Mafia Tanah Gentayangan di Mana-Mana

  • Whatsapp
Para Mafia Tanah yang sudah diamankan pihak Polri
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Praktik mafia tanah dianggap sangat merugikan masyarakat. Mereka melakukannya melalui pemalsuan dokumen pertanahan.

Sindikat atau kelompok mafia tanah memiliki jaringan yang sangat luas,dimana mereka (Mafia Tanah-Red) untuk melakukan praktejnya selalu melibatkan oknum pejabat,dari mulai kepala desa (Lurah) hingga oknum pejabat BPN,sehingga modus praktek yang mereka jalanan tanpa hambatan,dan akhirnya banyak memakan korban.

Bahkan para mafia tanah selalu mengusai memanfaatkan girik dan memanipulasinya sebagai alas hak atas tanah yang mereka klaim.

Akibat yang ditimbulkan dari ulah mafia ini adalah sengketa dan konflik pertanahan, sehingga menyulitkan pemerintah memberikan kepastian hukum hak atas tanah.

Jadi, boleh dikatakan penerbitan girik menjadi salah satu penyebab dari terjadinya sengketa atau konflik pertanahan di Indonesia.

Mereka membuat surat keterangan tanah untuk keperluan mengurus sertifikat tanah lebih dari satu.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memerangi mafia tanah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Agus Widjayanto mengatakan, girik sendiri diterbitkan oleh kepala desa setempat sebagai alas hak atas tanah.

“Padahal girik sudah dilarang, dan sudah ada Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Nomor 32 Tahun 1993 Tentang Larangan Penerbitan Girik,” kata Agus kepada wartawan belum lama ini.

Dia menambahkan, pemberlakuan girik juga dipertegas kembali melalui SE Ditjen Pajak Nomor 44 Tahun 1998.

Namun demikian, faktanya hingga saat ini girik masih tetap berlaku dan Kementerian ATR/BPN juga membutuhkan girik untuk menunjukkan bahwa seseorang adalah pemilik tanah sebenarnya, sebelum didaftarkan.

Selain memanfaatkan girik, kata dia, mafia tanah juga kerap memprovokasi segelintir masyarakat untuk menggarap atau mengokupasi tanah-tanah yang kosong atau sedang dimanfaatkan.

Tidak hanya di lapangan, praktik mafia tanah juga dapat beraksi di pengadilan. Salah satunya dengan melakukan gugatan rekayasa di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah.

Bahkan salah seorang oknum pejabat BPN sudah menjadi tersangka di Kajari Jakarta Timur,namun masih bebas berkeliaran menghirup udara segar,sehingga masyarakat meminta ,agar pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih tersangka oknum BPN di Kejari Jakarta Timur.(Shella)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60