Pasal 127, Pengguna Narkoba Langsung Direhabilitasi Tanpa Proses Pengadilan

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Pro dan Kontra penerapan oasal 127 ayat 3 tentang pentalagunaan narkoba masih simpang siur dalam praktek hukum.

Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini sedang mengajukan revisi UU Narkotika, agar pengguna narkoba tidak melalui proses pengadilan dan langsung direhabilitasi. Dengan begitu, pengguna narkoba dapat langsung ditangani dengan tepat, supaya jangan sampai mereka terjun menjadi pengedar dan bandar.

Pada Pasal 127 ayat 3 UU Narkotika menyebutkan setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I (ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin, dll) bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II (morfin, pertidin dll) bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III (kodein, dll) bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Sedangkan pada Pasal 127 ayat 3 menyebutkan jika penyalah guna narkoba terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai isi dari undang-undang tersebut.

Hanya saja, saat ini korban lebih banyak dijerat dengan Pasal 112 tentang penyalahgunaan narkoba karena lebih mudah dalam hal pembuktian.

Dengan adanya pengajuan revisi ini, BNN ingin pengguna narkoba langsung dapat rehabilitasi, sehingga mereka tidak lagi berkesempatan untuk ikut terjun ke bisnis peredaran narkotika.

“(Pengguna narkoba) jangan sampai diproses hukum, karena ribet banget. Banyak biaya proses hukumnya daripada kasusnya. Hasil rapat terakhir memang tidak ada lagi (pengadilan), jadi kita jemput bola. Kalau terbukti cuma pemakai, langsung kita rehabilitasi,” ujarnya.

Selain rehabilitasi, BNN juga sudah mendiskusikan pemblokiran akun bank pengguna narkoba untuk mencegah mereka melakukan transaksi dan menjadi pengedar.

Sehingga untuk langkah selanjutnya, BNN akan “memiskinkan” bandar narkoba, untuk menjegal perkembangan bisnis haram tersebut supaya tidak semakin meluas.

Proses pengajuan revisi UU Narkotika tersebut masih berlangsung dan sempat terjadi perdebatan antar lembaga. Namun ia berharap, agar proses revisi disetujui dan pemerantasan narkoba dapat segera dilakukan secara menyeluruh.

Tahun ini yang pasal 127 dimana harus lewat pengadilan. Masih ada perdebatan-perdebatan.

Namun sebenarnya sudah naik ke negara, dan sudah terealisasi.
Para petugas harus menerapkan pembinaan terhadap korban atau pengguna penyalahan narkoba,bukan membuat pasal yang disangkakan.(R.Bambang.SS)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60