Presiden Segera Copot Moeldoko

  • Whatsapp
Moeldoko
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Masalah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara yang memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, menjelaskan bahwa sudah terjadi dualisme kepengurusan di Partai Demokrat sebagaimana hal yang sama pernah terjadidi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar pada tahun tahun yang lalu.

Langkah pengambil alihan Partai Demokrat oleh Moeldoko (Kepala Staf Presiden) adalah langkah yang merusak dan tidak membangun system kepartaian yang sehat.

Langkah politik Moeldoko dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan melailui pengaruh dan jaringannya disekitar kekuasaan, karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini.

Untuk itu Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara telah mengatakan hal tersebut merupakan urusan internal Partai Domokrat, Jika Presiden Jokowi membiarkan tindakan pembantunya yang terang terang mengacak acak urusan internal partai lain, maka bisa ditafsirkan Presiden memberi restu langkah politik Moeldoko.

Dengan melakukan “Kudeta” atau dualisme kepengurusan seperti ini, gugat mengugat pasti akan terjadi, walaupun misalnya secara administratif hukum KLB Sibolangit sah, selanjutnya hasil KLB tersebut harus didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM untuk mendapat pengesahan, bagi kementerian Hukum dan HAM hal tersebut merupakan kesulitan tersendiri, demikian juga dengan pihak Kepolisian, yang pada akhirnya akan menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan, yang intinya Pemerintahan Jokowi akan terseret seret masalah yang sebenarnya bukan “perang mereka”.

Hal itu sudah hampir dapat dipastikan bakal mengganggu kinerja dan ritme Pemerintah dalam mengatasi masalah krusial yang sedang dihadapi saat ini.

Ketua Umum KOMBATAN Budi Mulyawan.SH

Apapun alasanya, bahwa langkah politik Moeldoko sebagai Kepala KSP telah menyimpang dari Visi dan Misi Preseden Jokowi.

Kewibawaan Presiden Jokowi sedang “dirongrong”, Moeldoko secara systimatis dan masiv sedang membangun kekuatan politik pribadinya dalam agenda 2024 dengan memanfaatkan segenap kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala KSP. Untuk itu, dalam rangka memastikan terwujudnya Visi dan Misi Presiden Jokowi.

Pihak Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN) sebagai Ormas berbasis Nasionalis yang memiliki andil tidak sedikit dalam pemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019, Melalui Siaran Pers nya Meminta (merekomendasi) kepada Presiden Jokowi untuk segera Mencopot Jabatan Kepala KSP yang diemban oleh Moeldoko.

Menurut ketua Umum DPN KOMBATAN Budi Mulyawan, SH.menegaskan,”Kami meminta kepada Presiden Jokowi segera mencopot Moeldoko dari jabatan nya sebagai Kepala KSP,karena hal ini bisa meruksak citra Presiden Jokowi, dan membuat gaduh di rumah orang,”ujar Budi Mulyawan.SH kepada Kanlpk minggu (7/03/2021).

Kalau dilihat dari kasus ini,Moeldoko ibaratkan Suryadi Cs yang pernah melakukan hal yang sama terhadap PDIP kongres di medan beberapa tahun silam.(Akbar Latif/Burhanudin)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60