Korupsi “Dipusar Politik Pejabat”

  • Whatsapp
banner 468x60

Oleh Akbar Latif

Dinamika politik di Indonesia sering saja terjadi “Sikut Menyukut” demi kepentingan partai maupun kelompok, selalu aja adu kekuatan demi tercapainya keinginan kekuasaan secara tidak baik.

Politik berdiri untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari kebangkitan partai mereka dan dengan demikian bersedia menginvestasikan uang ini untuk partai politik mereka.

Sebagaimana dilaporkan media, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Jumat (26/2/2021) malam dengan menyita koper berisi uang Rp.2 miliar.

Pengertian tangkap tangan sebenarnya sudah diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (19). Pengertian tangkap tangan adalah:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Politik Korupsi
Vineeta Yadav dalam karyanya, Political Parties, Business Groups, and Corruption in Developing Countries (2011) menyebutkan, meskipun kepentingan bisnis tampaknya terkait erat dengan politik dan kebijakan di mana pun, keterlibatan politik mereka dikaitkan korupsi yang jauh lebih tinggi di beberapa negara daripada di negara lain.

Yadav menguatkan tesis lembaga legislatif, yang membentuk proses kebijakan, memainkan peran penting dan terabaikan dalam drama korupsi dengan membentuk strategi lobi yang digunakan kepentingan bisnis kaya uang.

Ketika aturan legislatif tentang penetapan agenda, amandemen, dan biaya pembelotan suara di suatu negara memberikan kendali atas substansi, waktu, dan keberhasilan kebijakan kepada partai politik. Aturan tersebut memperkuat partai baik dalam pembuatan kebijakan maupun politik.

Di negara ini di mana partai merupakan pembuat kebijakan legislatif berpengaruh, partai daripada legislator perorangan menjadi fokus lobi bisnis. Lobi yang berfokus pada partai seperti itu mengarah pada tingkat korupsi lebih tinggi karena dinamika faktor penawaran dan permintaan yang mendorong pendanaan partai dan politisi. Karena itu, dengan memengaruhi target politik (atau tempat) strategi lobi, lembaga legislatif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profil korupsi suatu negara.

Dengan menggunakan logika Yadav kita akan jelaskan korupsi politik. Kata kunci korupsi yang melibatkan pejabat adalah bagaimana lobi dilakukan. Lobi mengacu pada semua tindakan, legal dan ilegal, yang dilakukan kelompok untuk membujuk aktor politik dan kebijakan tentang tujuan mereka.

Penilis adalah Redpel Kanalpk di Jakarta

banner 300x250

Related posts

banner 468x60