Proyek P2KP Desa Bunut Kisaran Bermasalah,CIC Minta Aparat Usut Tuntas

BREAKING TOP NEWS

ASAHAN-KANALPK

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Commiittee (CIC) menilai,Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu.

Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain.

Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti antara lain,dimana Dimensi Politik , sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka.

Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi.

Ketua Umum CIC Raden Bambang.SS didampingi Ketua DPW CIC Sumut Ricardo H Simbolong menegaskan,”Dimensi Sosial sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang adaterinternalisas ikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial,dimana Dimensi Ekonomi muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak, dan Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (human capital), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya,seperti proyek P2KP Desat Bunut Kedai Kampung yang dikerjakan kerabat dekat Lurah Bunut asal jadi,dimana proyek tersebut baru beberapa hari sudah rusak parah dan tidak bisa digunakan masyarakat bunut,”tegas Raden Bambang.SS kepada wartawan Selasa (12/07/2022) di Asahan.

Raden Bambang SS meminta kepada Bupati Asahan agar segera menindak lurah dan kerbat yang memenangkan tender proyek P2KP Desa Bunut anggaran tahun 2022,dan meminta tegas kepada Kapolres Asahan AKBP Putu segera melakukan penyidikan serta mengusut tuntas kasus Proyek P2KP asal jadi di Desa Bunut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan,sehingga yang terlibat dapat diproses secara hukum yang berlaku,imbuhnya.

CIC memaparkan,Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Hal senada diungkapkan Ketua DPW CIC Sumut Ricardo H Simbolon mengatakan,”Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam ‘melembagakan’ dan ‘membudayakan’ kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan (nilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KP), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan namun yang terjadi dilapangan,dimana hal ini tidak seiring jalan,dimana proyek P2KP dibunut asal dikerjakan dan tidak bisa digunakan masyarakat desa,karena baru dibangung sudah rusak parah,”ujar Ricardo H Simbolon.

Hasil investigasi yang dilakukan CIC,dimana terdapat proyek tersebut tidak dikerjalan sesuai standar,alias asal jadi dimana proyek tersebut dikerjakan oleh kerabat Lurah Bunut,jelas ini sudah melanggar aturan yang berlaku.

Ketua DPW CIC Sumut meminta dengan tegas agar pihak yang berkompeten segera mengusut kasus ini hingga tuntas,”pungkasnya.

(BURHANUDDIN)