Korupsi Damkar Depok,Kejari Harus Usut Tuntas

  • Whatsapp
banner 468x60

DEPOK-KANALPK

Dalam kasus dugaan korupsi Damkar Kota Depok,sudah sebanyak 16 orang telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Depok untuk penyelidikan dugaan korupsi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) kota setempat. Empat orang di antara mereka merupakan mantan pejabat pemerintah kota.

Pihak Kejari Depok juga telah memanggil rekanan atau kontraktor yang dianggap terkait pada laporan itu, salah satunya Hadi Effendi alias Adi Rakasiwi.

Hadi memenuhi panggilan penyelidik Kejaksaan sekira pukul 13.30 WIB, Rabu, 21 April 2021 kemarin.

Setelah lebih dari satu jam diperiksa, Hadi tak banyak bicara ketika dicecar awak media. “Yang jelas semuanya sudah saya serahkan ke penyidik semuanya,” kata hadi.

Sementara,Hadi tidak mengelak, bahwa perusahaan yang dia pimpin terkait dengan persoalan yang kini menjadi sorotan banyak pihak. Namun dia berdalih, dalam masalah itu perusahaannya hanya dipinjam untuk mendapatkan proyek dari pemerintah kota.

Dugaan korupsi pada Dinas Damkar dibeberkan oleh Sandi, sorang pegawai honorer pada dinas itu. Pemicu kasus itu mencuat, di antaranya Sandi curiga ada pemotongan dana insentif (honor) terkait penanggulangan COVID-19.

Ia mengaku, jumlah yang tertera Rp1,7 juta, namun hanya diterima sekira Rp850 ribu. Persoalan lain yang juga menjadi sorotan adalah pengadaan sepatu dinas lapangan hingga kendaraan operasional.

Kasus ini menyedot perhatian banyak pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri.

Kasi Intel Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto menuturkan, mereka yakni belasan orang itu dipanggil karena dianggap mengetahui permasalahan.

Jadi tidak hanya di Damkar pokoknya siapa saja yang kita anggap mengetahui permasalahan,” kata Herlangga Wisnu di Depok, Jawa Barat kepada wartawan Kamis (22/04/2021).

Sampai saat ini ujar Herlangga, Kejari Depok masih melakukan pendalaman dalam rangka pengumpulan data dan pengumpulan keterangan.

“Kita masih melakukan klarifikasi. Apa hasilnya kita masih punya waktu sekitar tiga Minggu lagi sebelum surat perintah berakhir.”ujarnya.

Surat perintah memiliki jangka waktu selama 30 hari.

“Kita melakukan pendalaman apa nanti kesimpulannya ditunggu saja sehingga permasalahan dapat menjadi terang,” tutur dia.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat, telah mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait dugaan kasus korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok. Bahkan, sudah ada 16 orang yang telah dimintai keterangan.(MULYADI/JEN KELIKY)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60