Grama.

Kemudian proyek pengadaan mobil unit penerangan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 850 juta, pemenang tender CV Ibnurakas Sabana.

Proyek belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga milik Dinas Sosial Daerah, dengan nilai kontrak Rp 347.000.000, yang dikerjakan CV Andar Jaya yang beralamat di Kebun Cengkeh Ambon.

Proyek pengadaan dan pemasangan tiang lampu jalan dalam Kota Langgur, yang dikerjakan Dinas PU dan Penataan Ruang, dengan kontraknya sebesar Rp 1.146.852.000. Dikerjakan CV Jivi Creative.

Proyek Pendamping Pembangunan Dana Unit Sekolah Baru (USB) milik Dinas Pendidikan, kotraktor CV Rahalin Putra, dengan nilsi kontrak sebesar Rp 553.000.000.

Proyek perencanaan teknis peningkatan jalan hotmix ruas jalan trans di Malra, milik Dinas PU, dengan kontraktor CV Surya Konsultan. Nilainya sebesar Rp. 900.000.000.

Kemudian, proyek pengadaan belanja pakian olahraga untuk Sekertariat Daerah Kabupaten Malra, yang dimenangkan CV Nabyil Putra Mandiri, dengan kontrak Rp 515.000.000.

Serta proyek pembuatan studi kelayakan luas jalan trans Kei Besar, dengan nilai sebesar Rp 500.000.000. Kontraktor dari CV. Kurniya yang beralamat di Kebun Cengkeh Ambon.

Sementara, untuk dana Covid 19, Pemkab Malra menganggarkan dana sebesar Rp 52 miliiar untuk penanganan bencanan non alam tersebut.

Dana itu berasal dari refocussing anggaran, sesuai Inpres No 4 tahun 2020 tentang refucussing kegiatan, relokasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Refocussing anggaran itu diperuntukan bagi bidang kesehatan, jaringan pengamanan sosial, dan pemulihan dampak ekonomi supaya dunia usaha tetap hidup di daerah. Sesuai mekanisme, semua kegiatan yang dianggap tidak relevan atau tidak ada dalam koridor prioritas, seperti, pembangunan fisik atau pengadaan yang tidak mendesak, ditunda atau dibatalkan.

Fatalnya hal itu tidak dijalankan oleh Bupati Malra Bahkan dari dana refucussing sebesar Rp 52 miliar itu, sebesar Rp 1,9 milliar dipakai untuk pembangunan fisik pengadaan barang.

Pembangunan fisik berupa jalan hotmix akses masuk Desa Dian Pulau.

Anggaran untuk proyek ini sebesar Rp 1,4 miliar, dengan kontraktor CV Evada Jaya. Kemudian, pengadaan speedboat oleh Setda Malra dengan anggaran sebesar Rp 530 juta, kontraktor CV Rahan Falav.

Dari penjelasan diatas jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam Inpres No 4 tahun 2020. Dan ini jelas-jelas bertentangan dan melanggaran ketentuan peraturan perundang undangan makanya Kejaksaan Tinggi Maluku segera memeriksa menaikan status pihak-pihak terlibat di dalamnya termasuk orang nomor satu di maluki tenggara.

Selaku advokat yang seprofesi sebagai aparat penegak hukum, saya masih berbesar berkeyakinan dan berpikir positif bahwa para jaksa masih memegang teguh sumpah dan janji dalam istitusi ini.

Apalagi Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna yang sangat filosofis dan sangat bermuatan agamais membuat saya makin percaya diri bahwa kasus ini akan mendapatkan titik terang dan publik akan mendaptkan jawabanya.

Satya yang berarti Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

Adi yang berarti, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

Dan terakhir Wicaksana, Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.(JEN KALIKY/STEPANUS TAJANAN)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60