Perlindungan Hak Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba terutama bagi anak-anak di usia sekolah (SD, SMP/SMA), menyebabkan efek dan dampak negatif bagi kesehatan mental dan fisiknya.

Dalam sambutannya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menceritakan saat ini marak terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba terutama bagi anak-anak diusia sekolah yang berawal dari penawaran dari pengedar narkoba.

Semula anak sekolah diberi secara gratis kemudian setelah merasa ketergantungan terhadap narkoba anak-anak tersebut harus membelinya.

Banyaknya jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba pada anak sangat memprihatinkan mengingat mereka harus berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan.

Seorang anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba juga akan diproses melalui peraturan perundang-undangan yang sama dengan pelaku dewasa, hanya saja untuk pelaku anak proses peradilannya berbeda dengan pelaku dewasa.

Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak oleh negara diatur dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 67 dinyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melakukan penelitian yang mendalam tentang perlindungan hak anak pelaku tindakan pidana penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hak sipil yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan khususnya terkait dengan perlindungan hak anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hak sipil, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan/data dukung dalam perumusan kebijakan maupun penyusunan rancangan perundang-undangan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Maksud dari kegiatan ini untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi kepada pihak yang terlibat dalam melindungi anak-anak dalam penyalah gunaan narkoba, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak, peran keluarga dan orang tua sangat dibutuhkan dalam mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba.

Peran orang tua sangatlah penting merangkul anak-anak untuk pencegahan dari penyalahgunaan narkoba, ujar Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN).

Dalam aturan tersebut, mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Pembinaan tersebut, pembantuan bahwa pecandu narkotika dan korban narkotika yang tidak ada hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan atau terdakwa dalam narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan yang diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Jika pajak pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika , maka pecandu / pengguna serta korban narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hal itu dipertegas dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Begitu pula tertuang di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 berusaha untuk mendayagunakan kembali Pasal 103 Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa hakim dapat memutus pencandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Dalam surat edaran tersebut, menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu: 1) terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan; 2) pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA); 3) surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika; 4) surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater; dan 5) tidak terlihat terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Selama ini, penegak hukum masih memandang UU Narkotika yang berorientasi pada pemenjaraan bagi pengguna atau pencandu narkoba, sehingga mereka seperti penjahat.

Padahal, pada tahun 2014 telah dicanangkan pemerintah sebagai tahun penyelamatan korban narkoba melalui rehabilitasi.

Dalam upaya mengubah paradigma pemidanaan pengguna narkoba Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, MA, Kemensos, Kemenkes, Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika.

Melalui itu, jika seseorang ditangkap penyidik ​​Polri atau BNN menggunakan atau memiliki narkotika, maka peraturan akan tetap secara hukum dengan dakwaan Pasal 127 UU Narkotika yang putusannya menjatuhkan perintah rehabilitasi. Karena Pasal 127 UU Narkotika melarangnya di bawah 5 tahun, sehingga tidak perlu ingat.

Namun, meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan. Tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu, penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Negara Bertanggung Jawab Memulihkan Pengguna Narkoba.

Berdasarkan undang-undang, negara bertanggung jawab untuk mengatur pengguna narkoba melalui rehabilitasi. Soal sudah sepatutnya tak boleh ada larangan untuk program rehabilitasi, termasuk infrastruktur atau fasilitas pemulihan para pecandu narkoba.

Dengan demikian, seharusnya penerapan rehabilitasi pengguna narkoba adalah suatu keharusan kepada setiap pengguna. Sehingga rehabilitasi tidak boleh digantungkan kepada kemampuan bayar dari masing-masing pengguna narkoba.

Masyarakat harus tegas, harus membuktikan bahwa ada oknum aparat yang meminta uang jutaan rupiah agar pengguna dapat direhabilitasi. Masyarakat dapat melaporkan oknum tersebut ke lembaga pengawas kepolisian seperti Divisi Propam atau Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Apabila meminta adalah hakim, maka laporkan ke Komisi Yudisial.

Rehabilitasi ini nantinya dapat memperbaiki kondisi mental, dan bergantung pada pecandu narkoba. Rehabilitasi narkoba terdiri dari tiga tahapan. Yakni tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap rehabilitasi sosial atau nonmedis, dan tahap bina lanjut.

Proses seluruh rehabilitasi bisa berhasil, dukungan keluarga dan lingkungan yang dibutuhkan. Dengan demikian mereka tidak akan terdorong untuk mengikis keinginan kembali menggunakan narkoba.(R.Bambang.SS)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60