Kerugian Rp 500 Triliun PLN,Siapa Oktak Intlektual

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALKP

Pihak PLN (Perusahaan Listrik Negara) telah rugi hingga Rp 500 triliun, proyek 35 ribu megawatt pun menjadi kambing hitam kerugian besar di tubuh BUMN energi tersebut. Proyek yang sudah berjalan lebih dari enam tahun itu jauh dari target.

Harapan elektrifikasi merata, pihak PLN semakin terpuruk akibat pemburu rente di balik megahnya proyek 35 ribu MW. Lantas siapa dalang ambrolnya keuangan PLN? Benarkah kerugian itu secara sistematis diciptakan untuk mengeruk pundi keuangan PLN? Layakkah proyek 35 ribu MW dilanjutkan.

Persoalan yang merundung PT PLN seakan tak pernah habis.

Sejak ditetapkannya Direktur Utama PLN periode 2001-2008, Eddie Widiono, sebagai terpidana korupsi pada akhir Maret 2010 lalu, seketika PLN dicap sebagai perusahaan yang menjadi mesin ATM bagi para koruptor.

Pejabat yang duduk sebagai Direktur Utama sesudahnya turut mengikuti langkah Eddie, diterpa isu korupsi.

Beragam masalah terus muncul dalam tubuh PLN hingga Sofyan Basrir menahkodai perusahaan pelat merah itu pada 2014-2019.

Tak berbeda jauh dengan para pendahulunya, kehadiran dia justru membuat benang kusut yang ada dalam perusahaan setrum makin semrawut.

Proyek 35 ribu MW ini bermula ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi meluapkan ambisinya meluncurkan proyek pembangkit listrik. Diresmikan pada 4 Mei 2015, proyek mercusuar ini dianggap sebagai yang terbesar dalam sejarah bisnis PLN.

Bertempat di Goa Cemara kawasan pantai Samas, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jokowi meluncurkan proyek tersebut ditemani oleh tiga anak buahnya, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X juga hadir dalam peluncuran proyek yang direncanakan bakal rampung selama lima tahun itu.

Adapun alasan Jokowi menggarap proyek itu dilatarbelakangi kebutuhan listrik yang diasumsikan akan meningkat seiring dengan tumbuh tingginya perekonomian nasional.

Lantas mengapa PLN merugi ratusan triliun? Ternyata kerugian itu tidak lain disebabkan salahnya tata kelola pembangunan pembangkit listrik yang lebih banyak dibangun di Pulau Jawa. Belum lagi mahalnya biaya pembangunan untuk satu PLTU menghabiskan biaya triliunan rupiah tanpa ada penghitungan yang detail dan jelas sehingga menimbulkan kerugian negara.

Salah satu sumber Law-Justice.co yang sering melakukan pekerjaan dengan PLN menyebut, kerugian PLN yang terbesar karena pembangunan pembangkit yang masif di Pulau Jawa tanpa perhitungan yang detail dan juga persoalan tingginya biaya operasional yang diduga menjadi bancakan mulai dari pengadaan batubara hingga biaya perawatan yang dinilai ugal-ugalan menggerus uang negara.

“Sekarang coba cek, tahun 2010 PLN untung Rp 6,1 triliun pada semester I 2010. Artinya dengan harga batubara yang tinggi, plus dengan PLTU yang skemanya benar, PLN bisa untung. Tahun 2015 PLN rugi Rp 27,4 triliun. Ini ruginya kenapa? Aneh dong. Artinya ada operasional yang enggak benar,” jelasnya.

“Kedua, ada yang namanya development yang enggak beres. Ingat, saat itu enggak ada yang namanya subsidi listrik loh,” tambah sumber tersebut.

Dalam perjalanan bisnis dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini, selalu berpatokan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). RUPTL ini disebutkan target dan rencana pembangunan pembangkit listrik yang disesuaikan dengan kebutuhan listrik nasional dan elektrifikasi yang diinginkan. Pada era Presiden Soeharto, rezim itu sudah membangun PLTU dengan kekuatan hingga 7 ribu MW. Pada era Presiden Habibie, pembangunan pembangkit listrik tidak pernah berjalan, begitu juga di era Presiden Gus Dur dan Megawati.

Pembangunan pembangkit listrik semakin masif dimulai pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Era SBY itu mampu membangun PLTU dengan kekuatan 10 ribu MW dengan ditunjang 244 PLTU disesuaikan dengan spesifikasi batu bara, mulai dari yang berkalori rendah hingga tinggi.

Untuk pembangunan pembangkit listrik ini, sepenuhnya biaya dibebankan kepada swasta dan PLN wajib membeli listrik sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No.3 tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, Dan PLTA Oleh PT PLN (Persero) melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung.

Proyek 35 Ribu Megawatt Bermasalah
Sementara itu, Direktur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, megaproyek pembangkit listrik 35 ribu MW akan terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan. Megaproyek listrik 35 ribu MW sebelumnya diproyeksikan akan selesai pada 2019 namun pemerintah merevisi jadi tahun 2025.

Adanya pandemi Covid-19 ditambah dengan proyeksi listrik yang baru sekitar 6000 MW, megaproyek tersebut akan kembali molor ke tahun 2029. Pembangunan megaproyek pembangkit listrik 35 ribu MW akan terlambat karena saat ini sedang adanya pandemi Covid-19 ditambah keadaan ekonomi yang sedang stagnan.

Pemerintah memproyeksikan kalau pertumbuhan ekonomi berada di angka 7-8 persen tidak sesuai target dan memaksa kalau megaproyek tersebut tertunda.

“Karena demand-nya rendah. Dulu kan kita proyeksi 7-8 persen pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan listrik bisa 1,2 kali. Tapi kan cuma 5 persen pertumbuhan ekonomi, malah pertumbuhan listriknya di bawah itu, cuma 4,5 persen,” kata Rida melalui keteranganya.

Meski begitu, Rida menuturkan bila tertundanya megaproyek tersebut di sisi lain dapat memberikan keuntungan karena pasokan listrik bisa diserap. Pada 2020 pemerintah menargetkan 8.823 MW bisa masuk tahapan commercial on date (COD). Sedangkan realisasi operasi pembangkit listrik dalam program 35 ribu MW pada tahun lalu telah mencapai 6.811 MW.

“Tahun 2020 merupakan puncak penyelesaian dari program 35 ribu MW. Sejumlah 8.823 MW kalau tidak ada aral melintang akan mencapai commercial operation date,” kata Rida.

Sedangkan porsi total kapasitas terpasang pembangkit listrik sampai akhir 2019 mencapai 69,57 GW yang terdiri dari 60 persen Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), disusul Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) sebesar 29 persen.

Hingga akhir tahun 2019 lalu, PT PLN (Persero) disebut terlilit utang hingga mencapai Rp 500 triliun.

Dari total utang tersebut terdiri dari nilai kompensasi pada 2018 mencapai sebesar Rp23,17 triliun, sementara di 2019 tercatat sebesar Rp22,25 triliun.(R.Bambang.SS)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60