Oknum Anggota DPRD Kukar, di Duga menjual Tanah Negara atau Tanah Restan Dengan Harga Pantastis

BREAKING NEWS

KALTIM-KANALPK

Tanah Negara atau Tanah Restan yang berada dilingkungan Transimigrasi Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dijual anggota DPRD Kukar Bapak Mutoyib dengan harga pantasti senilai Rp. 2.500.000 perperkan.

Kota Bangun III adalah Transimigrasi tahun 1983 yang didatangkan Pemerintah dari pulau Jawa, diera kepemimpinan Presiden Soeharto.

Sekarang Kota Bangun III sudah ramai bah Kota Kecamatan.

Berdasarkan keterangan salah satu warga yang jadi korban, sebut saja Suparji kepada media, dulu diera kepemimpinan kepala Desa Pak Selamet tahun 1995, melihat banyaknya lahan tidur atau tidak produktif, lalu menawarkan kepada masyarakat yang mau usaha dipinggir jalan, untuk meningkatkan perekonomian.

Lalu berduyun – duyun masyarakat yang membuka tempat usaha, ee sekarang melihat perkembangan Desa Kota Bangun III semakin pesat muncullah Sartifikat, padahal sudah jelas didalam peta awal lahan tersebut bukan Lahan Sartifikat tapi Tanah Restan atau Tanah Negara.

Tempo hari Mutoyib mengajak saya berunding masalah tanah tersebut, lalu saya berniat mendatangi Bapak Mutoyib kerumahnya, setelah kami bertemu lalu dan berbincang” Bapak Muktoyip berkata Mas Parji sampean boleh tinggal disitu tapi harus bayari tanahnya senilai Rp. 250.000.000,
Betapa terkejutnya Suparji mendengar harga yang selangit dan berkata apa ga salah Pak, Tanah yang ku tempati itu hanya 5 m X 20 m = 100 m² sama halnya Rp. 2.500.000 paparkan,kalau sampean tidak mau, maka ada orang lain yang mau bayari jawab Mutoyib.

Sekarang gini aja Pak Toyib, saya mau bayar tanah seukuran 100 m² ini dengan harga yang sewajar-wajarnya, toh Bapak belinya harga Rp. 700.000.000 seluas 1 hektar, artinya kalau dibagi itu Rp. 70.000 perperkan atau Rp. 150.000 perperkan.

Malam itu sempat terjadi cek-cok mulut dan tidak ada titik temu.
Permasalahan ini sudah kami sampaikan ke BPD dan Pemerintah Desa dan saya masih menunggu jawaban dari Desa pungkas Suparji.

Berdasarkan keterangan Muoyib bahwa tanah berukuran 5 m X 25 m kalau dibangun Ruko seperti BRI itu, harga jualnya sampai Rp. 1 miliar dan Alhamdulillah 2 kapling sudah laku dan sisanya saya pakai sendiri.
Pak Mutoyib apakah itu lahan Sartifikat, informasinya lahan itu Lahan Restan atau Lahan Negara yang tidak ada Sartifikatnya.
Yang jelas saya dapat beli jawab Mutoyib.

Pak Mutoyib kalau boleh tau Sartifikat itu atas nama siapa ya,
Pak Mutoyib tidak mau memberikan penjelasan dan Beliau berkata, Bapak kalau mau mempermasalahkan tanah itu ya silahkan, eksepos aja itu hak anda jelasnya.

Kami bersama masyarakat korban, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat untuk menelusuri permasalahan tersebut, menurut hemat kami mengenai lahan tersebut diduga ada indikasi kongkaliking oleh mafia tanah.

Sartifikat diduga atas nama : Agung yang saat itu masih berusia 4 tahun atau anak-anak, belum bisa bertransaksi, apalagi Bapaknya seorang Oknum KUPT Transimigrasi Hartono namanya, sudah jelas tidak ada bagian dari Transimigrasi pungkas AS.

(Anton/Cecep)

Related posts