Pelarangan Peliputan, Kapolri: Sekali Lagi Mohon Maaf

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

TELEGRAM pelarangan peliputan yang diterbitkan kapolri mendapat sorotan dari berbagai lembaga,termasuk salah satunya IPW.

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai dicabutnya Telegram atau Surat Kapolri soal pelarangan wartawan memberitakan kekerasan polisi merupakan sikap tidak profesional dan plin plan.

Neta mempertanyakan siapa yang menjadi pembisik Kapolri hingga mengeluarkan Telegram tersebut.

“Begitu banyak pihak yg mengkritisi, Kapolri seperti ketakutan dan mencabutnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa Kapolri tidak siap dengan konsep yang akan dijalankan dan hanya bersifat coba-coba, ” Kata Neta , Rabu (7/4/2021) kepada wartawan.

Lebih lanjut, mantan wartawan senior ini merasa jika cara-cara ini masih terjadi tentu publik akan mempertanyakan ada apa dengan Kapolri dan bagaimana dengan konsep Presisinya.

“Sebenarnya tidak ada yg istimewa dari surat Kapolri tertanggal 5 April 2021 tersebut karena surat itu untuk internal kepolisian. Hanya saja surat Kapolri itu memang bisa disalahgunakan kalangan kepolisian untuk membatasi dan tidak memberi akses kepada pers untuk sebuah peristiwa yg menyangkut internal polri, apalagi yg bersifat negatif,” Papar Neta.

Meskipun menurut surat Kapolri itu bukan buat eksternal Polri, apalagi untuk melarang larang kalangan pers.

Menyikapi kritik tentang Telegram tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf terkait surat telegram yang mengatur tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memahami mengenai timbulnya penafsiran yang beragam terhadap surat telegram itu.

“Mohon maaf atas terjadinya salah penafsiran yang membuat ketidaknyamanan teman-teman media. Sekali lagi kami selalu butuh koreksi dari teman-teman media dan eksternal untuk perbaikan insititusi Polri agar bisa jadi lebih baik,” Terang Sigit dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021) kemarin.

Disisi lain,Ketua Umum Corruption Investigastion Commiittee (CIC) R.Bambang.SS menilai pers memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial, bukan musuh yang harus dilawan.

“Hari ini kita bisa melihat semua perkembangan informasi di belahan bumi ini karena ada pers. Sangat disayangkan kalau kemudian insan pers ini tidak wajib meliput oleh oknum yang benar-benar penegak hukum. Hal ini harus ditindak juga dengan tegas berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, karena semua kita harus menaati semua aturan hukum yang berlaku di negara ini, ”katanya Rabu (7/4/2021) kepada www.kanalpk.com

“Kebebasan pers saat ini, perlu pemahaman secara bersama dan mendalam tentang tugas dan fungsi para pewarta kita. Apa moto yang diemban oleh pihak keamanan dalam melaksanakan tugasnya, saya pikir cara persuasif menjadi dasar untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tidak harus dengan tindakan fisik yang merugikan orang lain,jadi madalah telegram yang dikeluarkan kapolri ada benarnya,cuma bagaimana kita menyikapinya, ”kata R.Bambang.SS. (JEN KELIKY/MULYADI)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60