Pemrov Kaltim : Pelabuhan dan Bandara di Kaltim Ditutup

  • Whatsapp
banner 468x60

KALTIM-KANALPK

Larangan mudik Lebaran Idul Fitri 1442 H dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tetap dilaksanakan,termasuk pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Larangan mudik yang menjadi kebijakan pemerintah pusat mulai disiapkan di sejumlah daerah. Di Kaltim, Gubernur Isran Noor memberi isyarat bahwa mulai 26 April 2021 nanti pihaknya akan menghentikan aktivitas penerbangan dan pelabuhan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemudik yang melakukan perjalanan sebelum 6-17 Mei.

Menurut Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan,”memang dari informasi yang ada banyak penerbangan dan keberangkatan dari Kaltim keluar Kalimantan di bawah jadwal, sehingga hal ini, bisa saja dipercepat. “Kalau untuk wilayah Kaltim mudiknya tidak kita batasi. Yang kita batasi itu yang keluar dari Kalimantan,” tutur Isran Noor kepada wartawan (19/04/2021) di Samarinda.

Gubernur Kaltim Isran Noor

Pemerintah pusat telah resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2021.

Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.

Selanjutnya, pemerintah juga telah menetapkan aturan terkait larangan pengoperasian seluruh moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api pada 6-17 Mei 2021.

Bagi masyarakat yang nekat tidak mematuhi aturan atau persyaratan perjalanan yang menggunakan kendaraan umum dan pribadi berupa mobil dan sepeda motor akan dikenakan sanksi putar balik dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangan

Kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut logistik yang meliputi barang pokok dan penting, obat-obatan dan peralatan medis, serta barang esensial lainnya yang dibutuhkan daerah dalam hal jumlah kapal kargo yang melayani suatu daerah tidak mencukupi.

Gubernur Kaltim Isran Noor,” mengungkapkan, pihaknya pun melakukan pengawasan berupa pos koordinasi sebgai titik pengecekan pada akses utama keluar masuk terminal penumpang di pelabuhan.

Bagi mereka yang melanggar aturan, ada sanksi tegas untuk operator yang melanggar yakni:

Sanksi administrasi berupa tidak diberikan pelayanan di pelabuhan
Pencabutan izin SIUPAL sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Angkutan Udara
Berdasarkan pemberitaan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Novie Riyanto mengungkapkan, ada aturan pelarangan sementara yang juga berlaku untuk moda transportasi udara.

Untuk penerbangan yang dilarang beroperasi, antara lain:

Larangan sementara penggunaan transportasi udara, berlaku untuk angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga
Badan usaha udara yang akan melakukan yang dikecualikan dapat menggunakan izin rute eksisting atau menggunakan pengajuan flight approval (FA) kepada Ditjen Perhubungan Udara.
(H.ANDI HARIS)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60