Ketua Umum CIC Pencegahan Korupsi Jangan Hanya Slogan

  • Whatsapp

BREAKING NEWS

JAKARTA-KANALPK

Fenomena korupsi telah masuk ke berbagai tempat serta tidak mengenal perbedaan jenis ras, etnis, suku, agama, maupun golongan termasuk pada saat pandemi seperti sekarang ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Corruption Investigastion Commiittee (CIC) dalam upaya melakukan Strategi Penanganan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19.

CIC menilai,selama pandemi Covid-19 banyak sektor yang terdampak yang salah satunya adalah sektor ekonomi, walaupun juga tidak kalah pentingnya yang tidak bisa dipilih prioritasnya adalah sektor kesehatan.

Dalam mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah anggaran yang cukup besar untuk kepentingan masyarakat.

Ketua Umum CIC R.Bambang.SS mengungkapkan,Keadaan darurat pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung membuat kecepatan sebagai alasan untuk diprioritaskan di atas transparansi merupakan bentukan aspek yang membuka celah terhadap potensi perbuatan tindak korupsi.

R.Bambang.SS menegaskan,’Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia menunjukan bahwa tren kasus korupsi di masa pandemi Covid-19 semakin meningkat, dengan hasil survei 39,6% menyatakan terdapat kenaikan tingkat korupsi di masa pandemi Covid-19. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pandemi Covid-19 membuka celah baru dalam tindak pidana korupsi,”tegas R.Bambang.SS Ketua Umum CIC Rabu (2/2/2022) kepada awak media di Jakarta.

CIC melihat bahwa strategi penanganan korupsi pada masa pandemi Covid-19 tidak dapat dipisahkan dari strategi penanganan korupsi secara umum, walaupun penanganan korupsi pada masa pandemi Covid-19 perlu memperhatikan ciri-ciri khusus yang berlaku dalam penanganan korupsi di lingkungan keadaan pandemi Covid-19.

R.Bambang.SS mengatakan,”Karena keadaan pandemi merupakan keadaan darurat yang memerlukan respons darurat cepat. Respons darurat cepat biasanya mengutamakan kecepatan yang dapat menggunakan kewenangan diskresi dari pihak penegak hukum,diantaranya Polri,Kejaksaan Agung dan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara sadar dan berencana yang dimungkinkan diletakkan di atas tertib administrasi. Keadaan darurat juga membuka peluang untuk melakukan ketidaktertiban administrasi secara sadar apabila terkandung maksud-maksud korupsi yang terencana,”imbuhnya.

Sehingga keadaan ini akan menjadi sulit karena kebijakan mengatasi pandemi Covid-19 mengandung tantangan dua sisi persoalan dalam mengatasi pandemi Covid-19, yaitu kesehatan dan ekonomi yang tidak bisa saling dipilih yang mana yang prioritas.

Ketua Umum CIC R.Bambang.SS memandang,” Bahwa strategi penanganan korupsi secara umum seolah selalu mengandung arti aspek represif, khususnya penegakan hukum, dan belum diimbangi dengan lebih baik dalam aspek upaya preventif. Esensi dari upaya preventif adalah pengawasan terhadap dana yang dialirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memeriksa apakah ketentuan peraturan perundangan telah menutup semua celah bagi potensi perbuatan korupsi,”ujar R.Bambang.SS.

CIC menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan. Perlu dibangun sistem anti korupsi secara komprehensif dan perlu pendidikan anti korupsi untuk membangun integritas dan kejujuran yang juga diiringi sistem yang bisa mendeteksi secara dini perilaku koruptif.

Ketua Umum CIC berpendapat,”Bahwa dalam agenda penegakan tindakan pelaporan hukum secara efektif dan seimbang diperlukan perubahan dari pola pikir penegakan hukum dalam bentuk jumlah kasus kejadian pelanggaran menjadi pola pikir pencegahan dalam bentuk perbuatan korupsi. “Sangat penting dan mendesak untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 dan mengajak seluruh elemen masyarakat dan penggiat anti korupsi agar kasus-kasus korupsi tidak semakin meningkat dan program-program pemerintah dapat dilaksanakan tepat sasaran,”pungkasnya.

(JUPITER SEMBIRING/BURHANUDDIN)

Related posts