Narkoba & Rehabilitas

  • Whatsapp
R.Bambang.SS Ketum CIC
banner 468x60

Oleh:R.Bambang.SS

Jika dilihat kasus penyalahgunaan narkoba bukan saat ini saja, jauh sebelumnya narkoba sudah menyebar di tengah dimasyarakat
kita, apalagi saat narkoba menjadi primadona dikalangan esekutif,figur publik,hingga kalangan generasi muda.

Penyalahgunaan dan korban narkoba sudah mewabah mulai dari anak sekolah pada tingkatan SMP hingga pengangguran pun mudah menjadi korban penyalah gunaan narkoba yang makin rentan.

Tidak hanya dikalangan masyarakat umum, di kalangan pelajar peredaran Narkoba tidak kalah maraknya.

Kenyataan miris ini tentu menghentakkan kita semua, khususnya dunia pendidikan kita.

Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi wadah bagi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas dengan seperangkat intelektualitas, moralitas dan spiritualitas memadai, agar para generasi kita bisa terhindar menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Ternyata,setelah dicermati, banyak regenerasi bangsa yang menjadi korban penyalah gunaan narkoba saat ini,dikarenakan covid 19 yang hampir berjalan satu tahun lebih melanda negeri ini,sehingga para pelajar tidak melakukan belajar tatap muka,oleh perilaku sejumlah oknum siswa yang tidak bertanggung jawab dalam pergaulan bebas.

Bahwa dunia pendidikan di negeri ini sedang menghadapi sebuah ancaman besar, yakni jeratan narkoba, yang setiap saat siap menghancurkan masa depan anak bangsa ini.

Jika dilihat dari kasus-kasus yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri, dan pihak-pihak lain.

Peran suplier juga sangat vital, karena penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pengedar) dan bahkan terkadang mencoba-coba pada akhirnya kecanduan.

Dipihak lain, peran keluarga, orang tua tidak tahu atau kurang memahami hal-hal yang berhubungan dengan narkoba sehingga tidak dapat memberikan informasi atau pendidikan yang jelas kepada anak-anaknya akan bahaya narkoba.

Di tengah gencarnya perhatian bangsa ini akan wabah virus Corona (Covid-19) yang makin hari semakin masif, ada satu hal yang tak boleh terlupakan, yakni bahaya penyalahgunaan narkoba yang terus merusak anak bangsa negeri ini.

Kita tahu saat ini wabah Covid-19 menyita seluruh perhatian kita. Tapi jangan lupa ancaman narkoba yang lebih berbahaya dimasa depan juga belum berakhir.

Dalam sebulan terakhir ini saja Badan Narkotika Nasional bersama Bea dan Cukai menggagalkan peredaran gelap narkoba jenis shabu jaringan Aceh-Medan dengan barang bukti sebanyak 32 Kg di Asahan, Sumatera Utara.

Ditambah lagi ditengah pandemik corona ini ada sederet artis tanah air yang lagi-lagi terciduk kasus narkoba. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan.

Karena pada situasi pandemi covid-19 yang masih melanda negeri ini, telah banyak hal yang membuat aktivitas kita terhenti, namun di sisi lain masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tidak pernah berhenti di Negara kita.

Meski demikian, dalam konteks upaya penanggulangan narkoba, masyarakat perlu dan harus terus diingatkan bahwa ancaman narkoba sudah sejak awal sebelum serangan virus corona ini muncul.

Melihat persoalan-persoalan yang terjadi baik itu covid-19 dan narkoba, maka setidaknya ada beberapa solusi altenatif atau beberapa pendekatan yang bisa dilakukan.

Pertama, pendekatan agama. Melalui pendekatan ini, masyarakat yang masih ‘bersih’ dari dunia narkoba, senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut.

Dalam Islam narkoba telah terbukti dapat merusak Agama (Addin), Jiwa (An Nafs), Akal (Al Aqli), Keturunan (An Nasli), dan Harta (Al Mali) penggunanya. Kelima Maqashid Syariah itu akan rusak dan hancur apabila seorang muslim terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu, bulan ramadhan ini adalah momentum untuk membersihkan diri dari pengaruh jahat dan momentum memperbaiki diri kearah yang lebih baik.

Agama apa pun, tidak ada yang menghendaki pemeluknya untuk merusak dirinya, masa depannya, serta kehidupannya. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya.

Sedangkan bagi mereka yang sudah terlanjur masuk dalam kubangan narkoba, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mereka yakini.

Dengan jalan demikian, diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

Kedua, pendekatan psikologis.

Dengan pendekatan ini, mereka yang belum terjamah ‘kenikmatan semu’ narkoba, diberikan nasihat dari ‘hati ke hati’ oleh orang-orang yang dekat dengannya, sesuai dengan karakter kepribadian mereka.

Langkah persuasif melalui pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran dari dalam hati mereka untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Adapun bagi mereka yang telah larut dalam ‘kehidupan gelap’ narkoba, melalui pendekatan ini dapat diketahui, apakah mereka masuk dalam kategori pribadi yang ekstrovert (terbuka), introvert (tertutup), atau sensitif.

Dengan mengetahui latar belakang kepribadian mereka, maka pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan mereka pada kehidupan nyata.

Memotivasi mereka untuk mau melakukan upaya pemulihan baik itu secara mandiri maupun melalui program rehabilitasi.

Ketiga, pendekatan sosial,baik bagi mereka yang belum, maupun yang sudah masuk dalam ‘sisi kelam’ narkoba, melalui pendekatan ini agar tersadarkan bahwa mereka merupakan bagian penting dalam keluarga dan lingkungannya.

Dengan penanaman sikap seperti ini, maka mereka merasa bahwa kehadirannya di tengah keluarga dan masyarakat memiliki arti penting, dan itu mendorong mereka terbentuknya self Regulation, dan Asertiveness dalam dirinya, dan akan tertanam di dalam dirinya untuk menghindari setiap ancaman dan ajakan yang merugikan mereka.

Masyarakat harus dapat menerima dan merangkul mereka sebagai bagian dari komunitas sosialnya.

Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menghidupkan system imun sosialnya.

Inilah beberapa pendekatan yang diharapkan mampu menggerakkan hati masyarakat untuk selalu sadar secara kolektif dan mengantisipasi dalam berbagai hal. Baik itu masalah narkoba maupun masalah Covid-19.

Beberapa waktu lalu,Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan kunjungan.

Kunjungan tersebut membahas rehabilitasi dan proses tahapan untuk rehabilitasi.

Hal ini dilakukan guna mengurangi jumlah narapidana (napi) yang terjerat kasus narkoba.

Saat ini sebagian besar jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan napi kasus narkoba, yang tertangkap oleh Bareskrim Polri maupun BNN.

BNN RI berharap dengan adanya program Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang diterapkan secara maksimal dapat memilih mana pengguna, mana pengedar, serta mana bandar narkoba.

Jika dalam proses pemeriksaan dinyatakan sebagai penyalah guna dapat mengajukan rehabilitasi.

Aturan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga penahanan ada dalam KUHAP.

Selain itu, Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengadopsi aturan KUHAP beserta Konvensi-konvensi Internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia.

Dalam aturan tersebut, polisi bisa langsung menangkap seseorang yang tertangkap tangan melakukan kejahatan meski tanpa surat perintah. Akan tetapi, jika tidak tertangkap tangan, harus ada surat perintah penangkapan. Dengan kata lain polisi tidak diperbolehkan sewenang-wenang melakukan penangkapan.

Jika ada dugaan polisi yang menangkap dan memeriksa melakukan penyiksaan, kepada korban untuk segera melapor kepada Kadiv Propam.

Propam harus langsung memproses perkara tersebut untuk mencari tahu benar tidaknya kabar penyiksaan, jika pemeriksaan Propam mengindikasikan terjadi tindak pidana, maka tidak hanya sidang disiplin maupun kode etik saja, melainkan dapat diserahkan ke Reskrim untuk diproses pidana.

Pada Maret lalu, seorang pelajar berusia 15 tahun terlibat kasus narkoba yang ditahan di Polda Metro Jaya, mengajukan permohonan rehabilitasi,karena merasa dirugikan oleh oknum penyidik, dengan berlakunya Pasal 112 ayat (2),Juncto Pasal 132 ayat (1),Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 115 ayat (2) namun tidak disertakan Pasal 127 UU Narkotika, yang memuat sanksi pidana bagi pelaku narkotika.

Penilaian pasal-pasal tersebut menyebabkan ia kehilangan hak untuk direhabilitasi, padahal sebagai pengguna yang seharusnya diposisikan sebagai korban. Kenyataan di lapangan pelaku pembunuhan narkoba lebih banyak dipenjara direhabilitasi.

Kondisi ini berlawanan dengan tekad pemerintah. Berulang kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutarakan tekadnya memberantas peredaran serta pelaku narkoba di Indonesia. Pada tahun 2014, pria yang dipanggil Jokowi bahkan mengatakan Indonesia sedang darurat narkoba.

Survei yang dilakukan BNN,terhadap pelalajar tingkat SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi (PT) di 18 Provinsi di Indonesia menyebutkan 3,8 persen responden pernah menggunakan narkoba sebelumnya, sementara 1,9 persen di penggunaan narkoba dalam terakhir.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat, dalam Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan , pandangan pengguna narkotika sebagai kejahatan masih lebih dominan dibandingkan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika.Sejumlah pasal dalam UU Narkotika yang sering dikenakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun rahasia, baik dari pasal 111, pasal 112, pasal 114, maupun pasal 127 UU Narkotika.

Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.

Namun pasal 127 ayat 2 menyatakan, dalam memutus perkara yang dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 UU Narkotika. Ketiga pasal itu mewajibkan dan memberikan baru bagi hakim untuk menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

While in one side, the passion to not melulu memenjarakan pelaku kejahatan narkoba, melakukan rehabilitasi telah muncul dalam sistem hukum Indonesia. Hal itu terlihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

Senada dengan hal tersebut, Kejaksaan Agung pun menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) NO. B-601 / E / EJP / 02/2013 tentang Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat edaran tersebut diterbitkan dalam rangka menyamakan persepsi dalam penerapan SEJA RI No. SE-002 / A / JA / 02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dalam SEJA tersebut pasal-pasal dalam Bab IX UU Narkotika. Bahwa pecandu narkotika dan korban narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut telah dijabarkan dalam PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Penulis adalah Pemimpin Redaksi www.kanalpk.com dan Ketua Umum CIC Di Jakarta

banner 300x250

Related posts

banner 468x60