Ketua DPD CIC Tanggarong Kritik Kerjaan Padat Karya Sudah Lewat Batas

  • Whatsapp

KALTIM-KANALPK

Proyek Padat Karya di masa pandemi Covid 19, Program Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia yang bertujuan untuk pemulihan perekonomian secara nasional, melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN 12 Balikpapan, Proyek Drainase Padat Karya dapat tetrealisasi, seperti yang berada di ruas jalan Simpang Kota Bangun – Gusiq Tahun 2021, tepatnya di Desa Kota Bangun I, Kota Bangun II, Kota Bangun III dan Desa Lebak Cilong.

Pembuatan Drainase Padat Karya dengan pasangan batu morter sepanjang kurang lebih 4500 meter di Borongkan, awalnya di Borongkan Rp. 220.000 permeter, dan sekarang menurun di Borongkan Rp. 180.000 permeter. Masyarakat sebagai pekerja mengelu karena upah mereka dipotong Rp. 40.000 perneter, mereka tidak dapat berkata apa – apa, Sementara Kades, Sekdes, BPD, Kaur dan BUMDES hanya diam, tidak ada satupun diantara mereka yang bisa memperjuangkan hak kami, padahal mereka digajih dari PUPR sebesar Rp. 200.000 perhari.

Ketua DPD CIC Tanggarong Anton Sujarwo menyayangkan, “Dalam pelaksanaan Padat Karya ini, selain diborong, tidak Transparan dan sudah lewat dari batas waktu, pasalnya bulan Januari 2022 mereka masih bekerjakan, pekerjaan tersebut terkesan dipaksakan, pekerjaan Tahun Tunggal menjadi pekerjaan Tahun Jamak. Hasilnya pun tidak maksimal ada beberapa titik sudah pada retak dan tidak masuk dimensi ukurannya, bahkan ada yang sudah mau rubuh, diduga kurang campuran semen,”tegan Anto Sujarwo Ketua DPD CIC Tanggarong Senin (24/1/2022) kepada awak media di Tanggarong.

Rincian harga yang diterima dan dibayarkan Pejabat Pembuat Komitmen PPK PUPR Balai 12 Balikpapan :Batu Rp. 300.000 M³ pasir Rp 225.000 M3,semen Rp 65.009 sak Air Rp. 80.000 Tandon Upah Dulu Rp. 220.000 M¹ dan Sekarang Rp. 180.000 M¹ Melihat harga diatas dan berdasarkan dalam Satu TUP (Tambahan Uang Persediaan), penarikan dana Padat Karya tidak boleh lebih dari Rp. 1 Miliar. dengan ukuran panjang 750 meter dalam satu tahap (Diduga 750 m¹ bernilai Rp. 1 Miliar)

Sesuai keterangan Bapak Ir. Junaidi M T. selaku Kepala Balai 12 Kalimantan Timur diprofil Balai Pelaksana Jalan Nasional berbunyi : Balai Besar Kaltim ini Mempunyai 4 bidang : 1. Bidang Pembangunan 2. Bidang Preservasi/ Pemeliharaan. 3. Bidang KPIJ/ Perencanaan. 4. Bidang Kepegawaian ada.

Jadi ada 4 orang yang sangat orjen kedudukannya dalam Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim. Balai Kaltim ini melaksanakan pembangunan untuk Jalan Nasional sepanjang 1710 Km, mulai dari Perbataaan Kalsel, Perbatasan Kalteng sampai Perbatasan Kaltara, ada 3 Provinsi yang perbatasan langsung dengan Kaltim.

Dan Kaltim menjadi sangat penting karena Kaltim ini sudah ditetapkan sebagai calon Ibu Kota Negara.

Jalan untuk ke IKN, BPJN mendapat penugasan khusus membangun jalan jalur logistik dari Semboja menuju ke Sepaku sepanjang 53 Km, membutuhkan dana sebesar Rp. 135 miliar untuk perbaikan jalan menuju IKN.

Untuk masyarakat sendiri Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim, selain membangun jalan membangun jembatan kita juga melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional, yaitu mulai dengan kita membuat program rafitalisasi saluran ada sepanjang 108 Km, saluran yang dibuat masyarakat yang notabenya, masyarakat yang terdampa Covid, jadi saat mereka tidak ada pekerjaan, program tersebut menyerap hampir sebanyak 51.000 orang hari kalender, artinya perhari rata – rata 3000 pekerja.

Balai Pelaksana Jalan Nasional mendapat penugasan khusus dari Pemerinta Kementerian PUPR melaksanakan Pembelian karet rakyat, kita kucurkan dana sekitar Rp. 10 miliar. Karet tersebut sebagai pencampur aspal dan kita juga membeli rising hester bahan pencampur Marka jalan yang bertujuan untuk menunjang perekonomian masyarakat ” kata Kabalai”.

Semua disebutkan nilai Anggarannya, kecuali Pekerjaan drainase padat karya, pekerjaan padat karya hanya disebutkan panjang 108 km dan menyerap tenaga kerja 3000 perhari, Drainase Padat Karya Pertama Agustus 2020, ke Dua Febuari 2021 dan kecTiga Agustus 2021 Drainase Padat Karya turun sudah ke 3 kali
Ada apa dengan pekerjaan padat karya harus ditutup – tutupi anggarannya..?.

Berdasarkan hitung – hitungan nilai Proyek Drainase Padat Karya sangat Pantastis nilainya, karena bertujuan untuk pemulihan perekonomian secara nasional dan untuk masyarakat yang terkena dampak Covid 19, bukan Kades, Sekdes, BPD, BUMDES dan Kaur yang punya tanggung jawab terhadap Pemerintahan Desa dan mereka dibayar Rp. 200.000 perhari kecuali Mandor Rp. 250.000.

Pekerjaan Padat Karya dalam pelaksanaan di lapangan sangat tidak sesui dengan stekmen Kabalai Ir. Junaidi dan yang paling anehnya anggaran Padat Karya tidak pernah terbuka ke publik, sampai – sampai paket reguler ditinggalkan begitu saja, seperti yang terjadi di Desa Perian Macet Total karena jalan banyak lubang yang dalam, sehingga mobil banyak yang terperosok dilumpur. Saatnya kita pertanyakan kinerja Balai Besar 12 BPN era Ir. Junaidi S.T. Diduga Pekerjan Padat Karya menguntungkan pihak PUPR saja sementara masyarakat hanya jadi pelengkap saja. Bersambung .

(H.Andi Haris)

Related posts