Mafia Bansos Covid-19 Raup Triliunan Rupiah

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANPK

Kebijakan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, sengaja didesain sejak awal 2020 oleh kelompok pencari rente.

Dengan jaringan kekuasaan dan Mafia , mereka mendorong agar program Bansos akibat pandemi Covid-19 menjadi kebijakan nyata, dengan dalih niat sosial. Mulai dari elite di kementerian sosial hingga menteri bahkan petinggi partai diduga ikut menikmati bancakan anggaran bantuan sosial ini. Namun seperti apa jaringan ini? Siapa saja yang terlibat dan “Otak Intlektual” mafia bansos.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama ini dianggap sebagai pusat korupsi paket sembako bantuan sosial Covid-19. Sejumlah pihak menduga ada oknum lainnya yang terlibat dan harus diusut tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Apakah triliunan uang Bansos menjadi bancakan lintas partai,atau oknum anggota DPR.

Program bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat terdampak Covid 19, diluncurkan berupa paket sembako. Belum sepenuhnya kelar, program yang terdiri dari 14 tahap ini menjadi bancakan sejumlah pejabat negara. Hal ini berawal ketika Kementerian Sosial pada April 2020 lalu, menetapkan mekanisme penunjukan langsung terhadap perusahaan penyedia paket bahan pokok, penyedia goodie bag, hingga jasa penyaluran bantuan untuk penerima manfaat.

Menteri Sosial non-aktif yang menjadi pemeran utama dalam kasus ini, Juliari Peter Batubara, membentuk tim khusus yang beranggotakan bawahannya sendiri. Mereka antara lain Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin serta dua pejabat pembuat komitmen, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Dari upaya anak buahnya tersebut, jalan Juliari mendapat upeti Rp 10 ribu per paket Bansos terlaksana mulus.

Beberapa perusahaan yang ditunjuk langsung oleh Juliari menjadi rekanan program Bansos adalah PT Anomali Lumbung Artha, PT Famindo Meta Komunika, dan PT Integra Padma Mandiri. Ketiganya memperoleh restu dari Politikus PDI Perjuangan Herman Herry untuk mengelola pengadaan Bansos melalui bendera PT Dwimukti Graha Elektrindo. Herman pun disebut-sebut mendapat kuota bantuan sosial hingga 1 juta paket dalam setiap periode distribusi. Secara total, perusahaan yang terafiliasi dengan Herman memperoleh 7,6 juta paket bantuan sosial senilai Rp 2,1 triliun.

Beberapa perusahaan yang ditunjuk langsung oleh Juliari menjadi rekanan program Bansos adalah PT Anomali Lumbung Artha, PT Famindo Meta Komunika, dan PT Integra Padma Mandiri. Ketiganya memperoleh restu dari Politikus PDI Perjuangan Herman Herry untuk mengelola pengadaan Bansos melalui bendera PT Dwimukti Graha Elektrindo. Herman pun disebut-sebut mendapat kuota bantuan sosial hingga 1 juta paket dalam setiap periode distribusi. Secara total, perusahaan yang terafiliasi dengan Herman memperoleh 7,6 juta paket bantuan sosial senilai Rp 2,1 triliun.

Peneliti Senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Syamsuddin Alimsyah, meyakini keterlibatan kedua politikus PDI Perjuangan tersebut tidak lantas menegasikan bahwa anggota DPR yang lain tidak ikut campur dalam kasus korupsi Bansos. Jika tidak melibatkan pihak lain di luar partai, besar kemungkinan orang-orang yang masih dalam lingkup satu partai turut serta dalam perbuatan tersebut.

R.Bambang.SS Ketua Umum Corruption Investigastion Commiittee (CIC) menilai,hal itu berkaca dari kasus korupsi proyek Pusat Pelatihan dan Olahraga Hambalang di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Miliaran duit panas yang dihasilkan dari korupsi berjamaah tersebut tidak hanya melibatkan kalangan pejabat tinggi di eksekutif, tapi juga mengalir ke sejumlah anggota parlemen dan pengusaha, persis seperti yang terjadi dalam kasus korupsi Bansos.

“Kalau KPK serius, menurut saya dua orang ini (Herman Herry dan Ihsan Yunus) hanya pembuka pintu, yang kemudian akan membuka secara terang benderang siapa sih sebenarnya yang terlibat. Kan enggak bisa kebijakan itu hanya diambil satu dua orang,” kata R.Bambang.SS Ketua Umum CIC kepada wartawan Selasa (30/03/2021) di Jakarta.

Program Bansos dari pemerintah yang disahkan melalui kerja sama rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membuka peluang bagi kalangan legislatif turut andil dalam mendukung program tersebut. Hanya saja, anggota DPR tidak secara langsung terlibat menikmati peluang bisnis yang kebanyakan mekanismenya mengandalkan vendor ini. Terbukti, Herman dan Ihsan mendapat jatah kuota pengelolaan Bansos melalui perpanjangan tangan mereka.

R.Bambang.SS Ketua Umum CIC

Di luar PDI Perjuangan, R.Bambang.SS berkeyakinan relasi koruptor bisa juga terjalin di fraksi lain, bahkan fraksi yang oposisi dengan pemerintah sekalipun.

Sangkaan ini didukung kuat oleh laporan Corruption Investigastion Commiittee (CIC) yang menyebut ada oknum DPR di luar PDI Perjuangan yang menunjuk beberapa perusahaan ikut ambil bagian menyalurkan Bansos.

R.Bambang.SS meragukan klaim anggota Komisi VIII tersebut. Menurut dia, sulit dipercaya jika para anggota komisi tidak mengetahui adanya peluang kepentingan antara DPR dan pemerintah. Pasalnya, Kementerian Sosial merupakan mitra sekaligus pihak yang diawasi oleh Komisi VIII. Justru, kata dia, klaim “tidak tahu” yang dilontarkan Komisi VIII patut dicurigai karena fungsi pengawasan DPR semestinya berjalan terhadap program Bansos.

“Kalau di Komisi VIII menyatakan tidak tahu, itu malah pertanyaan besar. Bagaimana mereka mengawasi? Ada masalah tapi kemudian mereka mengatakan kami tidak tahu” ujar dia.

Dalam megakorupsi kasus korupsi yang menyeret nama PDIP, CIC menyayangkan sikap Partai Banteng yang tak banyak buka suara. Sebagai partai yang mengusung slogan merakyat dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, PDIP sepatutnya mengambil tindakan terhadap dua kadernya tersebut. Cara itu, menurut Alimsyah, bisa dengan membentuk Komisi Disiplin Partai untuk menilai dan mengadili pelanggaran hukum yang diperbuat kadernya.

Mekanisme ini dilakukan untuk menunjukkan tanggungjawab penuh sebuah partai terhadap kader-kadernya yang bermasalah, sekaligus untuk menjaga kepercayaan dan simpati publik terhadap partai politik yang menjadi tempat menampung aspirasi mereka. Di sisi lain, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) semestinya tak berdiam diri saat ada anggota di institusinya yang tersangkut kasus hukum. Alimsyah mengatakan penindakan hukum yang dilakukan KPK terhadap anggota DPR seharusnya diiringi juga dengan penindakan politik di Parlemen.

CIC menyebut adanya nama anggota DPR lain yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi Bansos. Adapun praktik yang dilakukan persis seperti kasus Herman dan Ihsan, yakni penunjukkan perusahaan rekanan untuk menyalurkan Bansos sembako.

Jaringan yang mengambil untung dari fee paket sembako ini juga diduga mengalir ke beberapa pihak yang berafiliasi dengan partai penguasa. Beberapa pihak mendorong, agar jaringan ini diungkap agar bisa memutus mata rantai jaringan korupsi dana bansos. Beberapa nama yang disebut termasuk Ketua Komisi III Herman Hery.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery disebut sebut namanya dalam kasus korupsi bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Seperti diketahui kalau Herman hery dan Juliari berada di partai yang sama di PDIP.

Selain nama Herman Hery, korupsi bansos juga menjerat nama salah satu Politisi PDIP yang juga merupakan Anggota Komisi II DPR yakni Ihsan Yunus. Diketahui saat menjadi Pimpinan Komisi VIII DPR RI nama Ihsan Yunus juga dikaitkan dengan korupsi Bansos.

“Pihak KPK bekerja dengan asas tugas pokok KPK dan semua akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kita tidak pernah pandang bulu itu prinsip kami. Nanti pada waktunya akan dibuka di depan persidangan,” pungkas R.Bambang.SS,

R.Bambang.SS Ketum CIC menegaskan,” saat ini KPK tidak akan menyampaikan materi penyidikan kepada publik. Meski begitu, CIC meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut kasus korupsi bansos sampai tuntas. Dan siapa saja yang terlibat.(Jen Keliky/Mulyadi)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60