PT Indo Pancadasa Argotama (IPA) Diduga Belum Menyalurkan Dana CSR, Masyarakat Kota Bangun II Menuntut Haknya

  • Whatsapp

BREAKING TOP NEWS

KALTIM-KANALPK

Masyarakat RT 09 Dusun Sumber Rejo (Blok B) Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sudah setahun lebih merasakan dampak limbah debu dan bising, namun sampai sekarang belum ada kompensasi ataupun dana yang digadang – gadang Dana Corporate social responsibility (CSR) tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan.

Masyarakat Blok B kecewa ulah kegiatan PT. IPA Hauling batubara siang malam tidak kenal waktu, sementara suara gemuruh truk lalu lalang membangunkan mereka istirahat. Limbah debu yang jadi teman mereka sehari – hari sudah mengotori rumah, serta air yang membasahi halaman saat tangki penyiraman beroprasi.

Berdasarkan keterangan H. Harun selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Indo Pancadasa Argotama (IPA) saat kami kinformasi mengenai tuntutan Masyarakat dampak dari kegiatan PT. IPA.


Kami sudah membayar CSR melalui Bapeda Kutai Kartanegara untuk 5 (Lima) Desa yang kena dampak kegiatan PT. IPA jawab KTT.
Pak untuk CSR itu diberikan dalam bentuk dana tunaikah atau fisikā€¦ Kami memberikan CSR melihat posisi dan keadaan yang akan menerimanya, seperti guru yang mengajar di Desa Kedang Ipil dengan jalan yang barlubang dan jauh, kami memberikan dana tunai, karena kalau kami berikan sembako telur dan sebagainya nanti tidak sampai rumah pada pecah dijalan tambah KTT kepada awak media dikrosing 14 Juni lalu.

Masyarakat dengan kami mempertanyakan lagi tentang CSR PT. IPA.
Bapak yg ngomong bahwa PT. IPA sdh setor Dana CSR ke Bapeda Kukar untuk 5 Desa.
Sampai skrg tidak ada kenyataannya nol besar.
Pak untuk CSR bapeda fungsi stakeholder saja. Jadi kami itu hanya dokumen yang kami akan serahkan. Tolong tanyakan dengan jelas ke Bapeda. Dan juga bisa ditanyakan ke kades SP 2 bang, jawab KTT.

Untuk informasi yang kami dapat mengenai Dana CSR belum ada, tempo hari baru rapat perancanaan saja di kantor Bapeda Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Tokoh masyarakat Blok B yang tidak mau disebutkan namanya, mennyayangkan betapa besarnya produksi PT. IPA pertahun diduga mencapai 600.000 ton kontrak dengan PT. KTC.


Artinya dalam perbulan produksinya 50.000 ton dengan harga batubara Rp. 3.000 perkilo.
Bukan main besarnya omset PT. IPA mencapai Rp. 1,8 T, tinggal dikalikan 3% untuk CSR dibagi 5 Desa yang kena dampaknya. Tapi sampai sekarang belum ada untuk Masyarakat dan Desa.

PT. IPA Diduga sudah menghindar dari pajak dan sudah mengabaikan aturan, soalnya PT. IPA tidak memasang papan nama perusahaan.


PT. IPA menerima batubara dari perusahaan lain yang menggunakan jalan raya umum (Jalan Trans Kaltim) saat mengantar batubara ke pelabuhan.
PT. IPA tidak memperhatikan lingkungan, masyarakat yang kena dampak limbah bising dan debu sampai sekarang tidak diberi kompensasi.


Padahal masyarakat sekitar krosing hanya meminta penyiraman secara rutin, paket sembako, vitamin, obat”an, susu, uang lauk pauk, tandon dan air bersih.

Bagi Pemerintah Daerah ataupun Pusat yang berkaitan dengan Perusahaan Pertambangan Batubara dan Perijinannya, kami bersama masyarakat Kota Bangun II meminta agar menindak tegas Perusahaan batubara, yang mengabaikan atura, tidak memiliki ijin dan sudah merusak aset Negara, bila perlu tutup perusahaannya dan jangan ada pembiaran dan tidak boleh tebang pilih. Pemerintah dan Hukum di NKRI harus tegas ? .

(Anton / Cecep Chayana)

Related posts