Kejati Harus Periksa Bupati Dalam Kasus Korupsi

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON-KANALPK

PIHAK Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku didesak untuk mengorek atau memeriksa Bupati Malra, Hi. Muhamad Taher dan istrinya Eva Elia, terkait kasus dugaan korupsi yang keduanya lakoni di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Desakan tersebut disampaikan salah satu praktisi hukum di Maluku, Fileo Pistos Noija. Hal itu dilakukan agar tahap penyelidikan awal kasus itu lebih efektif dan efisian.

Menurutnya, tim penyelidik jangan hanya memeriksa beberapa kepala dinas yang diduga terkait dalam perkara ini.

Sementara kedua pasutri nomor satu di Kabupaten Malra itu belum juga dipanggil.

“Kejati harusnya korek mereka (Bupati Malra dan istri).

Mengapa, agar kasus ini lebih terang benderang di publik. Di satu sisi, agar penyelidikan kasus ini lebih efisien dan efektif dilakukan tim penyelidik Kejati Maluku,” ungkap Noija, kepada Beritakota Ambon melalui selulernya, kepada wartawan belum lama ini.

Selain itu, katanya, para kepala dinas yang dimintai kererangan di Kejati Maluku, juga harus berani membuka kasus ini secara detail di kejaksaan. “Dari serangkaian penyelidikan yang ada, jika bukti-bukti monopoli proyek yang dilakukan bupati dan istrinya kuat, maka harus dibuka oleh mereka. Kalau tidak, mereka pun bisa turut serta dalam melakukan kejahatan atau korporasi,” katnya.

Terkait dugaan monopoli proyek APBD 2021 yang dilakukan Bupati Malra dan istrinya, jelas magister hukum lulusan Universitas Pattimura Ambon itu, tidak diperbolehkan sesuai aturan.

“Artinya bupati itu sebagai kepala daerah tidak diperbolehkan bermain proyek. Hal itu dibolehkan, kalau daerah itu tidak ada pihak ketiga, ya terpaksa harus bupati menangani. Tapi setahu saya, di Indonesia itu tidak ada semacam itu. Jadi yang dilakukan bupati diduga melanggar aturan,” imbuhnya.

Noija optimis, kalau hal itu memang dilakoni oleh Bupati Malra dan istrinya, maka pasti hal itu dapat dibuktikan oleh Kejati Maluku. “Jadi intinya, kita serahkan kepada Kejati saja,” tandas Noija.

Sebelumnya diberitakan, tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terus membongkar laporan kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan Bupati Malra, Hi. Muhamad Taher dan istrinya Eva Elia.

Tim Korps Adhyaksa itu terus mengejar bukti-bukti pendukung, melalui pengumpulan bahan dan keterangan dari sejumlah pihak yang mengetahui langsung kasus tersebut.

Dalam penyelidikan kasus ini, Kejati Maluku sebelumnya telah memeriksa sebanyak 6 orang. Misalnya, Kadis DKPPKBD Kabupaten Malra inisial HR, Kadis Perpustakaan BR dan salah satu kontraktor FBT. Selain itu, tim penyelidik juga telah menggarap Kadis PU, Kadis Kesehatan dan pihak PPK Pengadaan barang dan jasa.

Sebelumnya, Gubernur Lira Maluku, Jan Sariwating, mengungkapkan, ada beberapa proyek yang dimiliki istri Bupati Malra, Eva Elia, yang bersumber dari dana APBD 2020.

Diantaranya, proyek pengadaan peralatan mesin genset milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp 780 juta, proyek pengadan mesin hitung milik Badan Pendapatan Daerah nilanya Rp 742 juta, proyek pengadaan mobiler rumah jabatan Sekeratis Daerah milik Sekretaris Daerah Malra nilainya Rp 750 juta, serta proyek pengadaan mobil Ambulance dari Dinas Kesehatan dengan nilai Rp 1.500.000.000.

Ada juga proyek belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga milik Dinas Sosial Daerah, nilai kontrak Rp 347.000.000, dikerjakan CV Andar Jaya yang beralamat di Kebun Cengkeh Ambon. Proyek pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu jalan dalam Kota Langgur yang dikerjakan Dinas PU dan Penataan Ruang, kontraknya sebesar Rp 1.146.852.000, yang dikerjakan CV Jivi Creative. Proyek Pendamping Pembangunan Dana Unit Sekolah Baru (USB) milik Dinas Pendidikan, kotraktor CV Rahalin Putra, nilai kontrak sebesar Rp 553.000.000. Proyek perencanaan teknis peningkatan jalan hotmix ruas jalan trans di Malra milik Dinas PU, dengan kontraktor CV Surya Konsultan, nilainya sebesar Rp 900.000.000. Kemudian, proyek pengadaan belanja pakian olahraga untuk Sekertariat Daerah Kabupaten Malra, yang dimenangkan CV Nabyil Putra Mandiri, dengan kontrak Rp 515.000.000. Selanjutnya, proyek pembuatan studi kelayakan luas jalan trans Kei Besar, dengan nilai sebesar Rp 500.000.000, pemenangnya kontraktor dari CV. Kurniya yang beralamat di Kebun Cengkeh Ambon.

“Dari beberapa proyek ini diberikan oleh istri bupati kepada FBT, dan diduga ada komitmen fee,” jelas Sariwating, 30 Maret 2021 lalu.

Sedangkan proyek milik bupati, diantaranya, pembangunan Kantor Perpustakaan Umum Daerah, nilai kontraknya sekitar Rp 9.650.000.000, pemenang tender CV Karya Bima Prima Grama. Proyek pengadaan mobil unit penerangan, nilai kontrak sebesar Rp 850 juta, pemenang tender CV Ibnurakas Sabana.

“Kita berharap, kasus ini secepatnya dibuka secara terang benderang oleh tim Kejati Maluku,” tandas Sariwating.(SYARIF ELY/JEN K)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60