JAKARTA-KANALPK
Perjuangan kita untuk kemerdekaan pers belum berakhir.
Kita pernah sukses bersama melaksanakan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019.
Dewan Pers Indonesia pun akhirnya lahir dari rahim kebebasan pers.
Kini pergerakan itu kembali berlanjut dengan langkah Menggugat Dewan Pers jilid II.
Dr.Suryanto.SH.MH.MKn Ketua Umum PWRI mengatakan,”Kali ini lewat uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 15 Ayat (2) huruf f dan Ayat (3) UU Nomor 40 tentang Pers. Dengan ini kita wajib mengembalikan kewenangan insan pers untuk menentukan nasib sendiri,”tutur Dr.Suryanto.SH.MH.MKn kepada www.kanalpk.com Kamis (1/07/2021) di Jakarta.
Ketum PWRI menambahkan,Kita harus tolak dipimpin oleh orang-orang yang bukan wartawan dan juga oleh elit wartawan yang tidak pernah merasakan bagaimana rasanya jadi wartawan dari bawah.
“Kita wajib membuka perwakilan Dewan Pers di seluruh Indonesia. Media dan wartawan harus sejahtera dari belanja iklan nasional. Peraturan Pers juga harus lahir dari wartawan oleh wartawan dan untuk wartawan,”tegasnya.
Penafsiran yang keliru terkait penerapan dua pasal di atas menyebabkan Dewan Pers lupa diri dan kebablasan. Peraturan Pers dibuat seenak perutnya.
Wartawan dan media pun terus dibuat menjerit dan menderita.
“Kriminalisasi dan diskriminasi makin masif dan marak. Akibatnya kekerasan terhadap pers makin tumbuh subur. Wartawan dan media non konstituen pun seolah menjadi warga negara kelas dua. Padahal sama-sama bayar pajak,”ungkap Dr.Suryanto.SH.MH.MKn Ketua Umum PWRI.
Wartawan yang berdarah-darah mengawasi pemerintahan malah dianak-tirikan dan dikriminalisasi. Tapi dia dan konco-konconya yang bergelimangan fasilitas dan akses malah sibuk menjilat pemerintah.
Akibatnya kebebasan pers dirampas dan Anggota Dewan Pers dipilih tanpa proses demokratis dan tidak melibatkan seluruh Organisasi Pers berbadan hukum yg disahkan negara sesuai SK Kemenkumham RI. UU Pers tak ubahnya diperkosa dan dikebiri dalam senyap.
“Bertahun-tahun wartawan dicekok dengan kebijakan verifikasi perusahaan pers dan bisnis uji kompetensi ilegal. Kerja sama dihambat, martabat pun dihina dengan sebutan abal-abal. Wartawan diteror, disiksa, dihina, dan dibunuh tapi hanya bisa pasrah karena dibekap kewenangannya,”pungkasnya.
Saatnya wartawan bergerak. Draft uji materi UU Pers ke Mahkamah Konstitusi sudah rampung dan akan segera didaftarkan.
Solidaritas dan kebersamaan perlu kita satukan agar rencana ini bisa terwujud. Saatnya wartawan Indonesia bebas dari penindasan dan diskriminasi. Ayo kawan-kawan seperjuangan kita galang dana untuk operasional uji materi ke Mahkamah Konstitusi bisa terlaksana.
Demikian semangat perjuangan ini kami sampaikan. Bravo Kebebasan Pers. (R.BAMBANG.SS/BURHANUDDIN)
