Partai Politik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

  • Whatsapp
banner 468x60

BATAM-KANALPK

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Pemilu harus di laksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat diantara partai-partai politik. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam perlemen dan dalam struktur pemerintahan.

Di Indonesia pemilu 1999 merupakan tonggak sejarah bagi perjalanan demokrasi selanjutnya. Pemilu 1999 adalah pemilu pertama yang dilangsungkan pasca pemerntah Orde Baru. Pemilu 1999 merupakan peristiwa politik nasional yang sangat penting, karena , pertama pemilu ini merupakan langkah srtategis bagi proses konsolidasi demokrasi selanjutnya. Kedua, pemilu 1999 dimaknai sebagai perwujudan keinginan menciptakan pemerintahan yang baik , bersih, dan diterima oleh rakyat.

Untuk itu pelaksanaan pemilu 1999 mencoba mememunuhi persyaratan pemilu demokrasi di antaranya dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan yaitu: (1) Kebijakan terkait dengan peran birokrasi sipil dan militer dalam penyelenggara pemilu 1999 (2) Kebijakan mengenai pembentukan lembaga-lembaga yang mewadai kerja pemilu berikut struktur organisasi lembaga-lembaga tersebut (3) Kebijakan tentang berdirinya partai-partai politik peserta pemilu dan kebebasan pers.

Menurut Dr.Siriyanto.SH.MH.MKn Ketua Umum Partai Nusantara mengungkapkan,”
Partai politik, unsur penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan demokrasi. Adalah pemilihan umum dan partai politik. Partai politik memilki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik adalah sebagai wadah bagi penampungan aspirsi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik melauli partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur,”tutur Dr.Suriyanto SH.MH.MKn kepada wartawan di Batam Senin (1/11/2021).

Terkait dengan partai politik adalah sistem kepartaian yang bebeda pada setiap negara : ada sistem satu partai (one party system), sistem dwipartai (two party system), dan banyak partai (multipartiy sysstem).

Ketua Umum Partai Nusantara Dr.Suriyanto.SH.MH.
MKn memaparkan,”Sistem ini sama seperti tak ada partai politik, karena hanya ada satu partai untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam sistem ini aspirasi rakyat kurang berkembang, segalanya ditentukan oleh satu partai tanpa adanya partai lain, baik sebagai saingan maupun sebagai mitra. Partai tunggal tersebut adalah partai yang mengendalikan pemerintahan (the ruling party). Contohnya, Partai Nazi di Jerman, Partai Fasis di Italia, Patai Komunis di Uni Soviet, RRC, dan Vietnam Sistem Dwipartai,”tegasnya.

Sistem ini adalah sistem dua partai sebagai wadah penyalur aspirasi ralyat. Seperti di AS,
ada partai Republik dan Partai Demokra. Adakalanya sistem kepartaian di Iggris dan , Australia digolongkan sebagai sistem dwipartai , walaupun sebenarnya terdapat lebih dua partai , partai-partai lainnya bisa ikut dalam struktur pemerintahan jika berkoalisasi dengan partai besar, yaitu salah satu dari dua partai yang berpengaruh dan banyak pendudduknya.

Ketum Partai Nusantara mengatakan,”Sistem Banyak (Multi) Partai
Sistem ini terdiri dari lebih dua partai. Negara yang menganut sistem multipartai antara lain Jerman, Perancis, Jepang, Malayasia, dan Indonesia. Dalam sistem multipartai, jika tidak ada partai yang meraih suaranya mayoritas, maka dibentuk pemerintahan koalisasi yang terdiri banyak partai politik,”ungkap Dr.Suriyanto.SH.MH.MKn.

Paham negara Demokrasi modern, Partai Politik, (Partai Nusantara) dalam
Pemilihan Umum dan Badan Perwakilan Rakyat merupakan tiga
institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Setiap Partai Politik akan selalu berusaha untuk
memperoleh dukungan rakyat yang besar pada saat Pemilihan
Umum agar Badan Perwakilan Rakyat di dominasi oleh Partai
Politik yang bersangkutan.
Pada saat pemilu dijadikan manifestasi prinsip
kedaulatan rakyat, maka mulai saat itulah rakyat diberikan
kebebasan dalam menentukan calon-calon wakil rakyat yang
tergabung dalam Partai Politik. Kehendak
rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah.

(R.BAMBANG.SS)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60